Sabtu, 21 September 2019


Pro Kontra Kebijakan Larangan Cantrang

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 1086
Pro Kontra Kebijakan Larangan Cantrang

ilustrasi

PONTIANAK, SP – Ratusan nelayan dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, menggelar aksi untuk mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, agar segera mencabut kebijakan yang telah dikeluarkannya, terkait Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Trawl dan Seine Nets.  

Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 ini, dinilai telah menyengsarakan nelayan, tidak hanya di Kalbar tapi di seluruh Indonesia.   "Kami menginginkan Menteri Kelautan dan Perikanan agar mencabut Permen Nomor 2 Tahun 2015 yang melarang alat tangkap hela," ujar perwakilan Aliansi Nelayan Kalbar, Bani Amin, kepada wartawan di Bundaran Digulis Pontianak, Rabu (12/7) pagi.  

Bani menjelaskan, sejak Permen ini diberlakukan, hasil tangkapan nelayan menurun. Para nelayan yang menggantungkan hasil tangkapan ikan hanya dengan alat tangkap pukat hela dan cantrang takut melaut karena khawatir ditangkap oleh aparat.  

"Kalau untuk Kecamatan Kakap, dua ribu lebih. Kalau satu hari saja kadang-kadang dapat 15 kilogram, kali saja dua ribu. Ada sekitar 30 ton se-Kubu Raya. Kalau sekarang, apa yang mau kita harapkan," terangnya.   Dia mengungkapkan, akibat kebijakan ini, nelayan sembunyi-sembunyi menggunakan cantrang. “Sementara ini terus terang saja kita terbuka, 'kucing-kucingan' dengan aparat. Karena kita tidak ada alternatif lain selain alat itu,” ungkapnya.  

Bani mengatakan, kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap ikan Trawl dan Seine Nets ini, baru berlaku di zaman Menteri Susi. Padahal, semenjak Keppres Nomor 39 dikeluarkan, kira-kira sudah 34 tahun lamanya, penggunaan alat tangkap oleh nelayan lokal tidak pernah ada masalah.
 

"Artinya, sebelum Susi menjadi menteri, itu diatur oleh menteri-menteri sebelumnya dan tidak ada gejolak di masyarakat," ucapnya.   Akibat Permen tersebut, sekitar tiga ribu lebih nelayan di Kalbar terancam menjadi pengangguran. Tidak sampai di situ, dampaknya juga akan dirasakan oleh anggota keluarga nelayan yang kini susah untuk melaut.  

"Kalau ini tidak dicabut, bayangkan nasib tiga ribu nelayan. Rata-rata satu kapal itu menggerakkan dua ABK, berarti sudah enam ribu. Kalau enam ribu masing-masing menanggung tiga keluarga, ada 12 ribu terancam menganggur di Kalbar. Bagaimana solusi pemerintah melihat ini," tuturnya.  

Bani meminta, pemerintah untuk melihat persoalan penggunaan alat tangkap ikan ini secara utuh. Sebab bila dikaji, faktor kerusakan sebetulnya bukan dari alat tangkap nelayan lokal.   "Kalau alasannya alat ini tidak ramah lingkungan, tidak. Alat ini boleh dikaji, bahkan di Jawa alat ini sangat ramah. Jadi, turunnya produksi ikan itu perlu dikaji secara akademis," katanya.   Dia menegaskan, pemerintah maupun aparat tidak mengkambinghitamkan nelayan, seolah hanya alat tangkap inilah yang merusak ekosistem laut.  

"Ikan dan udang itu berkurang, bukan semata-mata alat tangkap mini ini, banyak faktor. Pertama, jumlah armada tangkap semakin tahun semakin bertambah, daerah penangkapan terbatas,” katanya.   Lalu selanjutnya yang kedua, illegal fishing oleh penangkapan nelayan asing masih merajalela, belum tuntas. Kemudian, masih terjadi pengeboman di mana-mana, sehingga merusak lingkungan.  

“Yang tidak kalah penting, daerah-daerah tempat ikan berpijah di daerah pesisir utara, itu sekarang beralihfungsi. Banyak digunakan untuk kelapa sawit, dari hulu dibikin tambang. Itu membuat terjadi penceramaran lingkungan," terangnya.  

Evaluasi Menteri Susi
 

Ketua Gerbang Tani Kalbar, sekaligus koordinator aksi, Heri Mustari mengatakan, bahwa aksi tersebut merupakan penyampaian aspirasi masyarakat nelayan.  

"Bahwa kondisi nelayan saat ini sedang susah dan sengsara akibat berbagai aturan larangan yang dibuat oleh Kementeri Kelautan dan Perikanan, di bawah kepemimpinan Menteri Pudjiastuti. Kami ingin semua aturan yang selama ini dinilai menyengsarakan nelayan itu dicabut," ujarnya.  

Gerbang Tani dan Aliansi Nelayan Kalbar meminta, Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi kinerja Menteri Susi selama ini. Sebab tidak hanya kebijakan pelarangan alat tangkap ikan, tapi sektor lainnya juga telah membuat susah nelayan.   "Proses perizinan juga sangat sulit dan berbelit, sehingga kami meminta agar ada semacam upaya evaluasi dari kementerian dan terutama presiden bahwa proses perizinan ini lebih disederhanakan lagi, sehingga nelayan akan lebih mudah melaut," ungkapnya.  

Dalam aksi yang melibatkan nelayan dari Kubu Raya, Pontianak, Ketapang dan perwakilan dari daerah pantai utara (Pantura) ini, massa aksi melakukan long march dari Bundaran Digulis, Kantor DPRD Kalbar dan Kantor Gubernur.
  Saat menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD, tak satupun dari anggota legislatif yang keluar menenui nelayan lantaran dikabarkan tengah melakukan kegiatan di luar kota.  

"Kami mohon maaf, karena pada waktu yang sama anggota dewan sedang melakukan kegiatan di luar kota. Tapi akan kami sampaikan ke Komisi II," ujar Kusmayadi, salah satu staf di Sekretariat DPRD Kalbar.  

Namun begitu, perwakilan nelayan menyerahkan pernyataan sikap mereka dan diterima oleh bagian Sekretariat DPRD Kalbar, untuk selanjutnya di serahkan ke Komisi II. (umr/and)