Senin, 23 September 2019


Pemprov Janji Komit Berikan Perlindungan Calon TKI

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 467
Pemprov Janji Komit Berikan Perlindungan Calon TKI

CALON TKI - Petugas kepolisian mengawal sejumlah TKI yang dideportasi Malaysia setibanya di Pelabuhan Internasional Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Kaltara, beberapa waktu lalu. (Antara Foto)

PONTIANAK, SP - Sekda Kalimantan Barat M Zeet Hamdy Assovie, mengatakan, Pemerintah Kalimantan Barat berkomitmen untuk melakukan perlindungan terhadap calon TKI dan TKI yang dideportasi dari Bandar Seri Bagawan, Brunei Darussalam.

Komitmen tersebut, dilakukan melalui berbagai kebijakan. Di antaranya program kebijakan pemberdayaan TKI yang dideportasi sebelum dikembalikan ke tempat asalnya, akan diberikan pelatihan terlebih dahulu selama kurang lebih satu bulan di Unit Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar di Entikong.

M Zeet mengatakan, setelah selesai pelatihan, TKI tersebut akan ditempatkan di sektor formal maupun informal yang telah disepakati melalui kerja sama lintas instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta di Kalbar.

Namun, kata M Zeet, sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Kalbar merupakan kawasan strategis baik dari aspek kewilayahan maupun transnasional tenaga kerja, yang memiliki panjang wilayah perbatasan sepanjang 966 km dengasn lima kabupaten, yakni Sanggau, Sambas, Bengkayang, Sintangdan Kapuas Hulu.

Kondisi geografis tersebut katanya, menjadikan Kalbar sebagai pintu keluar masuk TKI ke luar negeri. Di samping itu karena penduduk Kalbar mempunyai karakteristik yang relatif sama dengan kawasan Bandar Seri Begawan dan sekitarnya.

"Sehingga aspek kewilayahan itu menjadi peluang bagi pihak perusahaan, perorangan, sponsor ilegal atau calo menawarkan jasa atau pelayanan untuk mengirim TKI ke luar negeri," ujarnya. 

Menurut M Zeet, berdasarkan data BP3TKI Pontianak terkait TKI, di Kalbar yang berangkat bekerja ke Bandar Seri Begawan tahun 2016 untuk sektor formal sebanyak 338 orang, dan informal lima orang.

"Sedangkan penduduk luar Kalbar yang bekerja di Bandar Seri Bagawan di sektor formal 36 orang dan informal sembilan orang," tuturnya.

Untuk tahun 2017, katanya, TKI yang berangakat ke Bandar Seri Begawan sebanyak 242 orang. Terkait masalah kasus TKI dari negara penempatan Brunei Darussalam tahun 2016 yaitu kasus TKI Sakit dua orang, TKI Non Prosedural satu orang.

"Untuk tahun 2017, kasus TKI meninggal dunia satu orang, TKI Non Prosedural 10 orang. Terkait hal ini, saya rasa semua pihak perlu mengambil bagian, agar permasalahan TKI ilegal bisa ditekan, karena pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri," katanya. (ant/and)


  •