Rabu, 18 September 2019


Ratusan Perusahaan Utang Pajak

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 715
Ratusan Perusahaan Utang Pajak

TAMBANG BATUBARA - Aktivitas pertambangan di tambang batubara, Kalimantan Selatan, belum lama ini. Kementerian ESDM menyatakan ratusan perusahaan pertambangan, belum membayar PNBP. Pihak kementerian meminta Pemda ikut andil menagih piutang tersebut. (Ant)

Daerah Diminta Tagih Piutang PNBP


Dir Penerimaan Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Jonson Pakpahan
Kita bikin surat ke perusahaan, terus kita minta tolong pada kepala-kepala dinas supaya kepala dinas membantu kita menyelesaikan

PONTIANAK, SP - Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM ), Jonson Pakpahan mengungkapkan, terdapat ratusan perusahaan se-Indonesia yang masih memiliki piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga tahun ini.

Atas tunggakan yang berasal dari sebagaian besar kegiatan tambang batubara yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah ini, kata dia, Kementerian ESDM diminta untuk segera menyelesaikan piutang tersebut.

"Itu sekarang kita diminta untuk segera menyelesaikan, bagaimana caranya," ujarnya usai acara pertemuan bersama Komisi VII DPR RI dan sejumlah pihak perusahaan pertambangan di Hotel Mercure, Pontianak, Kamis (26/10).

Agar perusahaan tambang yang ada di daerah segera melunasi tunggakan PNBP, Kementerian ESDM telah menyurati Pemda di masing-masing provinsi untuk membantu menagih.

"Jadi kan kita minta ke daerah juga, bikin surat kepada daerah, supaya daerah itu juga menagih," terangnya.

Dia menjelaskan, beberapa perusahaan menunggak PNBP sejak tahun lalu. Tunggakan ini lantaran penyetoran PNBP masih belum tertib, karena Direktorat Penerimaan di Ditjen Minerba baru dibentuk tahun lalu.

Selain itu, kendala menagih tunggakan karena masih terdapat daerah yang belum melaporkan tunggakan ataupun perusahaan yang telah melunasi tunggakan ke kementerian.

"Kita yang melaporkan di dalam laporan keuangan itu kan Kementerian ESDM. Di daerah itu kan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan, untuk piutang dari seluruh pemegang-pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)," terangnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kementerian akan menegur setiap perusahaan yang menunggak PNBP.

"Kita bikin surat ke perusahaan, terus kita minta tolong pada kepala-kepala dinas supaya kepala dinas membantu kita menyelesaikan," katanya.

Sejak Direktorat dibuka setahun lalu, dia menyebutkan, ada Rp26 triliun tunggakan.

"Tapi sekarang itu kan, sudah kita selesaikan sekitar Rp 19 triliun. Kemudian yang lain-lain juga, di tahun 2017 ini lebih dari Rp 1 triliun," ucapnya.

Kendati masih banyak tunggakan, Kementerian ESDM tetap terus melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan.

"Banyak hal yang kita lakukan. Jadi misalnya perusahaan-perusahaan, apabila mereka belum melunasi kewajibannya, maka akan ada batasan-batasan," katanya.

PNBP adalah biaya yang wajib disetorkan kepada pemerintah yang berasal dari iuran tetap dan royalti perusaahaan.

Klaim Tanpa Tunggakan


Kepala Dinas ESDM Kalbar, Ansfridus J Andjioe menyebutkan, perusahaan tambang logam dan non logam di provinsi ini sebanyak 646 perusahaan.

Dari jumlah tersebut, ungkap dia, sesungguhnya tidak ada perusahaan yang melakukan tunggakan alias responsif.

"Sebenarnya tidak menunggak, cuma mereka mungkin ada tahun yang bolong-bolong membayar. Tapi kami tetap mengejar. Jadi kami kejar, kami buat surat resmi, kami tembuskan ke KPK. Perusahaan yang mati pun, tetap kita kejar," timpalnya.

Dinas ESDM Kalbar, tahun ini menargetkan Rp100 miliar untuk PNBP. Dia mengungkapkan, jumlah tersebut diperkirakan akan melebihi dari target. Pasalnya, dari data yang diterima, PT WHW mampu memproduksi dan siap mengekspor hasil olahan tambangnya jutaan matriks ton.

"Tadi dari data PT WHW saja 400 juta US Dollar. Melampaui. Aktivitas ekspor ini masuk ke kas negara. Nah, artinya ada juga ke (kas) Kalbar," pungkasnya.

Cabut Izin Perusahaan


Anggota Komisi VII DPR RI, Katherine A Oendoen menegaskan, agar pemerintah tidak segan-segan mencabut perusahaan yang masih tidak mau membayar PNBP.

"Kalau mereka tidak membayar utang-utang dengan alasan apapun, lebih baik izinnya dicabut," tegasnya.

Bahkan, kata legislator asal Kalbar ini, apabila mereka berganti nama perusahaan untuk menghindari kewajiban membayar tunggakan, pemerintah juga harus teliti menyelidiki sehingga perusahaan yang bersangkutan tidak lagi bisa diberikan izin.

"Tidak pernah harus diberikan lagi. Mau dia berganti nama PT atau apa, itu harus diselidiki sampai sedetail-detailnya. Karena perusahaan itu sudah merugikan negara," ujarnya.

Selain tunggakan, dia menuturkan, persoalan yang kerap terjadi di sektor pertambangan adalah masalah lingkungan.

Komisi VII yang bermitra dengan Kementerian ESDM, akan turun untuk memastikan bahwa Amdal perusahaan itu patuh dan sesuai realita bahwa tidak melakukan pencemaran lingkungan dalam kegiatan usahanya.

"Kalau cuma mendengar dari mereka (pihak perusahaan) ini bersih, tidak ada polusi, tidak membuat rakyat setempat punya problem, kita tidak bisa memastikan. Jadi kita harus melakukan kunjungan," katanya. (umr/and)


  •