Kasus Perdagangan Orang di Kalbar Cukup Tinggi

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 838

Kasus Perdagangan Orang di Kalbar Cukup Tinggi
BERIKAN ARAHAN - Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya saat menyampaikan arahan dalam pembukaan Rakor GT-TPPO, di Hotel Kini, Kamis (26/10). Dalam kegiatan itu terungkap perdagangan orang di Kalbar masbih cukup tinggi. (SP/Anugrah)
PONTIANAK, SP - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya memaparkan, kasus perdagangan orang di Kalbar memiliki modus beragam dan berubah-ubah. Kerawanan tindak pidana ini juga dipicu oleh kemajuan teknologi informasi. 

Hal ini disampaikannya saat Rapat Koordinasi Gugus Tugas Tindak Pencegahan dan Perdagangan Orang (GT-TPPO) yang digelar pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar, di Hotel Kini, Kamis (26/10).

"Yang jelas kita sudah punya rencana aksi dalam bentuk Pergub Nomor 25 Tahun 2017, itu untuk selama lima tahun. Rakor hari ini membahas perdagangan orang yang terus berubah modusnya dan sebagainya, termasuk dengan kemajuan teknologi informasi," kata Christiandy yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas GT-TPPO Kalbar. 

Dalam Rakor ini, dibahas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tersebut. "Kita ingin di dalam gugus tugas bisa juga mengantisipasi hal-hal seperti itu," ujarnya.

Rakor ini juga dihadiri pihak pemerintah kabupaten/kota. Mereka menjelaskan bentuk penanganan serta kendala yang dihadapi.

Christiandy membeberkan, kasus terbaru perdagangan orang terjadi, yakni seorang anak kabur dari shelter, lantaran sesama orang Indonesia di luar negeri tidak kompak, bahkan sampai terjadi pembunuhan, sehingga anak tersebut merasa terancam.

"Jadi ini bukan hanya masalah human trafficking lagi, tapi kondisi kerja di suatu perusahaan. Anak itu menyampaikan hubungan dengan bosnya tidak ada masalah sama sekali," tambahnya.

Melalui Rakor ini, semua elemen diharapkan bisa bersatu padu dalam rangka menanggulangi human trafficking. Sebab manusia bukan merupakan objek yang bisa diperdagangkan, namun bisa dilihat bahwa ada bukti kejahatan tersebut dengan berbagai modus.

Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalbar, Sumarsono memaparkan, Rakor ini merupakan bentuk sinkronisasi gugus tugas untuk bersinergi dengan instansi lain yang secara fungsi menangani hal yang sama dengan Dinas PPPA. 

"Di situ ada kerja sama sehingga program-program pemerintah khususnya pencegahan perdagangan orang bisa diatasi dengan baik," ujarnya.

Artinya nanti, di dalam gugus tugas itu sudah ditentukan siapa mengerjakan apa. Hal ini yang akan disinkronkan.

"Agar mereka mengerti akan tugas pokok dan fungsinya, sehingga jalinan pekerjaan selama lima tahun ini berjalan dengan baik," tambahnya.

Sumarsono juga menyampaikan bahwa intensitas perdagangan orang di Kalbar masih cukup besar, walaupun sebagaian besar orang-orang yang menjadi korban perdagangan bukan dari Kalbar.

"Korban itu umumnya berasal dari NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jogja dan bahkan dari Banten," paparnya.

Saat disinggung mengenai jumlah kasus perdagangan orang yang berasal dari Kalbar, Sumarsono mengatakan bahwa jumlah kasus yang diterima secara resmi tidak banyak. Namun berdasarkan pengamatannya di daerah, permasalahan lebih banyak di sana dan daerah tidak melakukan laporan, karena menggunakan jalur ilegal, akan diketahui jika sudah terjadi permasalahan.

"Makanya kita juga melalui Rakor ini, bisa mencari data yang valid dari masing-masing SKPD yang menangani fungsi yang sama. Sehingga saya bisa ngomong yang benar mengenai data yang ada masalah TPPO ini, khususnya di Kalbar," tutupnya.

Kabid Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dino Ardiana menyampaikan, Rakor GT-TPPO sangat penting dilakukan. 

Rakor ini akan membentuk jejaring kerja antar gugus tugas, antar pelaku pencegahan dan antar pelaku penanganan korban terindikasi tindak pidana perdagangan orang.

Dino juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Christiandy bahwa kemajuan teknologi, pembangunan, globalisasi dan informasi  dimanfaatkan oleh mafia dalam perdagangan orang.

"Apa yang dinyatakan itu benar-benar terjadi. Tadi saya sempat berbicara sebentar dengan perwakilan dari Kabupaten Sambas, dengan perbaikan jalan Sambas ke Malaysia, ternyata malah mempermudah mereka mengirim korban-korban terindikasi TPPO. Nah inilah perlu adanya jejaring kerja antara aparat pecegahan, penanganan dan layanan," pungkasnya.

Dia juga menyampaikan, bahwa kementerian juga akan mengadakan Rakornas gugus tugas TPPO di Bandung.

"Di sana kita juga mengundang Kalbar. Jadi pengalaman-pengalaman antar provinsi, kabupaten/kota nantinya akan kita bentuk jejaring, apa yang sepertinya bisa kita manfaatkan untuk pencegahan," imbuhnya.

Banyaknya dana yang digelontorkan, tidak akan mampu untuk menhapus bahkan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Menurut Dino justru pada tahap pencegahan yang perlu diperkuat hingga tingkat desa, yang berbasis masyarakat. 

Di tingkat nasional, dia mengatakan telah dibentuk Komunitas Peduli Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang sudah dibentuk di lima kabupaten. Di antaranya  Sambas, Indramayu, Cilacap, Boyolali dan Kupang pada tahun 2016. Tahun 2017, akan kembali dibentuk di Kalbar yaitu Singkawang. (aan/and)

Komentar