Rabu, 18 September 2019


Polemik Pilkades Antibar Berlanjut ke PTUN

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 593
Polemik Pilkades Antibar Berlanjut ke PTUN

Ilustrasi

PONTIANAK SP – Polemik pemilihan kepala desa (Pilkades) Antibae terus bergulir. Setelah sebelumnya membuat laporan ke Ombudsman Kalbar, kini Calon Kades Hatemon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Senin (9/10).

Hadi Suratman, kuasa hukum Hatemon menerangkan, gugatan yang telah tercatat bernomor 30/G/2017/PTUN PTK Tanggal 9 Oktober 2017 itu meminta pertanggungjawaban Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Mempawah terkait belum dilantiknya Hatemon sebagai kepala desa terpilih.

“Kami harap segera dilakukan pelantikan. Dan selain itu kami menolak dilakukannya pemilihan ulang,” kata Hadi. 

Sementara Hatemon berujar, menolak proses pemilihan ulang di Tempat Pemilihan Suara (TPS) 2 usai diterimanya surat pemberitahuan pemilihan ulang Cakades Antibar Nomor 271/024/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Antibar, belum lama ini.

Menurut dia, kejadian ini di luar harapan. Pasalnya, dirinya hanya berpikir pelantikan usai mendapat hasil tertinggi dalam pikades Antibar. “Saya benar-benar ndak tahu bisa seperti ini. Terkait hal ini saya keberatan,” ucapnya.

Hatemon merupakan Cakades Antibar nomor urut 1 yang memperoleh suara terbanyak melalui sistem e-voting, yakni 1.183 suara. Dia unggul dari Cakades nomor urut 2 Dendi Heriadi yang peroleh 325 suara, Cakades nomor urut 3 Aspandi dengan 318 suara dan Cakades nomor urut 4 Aryadi dengan 1.108 suara

Sementara itu, Burhan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kabupaten Mempawah menanggapi santai rencana tuntutan tersebut. 

“Sebagai pihak tergugat tentunya bagian hukum Pemkab akan menyiapkan upaya hukum juga. Jado Silakan saja gugat ke PTUN,” ucapnya. (brk/ang)


  •