Selasa, 17 September 2019


Dishub Kembali Ancam Razia Go-Jek

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 696
Dishub Kembali Ancam Razia Go-Jek

Ilustrasi Gojek

PONTIANAK, SP – Dinas Perhubungan Kota Pontianak, kembali mengancam manajemen Go-Jek untuk merazia para pengemudinya jika tak kunjung melaporkan jumlah personel dan mengurus izin resmi ke Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP.  

Meski pihak manajemen sudah mendatangi langsung Wali Kota Pontianak, Sutarmidji sepekan lalu, namun tetap saja operasional mereka dianggap melanggar aturan lantaran sudah beroperasi selama lima bulan tanpa izin resmi.

“Kita tidak tahu, walaupun ada tempatnya, kalau tidak ada izin, namanya ilegal. Nanti Dishub sama PTSP, kita akan razia, walaupun pakai aplikasi tapi tidak ada izin, tetap tidak berizin,” tegas Kadishub, Utin Srilena Candramidi, Selasa (5/9).

Utin menyesalkan manajemen Go-Jek tak kunjung berkoordinasi dengan pemerintah. Padahal mereka sudah mendapatkan arahan wali kota. Dia menegaskan, Pontianak terbuka dengan kehadiran Go-Jek, tapi tentu harus melaporkan diri agar tak ilegal.

“Kita akan razia di jalan. Ada pengemudi Go-Jek kita razia, kita kumpulkan di sini, karena manajemen dia tidak ada izin. Izin itu jangan identik dengan duit. Yang jelas secara formal, dia mengikuti aturan Pemkot. Pemkot ini tanggung jawabnya pada masyarakat, pengguna jasa Go-Jek sendiri,” paparnya. 

Kendati demikian, dia tak memungkiri keberadaan Go-Jek membantu warga. Dari memperoleh penghasilan, hingga perbantu dalam jasa angkutan. Akan tetapi, tetap ada hal-hal yang perlu dipatuhi. Misalnya soal identitas diri. Mereka memang punya jaket dinas, tapi tetap harus miliki tanda pengenal pengendara.

“Jaket bisa dibuat di mana saja, tapi kalau ID Card kan tidak. Risikonya di penumpang, kalau misalnya ada apa-apa, klaim dan komplain di mana. Di beberapa daerah di Indonesia memang ada Go-Jek, tapi tatanan aturan mesti ditaati. Itulah pengusaha yang taat aturan,” ungkapnya.

Utin mengatakan, jika usai razia masih juga membandel, bisa saja Kantor Go-Jek ditutup. Untuk kebijakan ini tentu akan berkoordinasi dengan Satpol PP atas izin Wali Kota.

“Walau sebenarnya membantu usaha kecil, tapi aturan mesti ditaati. Masyarakat Pontianak sudah cerdas, silakan tanyakan izin Go-Jek,” sebutnya.

Selain itu, hal yang disoroti, ketika berkendara tak jarang pengemudi Go-Jek mengalihkan konsentrasi mereka ke telepon genggam. Semestinya mereka bisa berhenti sejenak. Utin khawatir perilaku ini bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kadang dia lihat alamat konsumen, ini yang bisa mengganggu lalin dan keselamatan pengguna jalan lain. Hal seperti itu harus diingatkan manajemen Go-Jek,” jelasnya.

Dalam pertemuan dengan Wali Kota Pontianak (28/8) lalu, Senior Vice President Operations Go-Jek, Arno Tse tak menjawab pasti mengapa baru datang menemui pihak pemerintah. Hanya saja disebutnya wali kota sudah memberikan sejumlah arahan agar dapat memberi layanan yang baik kepada masyarakat.

Perlindungan Konsumen

Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono berharap manajemen Go-Jek segera mengurus perizinan. Perizinan sangat penting selain agar tertib administrasi, juga supaya pemerintah tahu pihak yang bertanggung jawab. Semua demi keamanan dan perlindungan konsumen.

"Segala sesuatu kegiatan, apalagi itu berkaitan dengan kepentingan publik kan perlu mendapat izin karena kita pemerintah, wajib melindungi konsumen," ucapnya.

Dia mengungkapkan, saat ini jasa angkutan berbasis aplikasi itu memang sudah menyebar di banyak daerah di Indonesia. Manfaatnya pun turut dia rasakan langsung dan sudah pasti diterima warga. Kemudahan teknologi tak mungkin dihindari saat ini.

"Informasi teknologi ini memang masyarakat memerlukan pelayanan prima, kecepatan dan kemudahan. Tetapi kita, pemerintah, perlu memiliki fungsi memberikan rasa aman kepada masyarakat," katanya.

Edi mengutarakan, jika tak berizin, dan ada hal-hal tak diinginkan terjadi, misalnya penipuan, tentu akan sulit ditangani. Misalnya, kalau ada Go-Jek palsu, dengan membuat jaket sendiri. Harus ada bukti untuk membedakan itu dan datanya mesti dimiliki Pemkot. (bls/and)


  •