Senin, 23 September 2019


11 Daerah Rawan Banjir dan Tanah Longsor

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 614
11 Daerah Rawan Banjir dan Tanah Longsor

PORAK PORANDA – Kondisi jembatan kayu di Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang porak poranda pascabanjir diterjang banjir, beberapa waktu lalu. BPBD Kalbar memprediksikan banjir dan tanah longsor rawan terjadi di 11 kabupaten/kota di Kalbar. SP/Theo

Prediksi Bencana di Kalbar


Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Suwarno
Untuk bulan September ini, sebanyak 11 kabupaten yang ada di Kalbar, berpeluang terjadinya banjir dan tanah longsor, jika disertai curah hujan di atas normal

PONTIANAK, SP
– Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat merilis 11 kabupaten/kota di Kalbar sebagai wilayah berpotensi terjadi gerakan tanah yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor.

"Untuk bulan September ini, sebanyak 11 kabupaten yang ada di Kalbar, berpeluang terjadinya banjir dan tanah longsor, jika disertai curah hujan di atas normal," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Suwarno di Pontianak, Selasa (5/9).

Dia mengatakan, data itu diterima BPBD Kalbar setiap bulan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara Ketapang, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau dan Sintang. Ini merupakan prediksi sepanjang bulan September.

"Ada dua kategori potensi gerakan tanah, di antaranya menengah dan tinggi. Untuk menengah diartikan terjadi gerakan tanah ini jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan," tuturnya.

Sedangkan untuk gerakan tinggi, yakni terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal dan gerakan tanah lama dapat aktif kembali.

Terkait hal itu, pihaknya telah meneruskan data tersebut kepada BPBD di kabupaten/kota terkait. Dengan harapan, BPBD kabupaten/kota bisa melakukan antisipasi dan mensosialisasikan ke masyarakat untuk potensi tersebut.

Dia menambahkan, data yang diterima itu menjadi informasi penting karena berkaitan dengan hujan yang bisa menyebabkan banjir. Seperti yang diketahui dalam beberapa pekan terakhir beberapa daerah di Kalbar terserang banjir.

"Data ini berlaku selama satu bulan, di mana data ini kami sampaikan ke kabupaten/kota agar siap siaga. Sebab penanganan utama bencana itu ada di tangan kabupaten/kota, jika tidak mampu baru provinsi dan jika provinsi tak mampu baru minta bantuan ke pusat," katanya.

Sementara berdasarkan olahan data kebencanaan BPBD 14 kabupaten/kota juga menjabarkan secara rinci sebaran potensi rawan bencana banjir di Kalbar.

Kemudian terkait dengan bencana banjir pun, baru Kabupaten Ketapang yang sudah menetapkan status tanggap darurat. Sesuai data terakhir yang diterima bencana banjir yang terjadi kabupaten ini di antaranya di Kecamatan Jelai Hulu dan Tumbang Titi.

Secara rinci, banjir yang terjadi di Kecamatan Jelai Hulu ada di 15 desa dengan jumlah korban 1.378 kepala keluarga, kemudian di Kecamatan Tumbang Titi terjadi di 12 desa. Jumlah korban 399 kepala keluarga. Informasi terakhir yang diterima BPBD Kalbar banjir mulai surut, kendati demikian infrastruktur banyak yang rusak, tidak hanya fasilitas umum tapi juga pribadi.
Terkait bencana banjir di Ketapang, sebelumnya Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan (Walhi) Kalbar, Anton P Wijaya, mengatakan bencana ini merupakan bencana ekologis luar biasa mengingat daerah ini cukup tinggi.

"Kejadian ini tidak terlepas dari konversi lahan besar-besaran untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan," ungkapnya.

Dia meminta agar pemangku kebijakan di Ketapang bisa segera mengambil sikap dan tindakan tegas.

Dia berharap, dengan kejadian tersebut bisa membuka mata setiap pihak yang melakukan perusakan hutan. Begitu juga dengan pemerintah setempat.

"Seharusnya pemangku kebijakan di Kabupaten Ketapang sadar akan dampak buruk hilangnya daya dukung lingkungan di wilayah ini," pungkasnya. 

Selain di Ketapang banjir juga terjadi di daerah Sintang. Hanya saja Suwarno mengaku belum menerima laporan banjir di kabupaten tersebut.

"Informasi sementara kami terima baru dari Ketapang, untuk Sintang tim sedang turun ke lapangan untuk pengumpulan data," katanya. (umr/ant/and)


  •