Minggu, 15 Desember 2019


DPRD: Densus Tipikor-KPK Jadi Duet Apik

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 800
DPRD: Densus Tipikor-KPK Jadi Duet Apik

Ilustrasi

PONTIANAK, SP - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar, Husni menyambut baik rencana Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk lembaga baru di lingkungan kepolisian, Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Detasemen Tipikor).

Menurutnya, rencana tersebut akan menambah kekuatan aparat penegak hukum, tidak cuma oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam memberantas tindak pidana yang dikategorikan kejahatan luar biasa ini, atau extraordinary crime.

"Kalau kita lihat sekarang inikan KPK tidak merambah (tidak memiliki cabang) sampai ke bawah (daerah). Dengan adanya Densus ini, mudah-mudahan sebagai kepanjangan (mitra) dari KPK," ujar Husni kepada awak media di Kantor DPRD Kalbar, Pontianak, Selasa (17/10).

Husni yang juga sebagai anggota Komisi IV di Dewan Provinsi ini berpandangan, keberadaan Densus Tipikor bukanlah bentuk upaya pelemahan peran KPK dalam 'menggebuk' para koruptor.

Akan tetapi, sambung dia, memang bentuk komitmen pihak kepolisian menjalankan fungsinya sebagai salah satu lembaga penegakan hukum di negeri ini.

Dia pun berharap, Densus Tipikor kelak dapat seiring dengan KPK memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi. "Ada kerja sama, sinergi antara Densus Tipikor dengan KPK," harapnya.

Terkait pembentukan Densus Tipikor, sebelumnya Jenderal Tito mengatakan, Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Bahkan, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini menyatakan sudah menyampaikan pembentukan Densus itu ke Presiden RI Joko Widodo dalam rapat paripurna pemerintah dua bulan lalu. 

Kala itu, kata Tito, Jokowi meminta konsep Densus Tipikor Polri dipaparkan dalam rapat kabinet terbatas selanjutnya.

"Kami sudah mengajukan surat permohonan kepada Presiden untuk menyampaikan paparan dalam rapat terbatas yang diikuti oleh kementerian/lembaga. Ini sedang kami tunggu waktunya," ujar Tito, di Jakarta, baru-baru ini. (umr/and)


  •