Rabu, 18 September 2019


Polisi Akan Awasi Penggunaan Dana Desa

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 973
Polisi Akan Awasi Penggunaan Dana Desa

Ilustrasi

Potensi Penyelewengan Tinggi


Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar Alexander 
MoU bersama Polri ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan penggunaan dana desa. Selain melakukan pengawasan, tentu kita juga melakukan pendampingan penguatan kapasitas aparatur desa

PONTIANAK, SP - Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah ke desa-desa ternyata menuai persoalan. Dana besar yang digelontorkan untuk menggerakkan perekonomian di pedesaan, justru sangat rawan diselewengkan dan menjadi ladang baru tindak pidana korupsi. 

Kepolisian mencatat dalam periode lima tahun, sejak 2012-2017, ada 214 kasus penyelewengan Dana Desa. Dari jumlah itu, setidaknya ada uang senilai Rp46 miliar yang disalahgunakan. Meski nilainya tidak besar, kecurangan ini berakibat pada terhambatnya pembangunan desa.

Ada beberapa modus penyelewengan, biasanya dilakukan dengan menggelapkan dan memotong anggaran proyek. Kemudian ada juga pengadaan proyek fiktif dan penggelembungan nilai proyek yang berlebih.

Wakil Gubernur Kalbar Cristiandi Sanjaya mengungkapkan, selama tiga tahun berjalan, pemerintah pusat telah mengucurkan alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN sebanyak Rp120  triliun lebih.

"Untuk tahun ini pemerintah pusat kembali mengucurkan Dana Desa sebanyak Rp60 triliun. Dan tahun depan juga diangarkan kurang lebih Rp60 triliun untuk seluruh desa di Indonesia," kata Cristiandi Sanjaya saat diwawancarai di Mapolda Kalbar, Jumat (20/10).

Menurutnya, khusus di Kalbar, alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa per tahunnya rata-rata mencapai Rp800 juta. Dengan kondisi sumber daya manusia (SDA) di jajaran aparatur desa yang belum begitu mumpuni, tentu anggaran itu riskan tak tepat sasaran. Bahkan, berpotensi diselewengkan.

Guna meminimalisir ancaman tersebut, pemerintah pun melibatkan Polri untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Jumat (20/10), Gubernur kalbar yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kalbar, Cristiandi Sanjaya, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Erwin Triwanto, dan Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar Alexander, menggelar Penandatangan Nota Kesepahaman antara Kemendes PDTT, Kemendagri, dan Kapolri tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Penggunaan Dana Desa.

Penandatangan MoU tersebut dilakukan melalui Video Conference di ruang PPKO Polda Kalbar. Menurut Cristiandi, penandatangan MoU tentang Pengawasan Penggunaan Dana Desa dengan Polri dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Dana Desa agar penggunaanya tepat sasaran.

"Hari ini di MoU itu kita berkomitmen untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap dana desa supaya diperguanakan tepat sasaran. Dalam MoU, dengan jelas Kapolri mengatakan upaya hukum adalah upaya terakhir. Kita lebih melakukan langkah pencegahan, tapi tidak dalam kontek berkolusi," jelasnya.

"Intinya adalah kita semua menyepakati agar bersama-sama melakukan pencegahan penyelewengan dan mengoptimalkan penggunaan Dana Desa dalam rangka percepatan pembanguan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar Alexander mengakui, besarnya Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah beresiko diselewengkan atau rawan korupsi.

Bahkan, menurutnya, selama tiga tahun Dana Desa berjalan, banyak temuan persoalan dalam pengelolaanya. Khusus di Kalbar, pada tahun 2017 ini terdapat satu kasus dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa di wilayah Kabupaten Sanggau.

"Ini masih dalam proses. Itu melibatkan seorang kepala desa dan camatnya," ungkap Alexander.

Dugaan penyimpangan itu terkait kegiatan pelaksanaan Dana Desa tahun anggaran 2016  yang dinilai tidak tepat sasaran. Sehingga kata dia, warga setempat membuat laporan.

Alexander berharap, sinergisitas aparat penegak hukum dengan pemerintah dalam melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa di tahun ke tiga  ini dapat berjalan baik. Sehingga visi dari pada program Dana Desa tersebut dapat tercapai.

"MoU bersama Polri ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan penggunaan dana desa. Selain melakukan pengawasan, tentu kita juga melakukan pendampingan penguatan kapasitas aparatur desa," tutupnya.

Utamakan Langkah Pencegahan

Kapolda Kalbar, Irjen Pol Erwin Triwanto melalui Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, AKBP Nanang Purwanto mengatakan, keterlibatan Polri dalam pengawasan Dana Desa yakni lebih kepada langkah-langkah prefentif atau pencegahan.

"Hasil MoU tadi, akan ditindaklanjuti oleh bapak Kapolda sesuai perintah bapak Kapolri. Dalam waktu dekat, di bawah Dirbimas, kita akan mengumpulkan 1200 personil Babinkamtibmas untuk diberi pembekalan terkait kerjasama dalam melakukan pengawasan anggaran dana desa," tutupnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya juga mengintruksikan jajaran melakukan pengawasan yang dikoordinir di tingkat Mabes oleh Kakor Bimas perwira bintang dua dengan diwakili Kadiv Propam.

Di tingkat Polda, pengawasan akan dilakukan Direktur Binmas dengan Kabid Propam. Kemudian di tingkat Polres itu dilakukan oleh Kasat Binmas dengan seksi Propam dan seterusnya hingga ke tingkat polsek.

Dalam pengamanan program Dana Desa, Polri akan mengedepankan aspek pencegahan dibanding penindakan. Melalui Bhabinkamtibmas pendekatan pencegahan diprioritaskan. Bhabinkamtibmas juga akan berembuk dengan masyarakat dan tokoh-tokoh terkait program yang akan direncanakan.

Pun demikian, penindakan hukum juga dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan. Menurut Tito, upaya tersebut dilakukan sebagai upaya terakhir. Penegakan hukum berupa penangkapan dilakukan bila polisi telah melihat adanya niat buruk penyalahgunaan yang disengaja.

"Pendekatan utama bagi para Bhabinkamtibmas, Kapolsek, Kapolres dalam pengamanan ini adalah pencegahan jadi bukannya 'ngintip ngintip' salahnya, setelah itu ditangkap. Kasihan," ujarnya.

Tito beralasan tidak semua kepala desa mengerti tentang peraturan mengenai Dana Desa. Sehingga banyak sekali kepala desa yang melakukan pelanggaran tanpa disadari.

Tito juga mengingatkan jajarannya untuk tidak main-main dalam pengawasan dalam hal ini Kapolsek yang bertanggungjawab di wilayahnya. Jika ada penyelewenan akan diberikan sanksi tegas.

"Kalau ternyata ikut-ikutan cawe-cawe dana desa buat bagi-bagi. Apalagi paksa kepala desa minta uangnya, (sanksi) bukan hanya teguran, tapi juga pidanakan karena Polri masuk kewenangan peradilan umum. Kami akan pidanakan Kapolsek, Kapolres juga begitu, kariernya pasti akan berhenti, selesai," ujarnya. (abd/ant/ind)


  •