Jalan Komplek Grand Karya Residence Dibangun

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 689

Jalan Komplek Grand Karya Residence Dibangun
TERTUTUP - Akses Jalan Gang Karya Tani dengan Komplek Grand Karya Residence, Jalan Purnama, Pontianak Selatan yang tertutup. Komisi B dan A DPRD Pontianak melakukan kunjungan lapangan untuk memecahkan masalah tersebut. SP/Balasa

Dua Pihak Sepakat 


PONTIANAK, SP – Ribut-ribut soal penutupan akses jalan Gang Karya Tani dengan Komplek Grand Karya Residence, Jalan Purnama, Pontianak Selatan akhirnya menemui titik terang. Usai kunjungan lapangan Komisi B dan Komisi A, DPRD Kota Pontianak, Senin (9/10) kesepakatan didapat. Jalan akan dibuka dan dibangun selebar dua meter.

Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak, Syahrul Efendi menerangkan, dalam mediasi kedua belah pihak sudah dipertemukan. Solusi didapat dengan akan membangun jalan selebar dua meter. Luas dua meter itu diharap jadi lebar sementara.

"Harapan kami ke depannya ini tetap dikerjakan keduanya, melihat kondisi karena ini memang akses jalan warga, kalau ditutup ini akan bermasalah bagi warga yang ada di belakang," katanya usai pertemuan.

Politisi Nasdem ini mengungkapkan, akses jalan merupakan kepentingan banyak orang. Meski jalur yang ditutup memang tidak serta-merta menutup akses warga, namun warga harus memutar jauh dan melewati jalan tanah. 

"Tadi ada penegasan dari Satpol-PP dan Dinas PU, ini harus dibangun, antara kedua belah pihak siap untuk membangun, walau akses jalan yang dibangun sementara dua meter," pungkasnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pontianak, Syarifah Adriana menegaskan, warga sudah bisa membangun jalan yang sebelumnya ditutup oleh pihak developer. Jika ada masalah, sebagaimana cerita warga sebelumnya yang mengaku dihalangi bahkan diancam ketika membangun jalan, dia mempersilakan mereka melapor ke polisi.

"Kita sudah berikan intruksi, bangun. Kemudian kalau ada masalah di lapangan, sudah jadi urusan pihak keamanan, dalam artian polisi. Memang katanya ada menghalangi waktu mau bangun, tapi waktu kami datang, tidak ada," jelasnya.

Dalam hal ini, urusan Satpol-PP katanya sudah tuntas. Sebelumnya, akses jalan itu ditutup dengan menggunakan pagar tinggi. Pagar itu pun kini sudah dirobohkan pihaknya. Tapi memang di lapangan, terlihat akses itu malah digali lubang serupa kolam.

"Kalau dari Satpol-PP sudah tuntas, tadinya ini pagar tinggi, sudah kita bongkar dan yang pagar sudah kita tipiring. Jadi tinggal tunggu mereka bangun," ungkapnya.

Walau pertemuan tadi tidak mempertemukan dua developer dalam satu gang itu, sudah ada perwakilan dan mereka mengaku siap membuka dan membangun akses jalan. 

"Selama ini hasil pertemuan mereka, ada rapat ada apa, tidak ada masalah, mau dibangun. Dimulai dari dua meter dulu katanya," pungkasnya.

Berlarut-larut

Persoalan ini sejatinya sudah berlangsung sejak tahun lalu. Pada Mei 2016, akses jalan warga RT 1/RW 14, Gang Karya Tani ditutup oleh developer Komplek Karya Tani Permai dengan memagar jalan. Sejak saat itu warga kesulitan sehingga terpaksa menggunakan jalan setapak.  

Satu di antara warga yang jalannya ditutup, Abrar mengungkapkan bahwa salah satu warga, M Susilo bahkan sampai tujuh kali melaporkan hal ini ke Pemkot Pontianak. Sejak ditutup, mereka terpaksa lewat jalan tikus di belakang rumah warga lain. Setidaknya ada 14 rumah warga yang terganggu.

"Komplek itu dibangun 2011. Pak Susilo itu tinggal di sana dari tahun 1990, sertifikatnya memang baru 2002," ucap Abrar.

Usaha warga untuk mediasi tak pernah membuahkan hasil. Pembongkaran pagar developer sempat dilakukan empat kali oleh Satpol PP, namun pihak developer bersikeras kembali menutup akses jalan. Bahkan developer membuat kolam berukuran 2x4 meter sebagai penghalang di tengah jalan.

Pada April lalu, sebelum pembongkaran ketiga, Abrar bercerita ada oknum anggota polisi yang marah-marah dan mengaku dia yang memerintahkan pembangunan pagar. Sempat dibiarkan sementara waktu, kemudian pembongkaran dilakukan. Esok harinya oknum anggota itu kembali muncul.

"Ternyata si oknum ini pagi-pagi dia memarahi Babinkamtibnas, kamu dibayar berapa, dapat uang berapa dari Satpol PP, kurang lebih seperti itu," ujarnya menirukan oknum polisi tersebut.

Usai pembongkaran ketiga, para warga turut melaporkan oknum anggota itu ke Kapolda Kalbar dan Kapolresta Pontianak, serta ke Propam pada bulan April. Dari informasi yang mereka dapat dari Propam, oknum sudah dipanggil dan mengatakan tak pernah melarang warga membangun jalan. Saat itu, mereka tengah dalam koordinasi dengan pihak RT ingin membangun jalan yang dibuat kolam.

Jelang Lebaran, warga mendapat perlindungan dan izin RT setempat untuk membehani jalan. Harapannya, mereka bisa berlebaran di rumah dan tamu tak harus memutar. Dibantu Babinkantibmas, pembuatan jalan dilangsungkan. Namun waktu pengerjaan, oknum anggota polisi itu muncul kembali.

Akibat kejadian itu, warga pun memilih mundur dan terpaksa melewati jalan tikus ketika Lebaran. Warga juga sempat kembali melapor ke Propam. Oleh petugas, mereka diminta membuat surat permohonan pengawalan jalan lewat Satpol PP. 

Tanggal 22 Juni 2017, surat dilayangkan. Kedatangan para warga ke Kantor Wali Kota Pontianak, Senin pagi itu untuk menanyakan perkembangan permohonan itu sekaligus melapor ke Sutarmidji.

Ketika dikonfirmasi, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji pun tampak kesal dengan ulah developer tersebut. Walau sudah di tipiring, tetap saja hal sama berulang. Padahal, jika site plan komplek jalan tidak tertutup, seharusnya juga demikian di lapangan.

"Kalau sudah ada duluan perumahan masyarakat, (jalan) tidak boleh ditutup. Kan tinggal diatur, kalau masalah keamanan, tinggal buat portal, siapa jaga, dikompromikan. Ini soal sepele, bukan hal besar. Harusnya selesai dalam lima menit," jelasnya.

Pertemuan Lanjutan

Camat Pontianak Selatan, Iwan Amriady menerangkan usai pertemuan yang difasilitasi dewan ini, pihaknya akan melakukan pertemuan lanjutan. Dalam kunjungan kerja DPRD memang dicapai kesepakatan untuk membuka akses dan pembangunan jalan dengan cukup dua meter.

"Kalau dua meter ini sesuai dengan rencana jalan asal dari BPN (Badan Pertanahan Nasional). Kalau lihat yang ada sekarang, tentulah lebih dari dua meter. Kita akan kejarkan itu dalam waktu dekat," katanya.

Pertemuan lanjutan nanti merupakan tindak lanjut dari mediasi di Ombudsman beberapa waktu lalu. Saat itu Ombudsman menyerahkan kepada camat untuk melakukan pertemuan kembali dengan pihak terkait.

"Jadi saya sudah melaksanakan pertemuan persiapan kemarin dan mungkin dalam waktu dekat akan ada pertemuan lagi," ungkapnya.

Iwan menjelaskan dalam pertemuan nanti, dia akan memanggil kedua belah pihak yang menerima izin dari pemerintah.

"Yang saya harus bicarakan adalah penerima izin dari pemerintah, jadi siapa pun yang menerima izin jadi penanggungjawab yang akan membangun perumahan. Penanggungjawab itu yang akan bertanggung jawab pada saya. Kita memanggil penanggungjawab perumahan," terangnya.

Dia menerangkan akses jalan warga di komplek belakang sebenarnya ada. Namun masih jalan tanah. Dia pun sudah pernah menyarankan agar pengembangan perumahan diarahkan lebih dulu ke arah jalan besar.

"Pernah saya bilang agar komplek belakang membangun sampai ke arah sana dulu, kesannya kita bicara jalan umum yang tembus. Kalau soal pembangunan jalan yang disepakati tadi, baru kesepakatan umum, nanti pertemuan lanjutan akan lebih membahas tentang masalah teknis," pungkasnya. (bls/ind)

Komentar