Rabu, 20 November 2019


KPU Dorong Dukcapil Tuntaskan Masalah e-KTP Pemilih

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 747
KPU Dorong Dukcapil Tuntaskan Masalah e-KTP Pemilih

KTP ELEKTRONIK – Seorang warga Kota Pontianak, menunjukkan fisik e-KTP usai melakukan perekaman beberapa waktu lalu. KPU Kalbar mendorong Disdukcapil agar cepat menuntaskan persoalan perekaman e-KTP untuk kebutuhan Pilkada. Dok SP

PONTIANAK, SP – Pilkada serentak di beberapa kabupaten/kota dan provinsi yang semakin dekat, membuat penyelenggara pemilu daerah, KPU Kalbar terus mendorong pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar cepat menuntaskan persoalan perekaman KTP elektronik (e-KTP).

Pasalnya, e-KTP menjadi syarat utama bagi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya kelak.

"Ini perlu disadari dan dipahami pemerintah daerah, kepemilikan KTP elektronik menjadi syarat untuk menggunakan hak pilih. Pemerintah harus memastikan masyarakat Kalbar sudah terekam proses e-KTP dan memiliki e-KTP," ujar Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiyawaty, kepada wartawan, Selasa (12/9).

Dia menjelaskan, ketentuan persyaratan pemilih menggunakan e-KTP sudah berlaku. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Bahwa syarat mutlak untuk memilih dalam Pilkada haruslah memiliki e-KTP.

Namun, lanjutnya, apabila pemilik tak memiliki e-KTP, maka pencoblosan dapat dilakukan namun dengan surat keterangan yang dikeluarkan Disdukcapil. Surat itu dikeluarkan ketika pemilih sudah melakukan perekaman tapi belum memiliki e-KTP.

"Jangan sampai masyarakat tidak memiliki KTP elektronik maupun surat keterangan. Dampaknya hak konstitusional warga negara menjadi terabaikan," katanya.

Perampungan masalah KTP elektronik ini, juga berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan menggunakan hak pilihnya nanti. Akan tetapi, sampai saat ini, kata Umi, proses pemutakhiran daftar pemilih belum berjalan. Sesuai jadwal pemutakhiran data pemilih dimulai 19 Desember 2017 hingga 17 Januari 2018.

Dia menuturkan, bahwa semua pihak memiliki peran guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2018. Baik itu dari peserta pemilihan, partai politik maupun pasangan calon.

"Semua punya kewajiban untuk mengajak pemilih menggunakan haknya. Terutama dari partai politik dan pasangan calon. Bagaimana mereka juga berusaha mengajak pemilih datang ke TPS untuk memilih mereka," pungkasnya. (umr/and)


  •