Senin, 23 September 2019


Seluruh Fraksi DPRD Provinsi Sepakat Tiga Raperda

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 483
Seluruh Fraksi DPRD Provinsi Sepakat Tiga Raperda

SERAHKAN PANDANGAN - Juru bicara dari Fraksi Partai Golkar, Irvan Marsyad (kanan), menyerahkan pandangan terhadap tiga Raperda kepada pimpinan rapat paripurna, Ermin Elviani, Selasa (5/9). SP/Umar

PONTIANAK, SP – Delapan fraksi di DPRD Kalbar, secara umum setuju atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif legislaif untuk segera dibahas menjadi Perda.

Tiga Raperda yang dibahas dalam rapat paripurna pandangan masing-masing fraksi di Balairung Sari, Gedung Dewan, Selasa (5/9), yakni Raperda perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu, dan Raperda tentang Kepariwisataan.

Sebagai inisiator Raperda perlindungan LP2B, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan berpandangan, pengusulan tersebur berpedoman pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B.

"Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, kita memang diperbolehkan untuk (membuat) Perda terkait perlindungan lahan pertanian pangan. Untuk melindungi lahan pertanian itu, jangan sampai dialihfungsikan kepada peruntukkan lain," ujar Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Maskendari, kepada wartawan.

Upaya pembuatan payung hukum ini, guna menjaga dan mengawal agar lahan pertanian yang ada di Kalbar saat ini tidak berubah fungsi.

Jika ada pemilik lahan mengalihfungsikan lahan pertaniannya ke fungsi yang lain tanpa prosedur yang jelas, maka berdasarkan aturan ini kelak dapat diberikan sanksi.

"Kalaupun dialihkan, ada prosedur yang sangat ketat. Kemudian harus diganti barang itu," tegasnya.

Tujuan perlindungan LP2B untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian beririgasi dan dan tidak
beririgasi. Mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan daerah.

Melindungi dan memberdayakan petani dan masyarakat sekitar lahan pertanian. Serta meningkatkan kesejahteraan petani, dan mempertahankan keseimbangan ekosistem.

"Ke depan kan, kalau kita bicara ketahanan pangan, kemandirian, kedaulatan, kalau tidak punya lahan tidak bisa. Itu menjadi kunci," kata Maskendari.

Sementara itu, Raperda pengelolaan DAS diharapkan agar nantinya sumber daya air dapat diatur dan dipandu secara terpadu di daerah. Selain itu pula, Raperda ini juga untuk mendukung upaya penurunan emisi dan kebakaran hutan dan lahan.

Sedangkan Raperda yang ketiga, diusulkan guna meningkatkan sektor kepariwisataan di Kalbar agar ke depannya menjadi lebih baik.

Meski telah disetujui, masih terdapat catatan dari sejumlah fraksi lainnya. Fraksi Partai Gerindra berharap, Raperda perlindungan LP2B untuk bisa dibahas lebih komprehensif lagi.

"Di dalam Raperda ini, lebih komprehensif terkait perlindungan lahan dan upaya pemerintah daerah untuk dapat memberikan insentif kepada petani," kata Hendri Makaluas.

Serta diharapkan pula agar tanah tersedia bagi petani, bukan hanya untuk menjamin ketersediaan produksi pangan saja. Namun lebih jauh menjamin akses petani atas lahan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. (umr/and)


  •