Jumat, 06 Desember 2019


Paralel Landak Terhambat Ganti Rugi Lahan

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 1031
Paralel Landak Terhambat Ganti Rugi Lahan

JEMBATAN TOL – Plang nama Jembatan Sei Landak, merincikan panjang jembatan tersebut. Terkait pembangunan Jembatan Paralel Landak, guna mengurai kemacetan di jembatan ini, hinga sekarang masih terbentur permasalahan pembebasan lahan. Doc.SP

PONTIANAK, SP – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Mashudi meminta pemilik lahan yang terdampak pembangunan Jembatan Pararel Landak, mendukung pembangunan jembatan itu. 

Terlebih proyek tersebut nantinya menjadi urat nadi distribusi orang dan barang satu-satunya. Sebagian besar masyarakat katanya sudah mendukung, bahkan menunggu realisasi tersebut.

"Setiap reses, warga pasti bertanya kapan jembatan itu dibangun. Jangan sampai karena kepentingan segelintir orang, kepentingan masyarakat terabaikan," ucap anggota DPRD Dapil Pontianak Utara ini, Selasa (22/8).

Politisi Hanura yang akrab disapa Lonjong pun meminta mereka yang lahannya terdampak, bisa segera mencapai kesepakatan ganti rugi dengan Pemkot Pontianak. Jangan malah memanfaatkan situasi dengan memberi harga kelewat tinggi. 

Apalagi dari informasi yang dia dengar, proyek pembangunan jembatan sudah dilelang. Tinggal menunggu pembebasan lahan dan pembangunan bisa dilakukan.

"Untuk kepentingan masyarakat Pontianak dan Kalbar, ini harus dilaksanakan. Sekarang kan tinggal urusan pembebasan lahan, setelah itu bisa langsung dibangun. Lagi pula ruko itu kan kosong, tidak laku," tegasnya.

Jembatan Landak menjadi akses satu-satunya menuju wilayah pesisir utara Kalimantan Barat. Tiap hari, pagi dan petang, lalu lintas selalu macet. Jika sudah demikian, dampaknya akan beruntun. Bukan hanya lalu lintas orang, tapi juga distribusi barang.

"Masyarakat sangat menanti pembangunan. Harus cepat direalisasikan, dan segera mau apa pun yang terjadi harus dilakukan, demi pembangunan," ucapnya.

Mashudi memastikan warga Kecamatan Pontianak Utara sangat mendukung, dan meminta pemerintah tegas. Jika jembatan itu dibangun, bukan hanya mengurai kemacetan, tapi juga akan membuat Pontianak Utara kian maju. Infrastruktur jalan akan semakin lebar. Otomatis bisa mendongkrak perekonomian masyarakat.

"Ada banyak keuntungan bagi masyarakat nantinya. Bukan cuma soal kemacetan, tapi juga jadi pendorong peningkatan ekonomi. Jadi kami harap pembebasan lahan itu tidak dipersulit," pintanya. 

Pimpinan Perusahaan Cahaya Niaga Nusantara, Rusliansyah D Tolove mengungkapkan, pihaknya memang menunggu realisasi jembatan pararel Landak. Menurutnya, adanya jembatan gandeng itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Pontianak bahkan Kalbar secara luas. Program itu tak lepas dari peran Syarif Abdullah di DPR-RI membidangi infrastruktur.

"Dengan kondisi jembatan yang hanya ada satu saat ini, kita sebagai pengusaha khawatir. Jika terjadi sesuatu, misalnya jembatan tersebut  putus, maka akan terjadi stagnan distribusi, sehingga itu sangat mengganggu arus distribusi," ucapnya.

Selain itu jembatan ini juga diperlukan, karena hingga kini tak ada alternatif lain menuju pesisir utara Kalbar. Selain itu kemacetan yang terjadi tiap hari, tak bisa dipandang remeh. Selain Jembatan Pararel Landak, dia juga berharap Jembatan Kapuas III dapat direalisasikan bersama.

"Pembangunan Jembatan Pararel Landak ini juga akan mempercepat pembangunan Kota Pontianak terutama di bagian timur dan utara," pungkasnya. 

Rugi Sendiri 

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menjelaskan tender memang sudah dilakukan. Saat ini pun bangunan kaki lima di sepanjang areal yang terdampak telah dibongkar.

"Kita sedang persiapkan penilaian aset masyarakat oleh appraisal. Di tahun ini akan mulai pembicaraan mengenai ganti rugi," katanya.

Midji menjelaskan, sebagian besar bangunan tidak kena pembangunan, tapi halaman bangunan itu habis. Dia mencontohkan bisa saja tinggal menjadi satu sampai dua meter. Sehingga tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana fungsi bangunan.

"Ini tidak mungkin lagi di kanan lalu lintas ramai, di jembatan ada ruko yang pas di tepinya. Maka tidak bisa beraktivitas," ucapnya.

Jika memang para pemilik enggan melepas lahannya, dia mengatakan itu tak akan menjadi masalah.

"Tidak apa-apa, pemerintah bisa membangun dan mengelakan bangunan itu,  tapi  tidak bisa ada aktivitas lagi, karena sudah mepet dengan jalan," jelasnya. 

Seakan menggertak, dia mengatakan agar sebaiknya pemilik lahan menyerahkan dan mengikuti aturan. Pemilik lahan tinggal memilih, sebab Pemkot tetap bisa membangun jembatan tanpa perlu ganti rugi

"Saya kemarin perkiraan, di bagian timur nilai rukonya antar Rp600-700 juta, karena saat ini ruko itu juga tidak ada aktivitasnya. Kalau yang di utara memang nilainya lebih tinggi dari yang di timur," ucapnya.

Karenanya, daripada tidak difungsikan, lebih baik diserahkan ke pemerintah. Jika tak juga diserahkan, dia tak ambil pusing sebab tidak akan berfungsi. Kerugian ada di pemilik Ruko.

"Tahun ini dan tahun depan akan selesai pembebasan lahan. Perkiraan saya Rp 70-100 miliar untuk pembebasan lahannya. Mencari Rp100 miliar ini yang sedikit berat, tapi ada sebagian aset yang dinilai tidak ada manfaatnya, misalnya rumah jabatan wakil DPRD," pungkasnya. (bls/and)


  •