Sabtu, 21 September 2019


Pemprov Diminta Tanggapi Biaya Pendidikan

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 580
Pemprov Diminta Tanggapi Biaya Pendidikan

Ilustrasi


PONTIANAK, SP – Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan dirinya telah menyampaikan keluhan masyarakat Kota Pontianak soal pendidikan SMA/SMK yang tak lagi gratis. 

Semenjak sekolah jenjang itu dialihwewenang dari Pemkot ke Pemprov, terpaksa program sekolah gratis di Pontianak dihentikan.

"Saya juga menyampaikan ke gubernur tadi, soal SMA/SMK yang sekarang bayar. Tapi memang keuangan provinsi tidak bisa menutup itu," kata Edi Kamtono, usai Rapat Koordinasi dengan Kepala Daerah dan Pejabat Wilayah Kalbar di Hotel Kapuas Palace, Selasa (22/8).

Menurutnya, anak Kota Pontianak wajib sekolah 12 tahun. Walau kini jenjang SMA/SMK ada pungutan bulanan, Pemerintah Kota Pontianak telah menyiapkan beasiswa bagi mereka yang terkendala biaya.

“Kalau memang orangtua tidak mampu, mereka bisa memproses dan mengurus bantuan beasiswa dari Pemkot dengan bukti-bukti kalau memang tidak mampu,” ucapnya.

Adanya pengalihan wewenang sesuai UU diharapkannya tak membuat warga Kota Pontianak jadi tak sekolah. Perihal subsidi sekolah gratis untuk jenjang itu walau dikelola Pemprov, dia yakin sebenarnya provinsi juga punya keinginan sama. Namun mungkin saja saat ini keuangan masih terbatas.

“Memang ketika masih dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota, baru beberapa daerah yang membebaskan biaya pendidikan. Seperti Kota Pontianak dan Kabupaten Kayong Utara. Pemkot akan berusaha mencarikan solusi agar  mereka tetap sekolah dan tidak ada alasan untuk tidak sekolah,” tegas Edi. 

Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Bebby Nailufa mengungkapkan kebijakan alih wewenang pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi memang jadi masalah di seluruh Indonesia. 

Ada sejumlah daerah yang sebelumnya memberikan pendidikan gratis lewat subsidi, kini harus dihilangkan. Akibatnya siswa membayar dan orangtua kaget.

"Pemerintah sekarang semakin mempersulit masyarakat kita, aturan peralihan tanggungjawab pengelolaan SMA/SMK ke provinsi ini membuat dunia pendidikan kita mundur ke belakang," sesalnya.

Kekagetan para orangtua siswa ini tak lain karena minimnya sosialisasi Pemprov Kalbar kepada masyarakat. Jika informasi ini tak kunjung sampai, akan timbul anggapan bahwa sekolah makin dipersulit. Mereka yang dulunya gratis, kini justru bayar.

“Wajar kalau masyarakat kita, di Pontianak ini kaget,” sebutnya.

Politisi Partai Golkar ini tak yakin Pemprov mampu mengelola SMA/SMK secara luas. Memang sudah seharusnya kewenangan itu ada pada Pemda.

 “Proses belajar-mengajar yang diwajibkan dari sembilan tahun ke 12 tahun, ketika diambil alih provinsi, maka itu akan sulit terwujud,” tegasnya.

Dia pun meminta agar kebijakan ini segera dievaluasi. Jangan sampai pendidikan di Indonesia semakin mundur.

Kenyataannya pun, sudah banyak kepala daerah yang protes. Bebby bahkan berani mengatakan, di bawah pengelolaan Pemprov, pendidikan tak akan lebih baik dibanding saat masing dipegang kabupaten/kota.

Subsidi pendidikan gratis pada siswa SMA/SMK kini, menurutnya sulit dilakukan. Perbedaan kewenanganan jadi penghambat birokrasi. Pemda dalam hal ini dilema, bagaimana buat anak daerahnya terus bersekolah.

“Karena sekarang bukan lagi menjadi kewenangannya Pemda, sehingga kalau dana itu dikeluarkan, bisa saja menjadi temuan nantinya,” pungkasnya. (bls/and)


  •