Senin, 23 September 2019


Dinas Jaga Stabilitas Harga Daging

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 709
Dinas Jaga Stabilitas Harga Daging

HEWAN KURBAN – Penyembelihan hewan kurban di salah satu Lapas di Jawa Barat, tahun lalu. Terkait keamanan penyakit hewan kurban, Pemerintah Provinsi Kalbar menyiapkan tim pengawas yang siap memantau kondisi hewan. Antara Foto

Jelang Iduladha


Kadisperindag Kalbar

Kalau sekarang masih dalam batas wajar, (daging segar) sekitar Rp120 ribu. Kalau daging beku harga eceran sekitar Rp80 ribu per kilo

PONTIANAK, SP – Jelang Iduladha, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat terus berupaya menahan lonjakan harga daging sapi di pasaran. Hingga sejauh ini, harga tersebut masih diambang batas normal. 

"Kalau sekarang masih dalam batas wajar, (daging segar) sekitar Rp120 ribu. Kalau daging beku harga eceran sekitar Rp80 ribu per kilo," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalbar, Muhammad Ridwan, kemarin.

Ridwan mengutarakan, untuk memastikan tidak adanya lonjakan harga daging di mana kebutuhan meningkat dan berpotensi harga dimainkan, Ridwan menuturkan, pihaknya akan giat melakukan pemantauan.

"Kegiatan (sidak) yang akan kita lakukan ini tidak saja menjelang hari besar keagamaan, setiap saat kita pantau rutin. Karena kita selalu menjaga stabilitas harga pangan di Kalbar," terangnya.

Dia menjelaskan, dalam mekanisme pengawasan perdagangan, Disperindag sama sekali tidak bergantung pada suatu event tertentu. Bila terjadi lonjakan harga di luar masalah tertentu, ataupun terjadi defisit kebutuhan barang di suatu daerah, pihaknya dengan segera melakukan upaya-upaya sedini mungkin.

"Umpanya kalau nanti terjadi suatu daerah itu defisit, nanti kita akan melakukan intervensi. Jadi kita akan komunikasi, baik dari kabupaten/kota sampai ke pusat," pungkasnya. 

Sementara itu, terkait stok kebutuhan daging sendiri, berdasarkan laporan Dinas Peternakan 14 kabupaten dan kota di Kalbar, stok  komoditi hewan peternakan menjelang Iduladha masih aman, bahkan melebihi dari perkiraan kebutuhan.

"Ketersediaan komoditi hewan ternak untuk seluruh Kalbar kita surplus," ujar Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kalbar, Abdul Manaf.

Dia menjelaskan, ketersediaan di setiap kabupaten dan kota ada yang surplus dan ada pula yang minus. Untuk itu, daerah dengan stok berlebih akan memenuhi kebutuhan daerah yang kekurangan.

"Jadi insyaallah untuk tahun ini tidak ada masalah," kata Manaf.

Menurut Manaf, dari total jumlah hewan peternakan tersebut, sebagian didatangkan dari luar Kalbar.

"Sebagian kambing ada didatangkan dari luar, tapi tidak banyak. Dari Jawa terutama Jawa Timur. Yang baru minta izin ke kita itu, baru sekitar 300 ekor," sebutnya.

Sementara itu Manaf menegaskan, hewan peternakan yang ada kondisi kesehatannya saat ini aman untuk dikonsumsi.

"Kami kan rutin memantau ke lapangan, bahkan dalam pelaksanaan sosialisasi ini kita mengambil sampel untuk diuji di laboratorium. Untuk Kalbar saat ini, alhamdulilah cukup aman. Jadi tidak ditemukan penyakit-penyakit yang mengarah menular ke manusia," terangnya.

Selain mendata stok hewan kurban, pertemuan Diskeswan Kalbar dengan dinas terkait di seluruh kabupaten/kota beberapa waktu yang lalu juga membahas persiapan pemeriksaan kesehatan hewan dan menyampaikan masalah status pangan di Kalbar menjelang Iduladha.

Penyuluhan Kesrawan 

Guna memastikan daging hewan kurban aman dikonsumsi, Diskeswan Kalbar juga membentuk tim pemeriksaan kesehatan hewan.

Di samping itu, kata Manaf, pihaknya juga telah melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada sejumlah pengurus masjid, mengenai tata cara pemotongan hewan kurban yang benar agar daging layak dikonsumsi baik menurut kesehatan maupun syariat ibadah kurban.

Bimbingan tersebut diberikan kepada kurang lebih 110 pengurus masjid di Singkawang. Bagaimana caranya pemotongan hewan secara Islami untuk mendapatkan daging halalan tayiban. 

“Di situ juga kita titipkan tentang pemotongan hewan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kesrawan (Kesejahteraan Hewan)," ujar Manaf.

"Jadi, hewan pun dalam pelaksanaan pemotongan juga harus memperhatikan hak asasi hewan," timpalnya.

Dia menjelaskan, dalam UU ini ada tata cara yang mesti dilakukan sebelum melakukan penyembelihan hewan.

Mulai dari cara menumbangkan, memotongnya, kemudian memperhatikan aspek keamanannya. Sehingga daging tetap sehat sampai pada penerimanya. 

“Mulai dari syarat orang yang memotong harus sehat, tidak merokok, berpakaian yang bersih, tidak menggunakan air yang tidak terjamin kebersihannya, tentang lingkungan kita juga sampaikan," jelasnya.

Selain tata cara tersebut, dirinya juga telah menyampaikan bahwa dalam pemilihan hewan kurban diutamakan berkelamin jantan.

"Kepada penjagal kami sudah sampaikan, bahwa sapi betina produktif yang bisa beranak apalagi yang sedang bunting itu memang dilarang untuk dipotong. Dan mereka itu tahu semuanya, dan memang dalam agama dilarang," katanya.

Syarat lainnya yaitu faktor usia hewan kurban. Bersama Kemenag setempat, terang Manaf, pihaknya telah menyosialisasikan usia hewan yang layak untuk dijadikan kurban.

Pemberian Tanda

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, masing-masing daerah di Kalbar punya cara menentukan hewan peternakan yang layak untuk dijadikan kurban dengan cara memberikan tanda.

"Kalau merah, hewannya tidak memenuhi syarat karena sakit. Kalau kuning itu dia sehat, tapi dari segi umur atau fisik tidak memenuhi syarat. Kalau warna putih, berarti sudah memenuhi semua syarat, syarat agama maupun kesehatan," terang Manaf.

Dia menjelaskan, pemberian tanda ini guna mempermudah masyarakat yang ingin membeli hewan kurban.

"Harapan kita juga kepada masyarakat, agar memperhatikan hal tersebut. Percuma misalnya dia berkurban tetapi tidak memenuhi syarat," ujarnya.

Manaf mengungkapkan, meski pemerintah sudah mengimbau agar para pedagang hewan kurban untuk melakukan penandaan, tapi tetap saja masih ada pedagang yang nakal tidak mau melakukannya.

Bahkan, saat dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban oleh tim dari Diskeswan, ada sejumlah pedagang yang enggan diperiksa. Diduga, dalam menjual hewan kurban mereka tidak memenuhi persyaratan.

"Kalau diperiksa, mereka rugi. Karena sebagian besar kambing yang dijualnya tidak memenuhi syarat. Harapan kita, bupati dan wali kota bisa bertindak. Kalau kami kan hanya memfasilitasi di tingkat provinsi," pintanya. (umr/and)


  •