Tuntut Kejelasan Kontrak Kerja PLN

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 906

Tuntut Kejelasan Kontrak Kerja PLN
PERBAIKAN SISTEM - Petugas PLN tengah memperbaiki sistem jaringan listrik di salah satu ruas jalan protokol Kota Pontianak, baru-baru ini. Sementara itu, sejumlah pekerja outsourcing PLN Cabang Pontianak meminta kejelasan terkait kontrak kerja mereka. SP

Pekerja Alih Daya Mengadu ke Dewan


Sekjen Serikat Pekerja Mandiri Kalbar, Agustino Hendrian Asa
Jadi kawan-kawan ini sudah ada yang bekerja dari tahun 1992 hingga saat ini. Kemudian ada hak-hak normatif pekerja yang belum dibayarkan sampai sekarang

PONTIANAK, SP - Pekerja alih daya atau outsourcing PT PLN Cabang Pontianak, yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mandiri Wilayah Kalbar, melakukan audiensi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota pontianak, Senin (16/10).

Audiensi ini, guna menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan kontrak kerja, antara pihak PLN Cabang Pontianak dengan vendor outsourcing tempat mereka bernaung. Para pekerja  meminta kejelasan hak normatif serta status kepegawaian. 

Sekjen Serikat Pekerja Mandiri Wilayah Kalbar, Agustino Hendrian Asa menyampaikan, sejumlah pekerja alih daya ini telah bekerja cukup lama. Namun sampai sekarang statusnya masih tak jelas. Pergantian vendor kerap terjadi, sehingga mereka tak kunjung diangkat menjadi karyawan tetap.

"Jadi kawan-kawan ini sudah ada yang bekerja dari tahun 1992 hingga saat ini. Kemudian ada hak-hak normatif pekerja yang belum dibayarkan sampai sekarang," katanya dalam audiensi.

Padahal jika mengacu pada Panja Rekomendasi Komisi XI Tahun 2013, dinyatakan bahwa pekerja outsourcing di lingkungan PLN harus diangkat menjadi pegawai tetap. Sebab pekerjaannya adalah inti, mulai dari proses pencatatan, produksi, distribusi dan penagihan. 

Selain itu, hak pegawai tetap ini juga telah dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27, Nota Pemeriksaan dari Kemenaker dan Pemeriksaan Jamdatun.

"Belum ada kejelasan dari PLN mengapa para pekerja outsourcing belum diangkat. Yang pasti kami menagih janji kepada PLN terkait pengangkatan melalui SK Direktur 500 tahun 2013 tentang Pemborongan Pekerjaan," ungkapnya.

Di sisi lain, Agustinomembeberkan terdapat kecacatan pada SK Direktur 500. Sebab tidak ada kepastian terkait dana pensiun bagi karyawan kontrak. Padahal di kontrak sebelumnya para pekerja dijanjikan hingga pensiun. Tapi isi SK ini berubah, menjadi multiyears selama lima tahun. SK ini pun dianggap tidak relevan dan terindikasi ada permainan di dalam internal PLN.

Agustino menjelaskan, audiensi ini adalah kali keempatnya. Sebelumnya sudah dilakukan audiensi di beberapa daerah seperti Kabupaten Landak, yang sudah mendapat rekomendasi langsung dari bupati dan DPRD. Di Kabupten Sekadau dan Sintang juga telah diurus rekomendasinya.

"Dan sekarang di Kota Pontianak. Rekomendasi ini setidaknya menjadi suatu alat dukungan legislatif maupun yudikatif untuk para pekerja. Kemudian kita sedang merencanakan audiensi di Kubu Raya dan Mempawah yang sedang berjalan," tambahnya. 

Pekerja alih daya juga mengeluhkan Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan di lapangan tidak memenuhi standar. Seperti helm, sepatu, tangga, masker dan lain-lain. Ini dicurigai lantaran pihak PLN bekerja sama dengan vendor yang non ISO (International Standard Organization).

Dalam audiensi tersebut, para pekerja diterima oleh sejumlah wakil rakyat, di antaranya Wakit Ketua DPRD Kota Pontianak Firdaus Zarin dan anggota Komisi D, Yandi. 

Yandi menyebutkan, masalah masa kerja yang sudah disepakati dan disanggupi oleh pekerja alih daya ini menjadi persoalan utama.

Dia mengatakan para pekerja harus menjadi tenaga honorer PLN jika ingin diangkat sebagai pegawai tetap bukan melalui vendor.

"Kalau fokus utamanya mau diangkat, itu mereka harus sebagai tenaga honorer di PLN. Kalau mereka sebagai karyawan outsourcing dari vendor, ya dia kerjanya dengan vendor bukan dengan PLN," katanya.

Yandi meminta para outsourcing di bawah vendor ini, terlebih dahulu memahami sistem perjanjian yang telah disepakati.

"Jadi sangkut pautnya tidak ketemu. Kita mau teman-teman memahami ini dulu yang awal. Sehingga apa perjanjian antara vendor dengan PLN itu yang perlu kita tahu, antara pekerja dengan PLN pun perlu kita tahu," ujarnya. 

Menurutnya, dalam pelaksanaan teknis outsourcing tentu ada mekanisme yang diatur. Pihak PLN juga memiliki aturan tersendiri. Jika karyawan keberatan terkait masa kerja yang lama namun belum diangkat, dan ingin menuntut perlakuan khusus, maka perlu ada gerakan secara nasional untuk melakukannya. 

Namun demikian, Yandi juga tak menampik bila ada permainan antara pihak vendor dan PLN terkait kontrak para pekerja ini.

"Sangat mungkin, makanya tadi kita minta apa perjanjian antar PLN dan vendor. Kemudian apa perjanjian antara vendor dan tenaga kerja. Apakah ada yang terlewatkan, atau tersembunyikan. Nah, itu yang kita tidak tahu, seharusnya dibuka biar transparan," paparnya.

Terkait hasil pertemuan, Yandi mengatakan pihaknya telah memberikan beberapa gambaran. Agar Serikat Pekerja Mandiri Wilayah Kalbar menyiapkan segala sesuatunya. Sehingga ini bisa dijadikan pertimbangan untuk langkah ke depannya. 

"Langkah awal bisa saja dengan mengundang PLN untuk mendengar keterangan dari mereka," pungkasnya.

Dinas Audit Vendor

Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTK dan PTSP) Kota Pontianak, Junaidi menyatakan, pihaknya berhak mengaudit vendor penyedia jasa layanan outsourcing PLN, bila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja. 

"Karena izinnya berasal dari instansi pemerintah. Pihak vendor juga wajib mendaftarkan perjanjian kerja kepada instansi terkait, apabila mendapat pekerjaan, apa pekerjaan yang akan dilaksanakan serta jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan," ujarnya.

Junaidi berjanji akan memfasilitasi Serikat Pekerja Mandiri Wilayah Kalbar terkait permasalahan yang dihadapi outsourcing PLN.

Sesuai ketentuan ketenagakerjaan, bagaimana kontrak perjanjian kerja antara para karyawan dengan pihak BUMN.

"Terkait kontrak kerjanya yang sudah bertahun-tahun akan kita lihat nanti seperti apa aturan yang ada. Sehingga bisa kita fasilitasi bagi para pekerja yang berasal dari Kota Pontianak," tambahnya.

Sementara disinggung soal pengangkatan pekerja alih daya menjadi pegawai tetap, melalui perantara pihak ketiga atau vendor penyedia jasa, menurutnya itu tergantung kebijakan dari pimpinan perusahaan plat merah tersebut.

"Sesuai kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh mereka. Jika memungkinkan bisa kemungkinan direkrut langsung. Selain itu, pihak outsourcing juga harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan ketenagakerjaan, sehingga keselamatannya terjamin," pungkasnya. (aan/and)

Komentar