Setya Novanto Menang Praperadilan, Deden: Kami Fokus Konsolidasi

Ponticity

Editor Admin Dibaca : 787

Setya Novanto Menang Praperadilan, Deden: Kami Fokus Konsolidasi
Deden Ari Nugraha, Wakil Ketua MPO DPD Golkar Kalbar
PONTIANAK, SP - Wakil Ketua DPD Golkar Kalbar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Deden Ari Nugraha menilai, hasil putusan sidang praperadilan Setya Novanto, tentunya akan disambut baik seluruh kader dan simpatisan partai.

Karena sejak awal, kader maupun simpatisan partai meyakini sang ketua umum tidak terlibat dalam kasus e-KTP. 

“Dan hari ini faktanya. Status tersangka Ketua Umum kami digugurkan pengadilan melalui sidang praperadilan,” kata Deden, Jumat (29/9).

Namun tentunya putusan itu tidak akan membuat kader larut dalam euforia berlebihan. Hasil putusan ini akan jadi pelecut semangat bagi militansi kader partai, untuk melakukan kerja-kerja politik. Seperti mengkonsolidasi organisasi sampai ke tingkatan paling bawah. Selain itu, mendengar dan memberi solusi terbaik bagi setiap permasalahan rakyat.

“Ini bukan hanya kemenangan Ketua Umum Setya Novanto, tapi ini kemenangan Golkar sebagai partai yang sedang dihantam gelombang dan badai besar,” ucapnya mengklaim.

Bagi Golkar, yang terpenting adalah bagaimana para kader bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, dan merebut target 60 persen kemenangan di Pilkada serentak 2018.

“Kami yakin Golkar akan tetap memberikan kejutan besar dalam Pilkada nanti. Sebab kebenaran tak bisa mendua, kebenaran mutlak milik Tuhan,” tutupnya

Sementara itu, praperadilan yang diajukan Setya Novanto dikabulkan sebagian. Novanto pun tak lagi menyandang status tersangka kasus korupsi e-KTP. Namun, KPK menyebut ada beberapa bukti yang diajukan, tidak dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Novanto ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 17 Juli 2017. Dia diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Peran Novanto pun diungkap pula dalam sidang vonis Irman dan Sugiharto. Novanto disebut sebagai kunci anggaran e-KTP. Namun, sejak ditetapkan sebagai tersangka, belum sekali pun Novanto memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai tersangka.

Dia tak hadir dalam pemanggilan pertama, Senin (11/9), dengan alasan sakit. Lalu, pada Senin (18/9), dia juga tidak hadir dalam pemanggilan kedua.
Dalam vonis praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), hakim tunggal Cepi Iskandar menyatakan status tersangka Novanto tidak sah. Cepi mengabulkan sebagian permohonan Novanto.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap hakim Cepi membacakan amar putusan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

Cepi menilai penetapan tersangka harus dilakukan pada tahap akhir penyidikan suatu perkara. Hal itu harus dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang.

"Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut, hakim berpendapat bahwa proses penetapan tersangka di akhir penyidikan, maka hak-hak tersangka bisa dilindungi," ucap Cepi. (ang/bbs)