Kamis, 19 September 2019


Akim: Penerbitan Perpres Sudahi Silang Pendapat FDS

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 762
Akim: Penerbitan Perpres Sudahi Silang Pendapat FDS

Ilustrasi

PONTIANAK, SP – Sempat menjadi polemik karena berpotensi "mematikan" madrasah diniyah (Madin), Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 yang menerapkan Full Day School (FDS) akhirnya resmi dibatalkan.

Pembatalan setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/9). Otomatis, Perpres ini menggantikan Permendikbud yang telah dihapus.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Barat, Alexius Akim menyambut baik Perpres tersebut.

"Perpres 87/2017 sudah diterbitkan, saya sangat setuju diterbitkannya Peraturan Presiden ini. Karena mampu menjawab silang pendapat yang terjadi di masyarakat," ujarnya, kepada Suara Pemred, Kamis (7/9).

Bila dalam Permendikbud, proses belajar mengajar diterapkan lima hari sekolah dengan jam belajar delapan jam per harinya, di Perpres ini hari bersekolah bersifat opsional. Boleh memilih lima atau enam hari sekolah.

Akim menuturkan, opsi ini akan memberi ruang kepada setiap satuan pendidikan pada setiap jenjang yang ada.

"Jika memang pada satuan pendidikan tertentu memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran lima hari atau 40 jam per minggu, silahkan. Jika memang belum siap, jadi cukup melaksanakan seperti biasa,” ujarnya.

Yang terpenting menuurutnya adalah bagaimana pengembangan karakter dapat tumbuh berkembang di setiap jenjang dan jenis pendidikan.

"Sedangkan cara dan metode untuk dapat mencapai hal tersebut, kita serahkan ke satuan pendidikan yang bersangkutan," timpalnya.

Karena bersifat baru, Disdikbud Kalbar akan segera menyosialisasikan Perpres ini ke setiap jenjang satuan pendidikan.

"Kita akan sosialisasikan Perpres ini ke setiap satuan pendidikan yang ada di Kalbar melalui berbagai kegiatan," katanya.

Sebagaimana diketahui, Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi yang menentang keras ditetapkan FDS lantaran dapat "mematikan" Madin. NU mengapresiasi penerbitan Perpres tersebut.

"Saya sangat bersyukur bahwa Perpres tersebut telah dapat memberikan jawaban atas perdebatan panjang terkait pendidikan karakter bangsa Indonesia," ujar Ketua PW LPNU Maarif Kalbar, Zaenuddin, Jumat (8/9).

Dia menilai, opsi lima atau enam hari yang disesuaikan dengan kondisi madrasah masing-masing, menjadi pilihan yang bijak.

"Sehingga setiap madrasah dapat menyesuaikan diri, dengan demikian mampu melakukan tugas-tugas pendidikan karakter bangsa secara maksimal," tuturnya. (umr/and)


  •