Sengketa Informasi Didominasi Perizinan Hutan dan Lahan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 660

Sengketa Informasi Didominasi Perizinan Hutan dan Lahan
Ilustrasi. Net
PONTIANAK, SP – Ketua Komisi Informasi Kalimantan Barat, Rospita Vici Paulyn menyebutkan, tahun ini setidaknya ada 11 aduan soal sengketa informasi yang masuk. Dari total 36 sengketa sejak keberadaan Komisi Informasi di Kalbar, urusan perizinan hutan dan lahan jadi yang terbanyak.

“Tahun ini 11 (sengketa), banyaknya yang terkait tata kelola hutan dan lahan. Karena Badan Pertanahan Nasional (BPN), memang dia susah untuk memberikan, karena ada aturan kepala BPN yang mengatur bahwa informasi itu tertutup,” ucap Rospita, kemarin.

Namun demikian, ketika Komisi Informasi memutuskan data itu terbuka dan wajib diberikan, mereka pun menyerahkannya. Penyerahan informasi dilakukan karena merasa punya dasar, yakni putusan Komisi Informasi tadi.

“Tapi sepanjang tidak ada putusan dari Komisi Informasi, mereka tidak berani memberikan,” imbuhnya.

Selain informasi di BPN, Dinas Perkebunan Kalbar juga menjadi salah satu tempat yang kerap disengketakan. Masalahnya tetap soal perizinan hutan dan lahan. 

Rospita menerangkan, alasan informasi tak diberikan, lantaran badan publik itu belum paham bahwa informasi yang diminta, boleh diakses masyarakat.

Hingga saat ini, Komisi Informasi baru melakukan sosialisasi di Mempawah, Sambas, Bengkayang, Landak dan Pontianak. Bisa jadi langkah ini berpengaruh terhadap jumlah kasus informasi yang disengketakan. 

Namun demikian, Rospita menerangkan, jika dilihat secara luas, Kalbar dalam dua tahun berturut-turut, meraih peringkat tujuh nasional dalam keterbukaan informasi.

“Tetapi melihat banyaknya kasus yang masuk, badan publik ini cenderung takut dengan keterbukaan ini. Mereka berpikir, keberadaan kami  mendorong masyarakat untuk meminta informasi yang bagian dari keterbukaan publik, badan publik cenderung melihat kita memusuhi mereka,” jelasnya.

Dalam kaitan itu, pihaknya pun menerangkan bahwa Komisi Informasi merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam kerjanya, komisi ini berusaha menyelesaikan sengketa dengan mediasi, tidak perlu langsung yudikatif.

“Kita sampaikan ke badan publik, ini hak masyarakat, kalau memang tidak ada yang perlu ditutupi, berikan saja. Toh masyarakat ketika meminta ada alasan,” ungkapnya.

Malah sebenarnya, informasi itu bisa menyebabkan pemintanya disanksi pidana ketika digunakan tidak semestinya. Misal memiliki alasan untuk penelitian. Ketika informasi yang didapat digunakan untuk hal yang tidak benar, sanksi bisa dikenakan.

“Itu juga ada sanksi pidana, maka badan publik tidak perlu khawatir. Berikan saja informasinya, sepanjang tidak ada yang perlu disembunyikan, ngapain harus takut,” pungkasnya. (bls/and)

Komentar