Verifikasi TKI Masih Bermasalah

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 481

Verifikasi TKI Masih Bermasalah
PEMERIKSAAN TKI – Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) di Kantor P4TKI Entikong, Kabupaten Sanggau beberapa waktu lalu. Meski Pemprov Kalbar siap menerapkan Undang-undang PPILN, namun masih ada kendala terkait verifikasi CTKI. Dok BNP2TKI

Kalbar Bersiap Terapkan UU PPILN


Kadisnakertrans Kalbar, Sri Jumiadatin
Cuma memang yang terakhir perangkat yang belum siap adalah connecting dari (Dinas) Capilduk untuk verifikasi data TKI nantinya

PONTIANAK, SP – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan aturan apabila revisi Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) yang sedang dibahas di DPR RI, jadi diundangkan.

Kesiapan Kalbar yang diperkirakan rampung bulan ini, ditunjukkan dengan telah terbentuknya unit Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau. LTSA merupakan bagian penting yang dimasukkan dalam revisi UU 39/2004.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalbar, Sri Jumiadatin mengatakan, kesiapan ini dari segi fisik, sarana dan prasarana.

"Saat ini di Kalbar, yang sudah ada Peraturan Gubernur adalah yang untuk di Entikong. Fisik, sarana, prasarana dan lain sebagainya sudah siap," ujarnya saat kunjungan Tim Pengawas DPR RI di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Rabu (4/10).

Meski secara umum siap, namun masih terdapat sedikit kendala yakni jaringan untuk mendata Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke LTSA, belum bisa terkoneksi.

"Cuma memang yang terakhir perangkat yang belum siap adalah connecting dari (Dinas) Capilduk untuk verifikasi data TKI nantinya," kata dia.

Sri menuturkan, koneksi ini merupakan hal penting. Pasalnya, UU yang akan disahkan mewajibkan keberangkatan setiap CTKI, harus terdata dan diketahui oleh pemerintah, mulai dari tingkat desa hingga provinsi.

"Karena ini nantinya seluruh kabupaten yang ada di Kalbar, apabila warga akan berangkat menjadi TKI melalui Pos (PLBN) Entikong, jadi cukup diurus datanya di Entikong," terangnya.

LTSA di PLBN Entikong, bakal diluncurkan awal 2018 mendatang, sebelum revisi UU diundangkan. "Kita berharap Januari 2018 ini sudah bisa launching di Entikong," ucapnya.

Selain diwajibkan oleh UU, Pemprov Kalbar juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 menyangkut LTSA.

Sri mengatakan, keberadaan LTSA merupakan integrasi dari seluruh stakeholder yang terkait dengan pelayanan TKI ke luar negeri. Pihak terkait itu di antaranya Imigrasi, BP3TKI, Disdukcapil, kepolisian dan lain sebagainya.

"Sesuai dengan Surat Menpan-RB, koordinator pelaksana terkait LTSA adalah BP3TKI. Karena memang BNP2TKI/BP3TKI lah yang menjadi pelaksana dari pemberangkatan TKI ke luar negeri," jelasnya.

Di samping PLBN Entikong, Kabupaten Sambas segera menyusul menyiapkan LTSA. Bahkan, kata Sri, dari sisi sarana dan prasarananya, PLBN Aruk lebih siap.

"Sebenarnya dari sisi kesiapan keberangkatan, terkait dengan rumah sakit dan lain sebagainya, Sambas ini lebih siap. Karena memang calon TKI yang ke luar negeri dari Kalbar paling banyak dari Kabupaten Sambas," terangnya.

Berbeda dengan Entikong dan Aruk, tiga PLBN lainnya hingga kini belum menunjukkan komitmen yang jelas menyangkut ketersediaan LTSA. Padahal, kepala daerahnya semula telah sepakat untuk hal ini.

"Sementara tiga daerah perbatasan lainnya (Kapuas Hulu, Bengkayang dan Sintang), sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah dijalin. Padahal salah satunya disaksikan KPK tahun lalu," tuturnya.

Kesiapan BP3TKI 

Tak hanya dari Disnakertrans Kalbar, kesiapan juga ditunjukkan oleh pihak BP3TKI Pontianak. Sesuai dengan program prioritas BNP2TKI, BP3TKI Pontianak menargetkan tahun ini terbentuk dua Lyanan Terpadu Satu Pintu (LTSP/LTSA) di Kalbar.

"Sesuai komitmen bersama yang sudah ditandangani pada 26-27 September 2016 lalu, sesuai dengan program prioritas BNP2TKI tahun 2017, menargetkan dua LTSP," ujar Kasi Penyiapan dan Penempatan BP3TKI Pontianak As Syafi'i, kemarin.

Dua LTSP ini berada di PLBN Etnikong dan Aruk. Untuk di Entikong, kata dia, progres menunjukkan sekitar 90-95 persen sampai pendiriannya. Beberapa kendala hingga belum rampung secara keseluruhan, yakni dari sisi SDM, sarana dan prasarana, serta masalah koneksi dan setting peralatan.

Sementara di Sambas, sambung dia, progresnya sudah 100 persen. Tinggal menunggu persiapan peluncuran yang rencananya akan dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo bertepatan dengan Hari Buruh Migran di bulan Desember di Jawa Barat.

"Dari regulasi dan biaya operasional, (LTSP) tidak ada masalah," pungkasnya.

Kesiapan lainnya, BP3TKI Pontianak juga telah memiliki dua Pos Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) di Entikong dan Sambas. Dan tiga konter helpdesk, yaitu di PLBN Entikong, PLBN Aruk dan di Bandara Supadio.

"Tiga konter helpdesk kita ada di sana untuk memberikan pelayanan perlindungan terhadap TKI," jelasnya.

Tunggu Permohonan

Menanggapi belum terkoneksinya jaringan ke LTSP/LTSA untuk verifikasi data kependudukan, dalam hal ini calon TKI, sesungguhnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kalbar, tengah menunggu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi vertikal terkait mengajukan permohonan untuk bisa mendapatkan akses data tersebut.

Kepala Disdukcapil Kalbar, Y Anthonius Rawing mengatakan, adapun instansi yang telah mengajukan dan sudah bisa mengakses data kependudukan, yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soedarso.

"Sampai saat ini, baru satu yang berproses untuk mendapatkan hak akses ke data warehouse kami, yaitu Rumah Sakit Soedarso. Sementara OPD yang lain, karena sekarang sesuai dengan prosedur, kami menunggu surat permohonan untuk mendapat hak akses itu," terangnya.

Meski mendapat keluhan dari Disnakertrans Kalbar dan BP3TKI Pontianak menyangkut connecting data, Rawing menuturkan, pihaknya akan segera mengomunikasikan hal ini.

"Nanti setelah ini mungkin kami bisa konfirmasi lagi ke BP3TKI," katanya.

Dia menjelaskan, ada dua jenis data yang dimiliki Disdukcapil Kalbar, yaitu agregat dan warehouse. Data agregat, siapa dan kapan saja bisa mengaksesnya karena bersifat data-data umum.

"Sementara data warehouse itu, tidak bisa semua mengakses, kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mereka yang mendapat akses data, ke server pusat yaitu melalui perjanjian kerja sama," jelasnya. (umr/and) 

Komentar