Selasa, 17 September 2019


Kalbar Miliki Alternatif Lokasi Eksekusi Mati

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 920
Kalbar Miliki Alternatif Lokasi Eksekusi Mati

Ilustrasi

PONTIANAK, SP – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat, tengah mengusulkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), agar eksekusi mati bagi pelaku narkoba yang sudah berkeputusan tetap untuk bisa dilaksanakan di daerah setempat.

Usulan ini, guna meminimalisir pembiayaan pelaksanaan eksekusi. Jika dilaksanakan di luar daerah, maka dibutuhkan biaya yang tidak sedikit

"Rata-rata besar-besar, di atas 10 kilogram. Nah, kalau itu diputus mati semua, untuk di Kalimantan Barat saja bisa mencapai di atas lima atau 10 terpidana dalam kurun waktu satu tahun, ini juga kendalanya di dalam pelaksanaan eksekusi," ujar Kepala Kejati Kalbar, Sugiyono, kemarin.

Pelaksanaan eksekusi mati di Pulau Nusakambangan, pemerintah harus mengeluarkan biaya sekitar Rp200 juta pada satu terpidana dari luar Pulau Jawa. "Nah, kalau 10 orang di sini saja, sudah berapa biaya yang akan dihabiskan," katanya.

Menurut Kajati, pihaknya sudah siap bila usulan ini dikabulkan. Mengenai keamanan, Sugiyono mengatakan, di Kalbar cukup terjamin.

Sementara soal lokasi eksekusi, Kalbar memiliki banyak alternatif tempat. "Tempat eksekusi juga lahannya cukup banyak. Lahan kosong atau di daerah hutan, dan lain sebagainya," terang Sugiyono.

Di samping untuk menekan pembiayaan, dia menjelaskan, ekseskusi mati di daerah setempat juga untuk memberikan efek jera. "Kalau dilakukan di Kalbar, pemain atau bandar biar ada efek jera," ucapnya.

Anggota Komisi I DPRD Kalbar yang membidangi hukum, Subhan Nur, menyatakan dukungan atas usulan Kajati Kalbar tersebut.

"Perlu juga eksekusi mati ini dilaksanakan di daerah. Karena begini, kalau di Nusakambangan kan berapa biaya yang perlu dikeluarkan. Kita juga harus melihat aspek-aspek penghematan keuangan negara. Kita dukung itu," ujarnya kepada wartawan di Gedung Dewan Provinsi, Jumat (25/8).

Menurutnya, ini suatu upaya untuk memberikan efek jera kepada pengedar maupun bandar narkoba.

"Yang jelas, libas habis. Karena efeknya kan sangat besar terhadap generasi muda, khususunya kondisi di Kalbar inikan sangat rawan (narkoba)," terangnya. 

Wacana ini juga sempat dilontarkan oleh pihak Polda Kalbar ketika masih dipimpin oleh Kapolda Irjen Pol Musyafak, awal tahun kemarin.

Musyafak berharap, beberapa terpidana narkotika yang perkaranya telah diputuskan dengan hukuman mati, dapat dieksekusi di Kalbar. 

"Saya berharap eksekusi dilakukan di Kalbar. Kalu di Nusakambangan waktunya terlalu lama. Kemudian kalau eksekusi dilakukan di Kalbar paling tidak bisa memberikan efek psikologi massa," katanya. 

Musyafak mengungkapkan, pihaknya menunggu Kejaksaan Tinggi dalam memutuskan kapan dan di mana eksekusi terpidana mati perkara narkoba tersebut dilakukan. 

"Kami sifatnya menunggu. Karena yang mengeluarkan keputusan eksekusi adalah pihak Kejati, meskipun nanti yang menjadi eksekutor penembaknya dari kepolisian," katanya. 

Musyafak kala itu juga menegaskan tak main-main menindak tegas para sindikat narkoba. Hukuman mati katanya harus dilakukan terhadap tersangka dengan barang bukti narkoba sampai 10 kilogram.
 
Pertimbangan ini mencontoh hukuman tegas pihak Malaysia, yang menerapkan hukuman gantung terhadap pelaku narkoba walau hanya memiliki 200 gram narkoba saja.

"Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan supaya juga bisa diterapkan di Indonesia," tutupnya. (umr/abd/and)


  •