Saluran Pemukiman Tak Tertata

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 609

Saluran Pemukiman Tak Tertata
DRAINASE - Perawatan drainase di Jalan S Parman, Kota Pontianak, belum lama ini. Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyebutkan saluran di pemukiman tak tertata. Kesemrawutan diakibatkan sejak awal pembangunan. (DOK SP)

Pembangunan Semrawut


Edi Rusdi Kamtono, Wakil Wali Kota Pontianak

"Sekarang dengan adanya pelebaran jalan, sehingga saluran menjadi kecil dan saluran yang ada di antara rumah-rumah warga juga menyempit dan bahkan tertutup, sehingga saat ini banyak menjadi masalah"

PONTIANAK, SP
- Pembangunan pemukiman disebut mengesampingkan soal saluran. Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan, kesemrawutan tersebut diakibatkan sejak awal, pembangunan pemukiman padat dan tidak teratur. Hal ini berlangsung dari bertahun lalu.

Bahkan bukan hanya saluran saja, tapi jalan juga banyak yang tidak beraturan. Misalnya kecil dan rendah. 

"Sekarang dengan adanya pelebaran jalan, sehingga saluran menjadi kecil dan saluran yang ada di antara rumah-rumah warga juga menyempit dan bahkan tertutup, sehingga saat ini banyak menjadi masalah," bebernya, kemarin. 

Guna mengatasi persoalan ini, menururtnya butuh sistem saluran yang terkoneksi. Terbagi dari saluran primer, sekunder dan tersier. Jika semua tertata baik, Edi meyakini tak ada hambatan air untuk mengalir dan tidak menciptakan genangan. 

Apalagi Pontianak berada di jalur Sungai Kapuas. Jadi masalah lebih ketika sungai pasang dan hujan turun deras.

"Untuk saluran ini, kita juga bisa lakukan di tengah jalan dengan sistem box cover, dengan konstruksi yang kuat maka itu memungkinkan. Karena untuk membuat saluran di gang sudah sulit lahannya. Tapi memang perlu biaya yang cukup besar," jelas Edi.

Dia menambahkan, dulu orang membangun rumah tanpa memikirkan perizinan. Malah tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan asal bangun. Gang-gang masih kecil lantaran kendaraan yang digunakan sepeda motor. Ketika kota makin maju, jalan diperbesar, saluran jadi korban.

"Dulu mestinya jalan satu sampai dua meter cukup, tapi sekarang karena ada mobil harus empat meter misalnya. Sehingga saluran harus dikecilkan dan bahkan ditutup. Apalagi pemukiman sudah banyak, sehingga kalau musim hujan airnya meluber di mana-mana," terangnya.

Edi mengatakan, butuh waktu untuk menata ulang saluran di Pontianak. Hal ini pun terus digarap oleh pemerintah.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pontianak, Fuadi menyatakan, Pontianak sudah memiliki master plan drainase. Pengurusannya dibagi, saluran primer dan sekunder berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sementara dinasnya mengurusi saluran tersier di wilayah pemukiman.

"Kalau penanganan, kami mengurus sesuai dengan skala prioritasnya," ucapnya.

Tahun ini, setidaknya pemerintah menggelontorkan Rp12 miliar untuk membenahi saluran. Fuadi menerangkan, dana itu bisa menangani kurang lebih 100 lokasi. Namun hal ini bukan tanpa kendala. Untuk saluran tersier, lahan menjadi masalah.

"Kalau dia masyarakat kan memang ada jalan yang sudah kecil, tambah lahannya yang tidak memadai itu menjadi faktor kendala. Sementara kalau daerah flat ini harusnya saluran itu lebar. Kedalaman ndak telalu signifikan. Sementara kesulitan kita di masyarakat mendapatkan lebar lahan itu," jelasnya.

Sebenarnya kata Fuadi, saluran memang harus ada di setiap rumah warga. Akan tetapi, pemerintah tidak bisa memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar. Hanya, saat membuat izin, diwajibkan warga untuk membuat saluran dari rumah mengakses ke saluran tersier yang ada di depan rumahnya.

"Kalau mereka yang ada izin (IMB) sih mungkin tidak terlalu sulit, karena proses izin itu kan kita kasih dia izin pendahuluan sebagai tanda mereka boleh kerja," ujarnya.
Hanya saja, di dalam surat keterangan rencana kota disarankan pemilik bangunan harus membuat saluran keliling rumahnya. 

"Jadi kiri kanan itu harusnya ada saluran dibuang ke depan. Yang di depan itu tanggung jawab Pemkot untuk membuat saluran tersiernya," terangnya.

Pembenahan Parit


Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Satarudin mengungkapkan persoalan saluran atau drainase, memang jadi prioritas pembangunan ke depan. Dalam anggaran yang disusun bersama pemerintah, sektor ini dapat perhatian. Apalagi untuk daerah seperti Pontianak, perlu saluran yang lebar.

"Kita punya kearifan lokal, kita sebutnya parit. Belakangan memang banyak yang mengecil, ini perlu pembenahan segera," ucap Satar.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, memang ada pembagian tugas antar dinas, soal parit tersebut. Di mana untuk fungsi primer, sekunder dan tersier, dipegang masing-masing. Makanya, master plan yang telah ditetapkan harus menjadi dasar bersama untuk koordinasi pembangunan.

Jika pembenahan parit dilakukan dengan baik, maka dia meyakini genangan air di Pontianak akan cepat surut. Kota yang dilalui Sungai Kapuas ini pun bisa terhindar dari banjir. Musim panas yang lebih sering datang bulan ini, harus dimanfaatkan.

"Selain itu kita minta juga warga sediakan lahannya untuk parit. Harus ada pembuangan yang terkoneksi sampai ke saluran primer," imbuhnya.

Persoalan parit ini katanya memang terlihat sepele. Namun sebenarnya, sangat penting untuk diperhatikan. Jangan sampai, seperti rumah-rumah lama yang kerap abai. Akibatnya, kawasan itu menjadi kumuh.

"Progam pengentasan kawasan kumuh juga membantu dalam persoalan ini. Biasanya kalau paritnya tidak ada, atau mampet, pasti akan jadi masalah ke depan," pungkasnya. (bls/and)