Sabtu, 21 September 2019


DKP Kalbar Usulkan Perda Baru Tata Ruang Laut

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 761
DKP Kalbar Usulkan Perda Baru Tata Ruang Laut

KONSULTASI PUBLIK - Konsultasi publik yang pertama menyangkut penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K), di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar, Kamis (12/10). SP/Umar

PONTIANAK, SP - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mempercepat penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) di seluruh wilayah Indonesia dengan menerbitkan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Komitmen ini merupakan amanat dari tiga Undang-undang (UU), yakni UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 32/2014 tentang Kelautan, yang kemudian menjadi dasar dalam pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan di WP-3-K.

Guna mengefektifkan tiga UU dan Permen tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalbar mengadakan konsultasi publik yang pertama dengan berbagai pihak berkepentingan, di Aula DKP Kalbar, Pontianak, Kamis (12/10).

Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKP Kalbar Dionisius Endy mengatakan, rencana zonasi atau tata ruang laut ini adalah amanat UU.

"Pembangunan berbasis spasial (peta), bersama dengan Undang-undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penyusunan Tata Ruang Darat, dijadikan satu dengan laut," ujarnya.

Semenjak UU No 26/2007 diperbarui dengan UU No 1/2015, kewenangan laut tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, melainkan pemerintah provinsi.

"Antara lain memuat bahwa kewenangan laut sekarang bukan lagi milik kabupaten 0-4 mill, tetapi 0-12 milik provinsi. Makanya di kabupaten tidak ada lagi dinas kelautan, konsekuensinya kan begitu," terangnya.

UU ini, lanjutnya, menjadi landasan di mana lima provinsi yang telah memiliki peraturan daerah (Perda) termasuk Kalbar yakni Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Zonasi, harus direvisi. Harus direvisi, karena ada perubahan tadi itu.

Konsultasi pertama ini, akan dilanjutkan dengan rencana tindaklanjut berikutnya. Konsultasi ini akan bermuara pada dibuatnya Perda baru mengenai tata ruang laut.

"Nanti akan dilanjutkan pada konsultasi teknis dokumen di pusat lagi. Kemudian hasilnya kembali lagi ke Pontianak untuk konsultasi publik kedua. Dengan undangan sama, melibatkan swasta, LSM, media massa dan seterusnya," kata Endy.

Ia menuturkan, Perda yang akan diusulkan ini akan menjadi dokumen publik. Berbagai pihak telah dilibatkan agar mendapatkan masukan dan mengetahui wilayah kerja di masing-masing instansi.

"Sudah dilibatkan, jadi (kalau) Perda ini sah, jangan sampai saat Perda ini selesai, ada yang protes," ucapnya.

DKP Kalbar mengajak, bagi mereka yang berkepentingan di laut, baik keperluan bisnis, pendidikan dan lain sebagainya, terlibat dalam konsultasi publik kedua, untuk bersama-sama membicarakan RZWP-3-K ini.

"Mudah-mudahan bulan depan," katanya.

Wilayah Pertahanan

Percepatan penyusunan RZWP-3-K, tidak sekadar menyangkut ekologis laut. Tapi, berkaitan pula dengan masalah pertanahan.

Asisten Operasi Lantamal XII Pontianak Kolonel Edi Haryanto mengatakan, agar rencana tata ruang laut ini dapat disinkronkan dengan berbagai pihak sehingga peruntukkan tata ruang tidak berdampak pada sektor lainnya.

"Jadi saya berharap wilayah-wilayah yang telah disampaikan tadi menjadi kepentingan pertahanan, akan di akomodasi di dalam setiap peraturan, baik daerah maupun pusat. Sehingga tidak akan berbenturan dengan kepentingan lain," harapnya.

Dalam tata ruang laut, ucapnya, juga mencakup dengan aktivitas pertahanan. Oleh karena itu, dalam pemetaan nantinya dapat disertai dengan keterangan sehingga setiap wilayah jelas zonasinya.

"Contohnya, ada satu kota di Temajok dengan kode tersendiri dijelaskan bahwa itu merupakan tempat latihan. Nanti akan tergambar di dalam peta," jelasnya.

Butuh Data Base

Dalam RZWP-3-K, tidak kalah penting untuk dilakukan adalah tahapan-tahapan penyusunan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalbar, Sigit Sugiardi mengatakan, dalam hal ini nelayan nantinya tentu menjadi objek.

Secara umum HNSI Kalbar mendukung sekali sepanjang data basenya bagus. "Kalau misalnya tidak bagus, salah perencanaannya, kita jadi korban nantinya," ujarnya.

Ia menilai, penyusunan RZWP-3-K sangatlah menguntungkan, sepanjang penetapannya betul-betul berdasarkan data base yang baik.

Dijelaskannya, misalnya menyangkut potensi ikan dan ekologis laut. Perlu juga ditentuka lokasi sandaran kapal yang nantinya berhubungan dengan pemukiman nelayan, termasuk lokasi industri perikanan.

Perlu juga penetapan pola ruang, ada konservasi, budidaya dan lainnya, sehingga terlihat jelas. Kemudian perlu diketahui pula tata ruang agar mengetahui dimana wilayah yang bisa maupun tak bisa diakses nelayan. Dengan penetapan yang ada, nelayan bisa bermain dengan bagus dan tidak tumpang tindih dengan yang lain-lain.

"Kalau ada apa-apa di wilayah tersebut, jangan sampai kita menjadi korban," ungkapnya.

Ia berharap data base yang dimiliki bagus sehingga pengelolaan dan tata ruang nantinya menjadi baik. Jangan sampai begitu data basenya tidak bagus, kebijakan yang akan diambil salah.

"Kita hidupnya di laut. Kalau tidak ada yang nyusun jadi kacau," pungkasnya. (umr/ind)


  •