Pemkot Buka Posko Pengaduan THR

Ponticity

Editor Kiwi Dibaca : 664

Pemkot Buka Posko Pengaduan THR
ilustrasi
PONTIANAK, SP – Jelang Hari Raya Idulfitri, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) Kota Pontianak, membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di kantor tersebut di Jalan Letjen Sutoyo,  Kecamatan Pontianak Selatan. Posko dibuka untuk mewadahi laporan para pekerja yang perusahaannya abai memberikan THR Keagamaan 2017. Kepala DPMTK-PTSP Pontianak, Junaidi menerangkan, THR Keagamaan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Di mana disebutkan perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan THR Keagamaan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Sementara untuk besarannya, diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Ada dua kategori penjelasan. Pertama, pada pekerja yang bekerja satu tahun terus-menerus atau lebih, akan mendapatkan THR sebesar satu bulan gaji. Kedua, pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun, tapi terus-menerus, mendapatkan THR dengan perhitungan secara profesional. Perhitungannya dilihat dari masa kerja dikali upah, dibagi 12. “Kita mengimbau kepada perusahaan untuk memenuhi kewajiban ini, apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban ini, sesuai aturan akan kita sanksi. Dan kita juga sudah membentuk posko pengaduan di Kantor Terpadu Jalan Letjen Sutoyo,” ucapnya, Minggu (11/6) pagi. Dalam beberapa tahun belakangan, laporan aduan yang diterima tidak terkait dengan tidak dibayarkannya THR. Aduan yang masuk rata-rata menyangkut keterlambatan pembayaran dan besaran THR. Sanksi yang diberikan pun sebatas sanksi administratif dalam rangka pembinaan. Belum sampai pada taraf pembekuan izin usaha. Junaidi menambahkan, laporan yang masuk jumlahnya tak banyak. Para pengusaha di Pontianak sepertinya sudah paham dan sudah tercipta hubungan psikologis antara pekerja dan pengusaha. “Mungkin tidak ada aturan pun, mereka memberikan, cuma besarannya itu saja, kami dengan anggota dewan sudah melakukan sosialisasi terkait besaran itu,” pungkas Junaidi. Mendukung hal itu, Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan, sesuai dengan arahan pemerintah pusat, THR sudah harus dibagikan paling lama seminggu sebelum lebaran. “Dalam rangka kebersamaan, seharusnya perusahaan bisa mengusahakan, dia kan punya otoritas untuk itu. Imbauan saya, pengusaha di bidang apa pun memperhatikan pegawainya untuk THR ini,” pintanya. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Pontianak, Andreas Acui Simanjaya mengajak seluruh pengusaha di Kota Pontianak untuk membayar THR lebih awal.

"Secara umum mengimbau pengusaha agar THR pekerja dibayar sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Namun lebih baik lebih awal lagi," katanya.
Dia mencontohkan, pembayaran THR dua minggu sebelum hari raya. Menurutnya hal itu dimaksudkan agar karyawan lebih mudah merencanakan pengeluarannya untuk keperluan hari raya.

"Dengan rentang waktu yang cukup jauh dari hari raya maka pekerja tidak terjebak dengan harga barang yang meningkat misalnya. Itu contoh manfaat sederhana yang didapat pekerja dengan THR yang awal," katanya.
Menurutnya, secara umum perusahaan di Kalbar dalam membayarkan THR sesuai aturan ketenagakerjaan yang ada baik dari pembayaraannya itu sendiri maupun dar segi besaran THR.

"THR adalah hak karyawan dan itu untuk memenuhi kebutuhan buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan," ujarnya.
Dia juga berpesan kepada para pekerja untuk bisa bijak mengunakan uang THR yang diterima dari tempatnya bekerja.

"Adanya THR jangan semaunya untuk konsumtif semua namun digunakan sesuai antara lain bisa ada bagian dari THR yang dialokasikan sebagai tabungan dan lainnya," katanya.
(bls/ant/and)

Komentar