Selasa, 15 Oktober 2019


Kendaraan Luar Kalbar Diminta Mutasi

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 1540
Kendaraan Luar Kalbar Diminta Mutasi

GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)

Kombes Pol Nanang Masbudi, Dirlantas Polda Kalbar 
"Jadi, dikasih waktu tiga bulan. Namun setelah itu, jika masih ditemukan kendaraan berplat luar dan belum melakukan mutasi, baru dilakukan penindakan,"

Iswan Jauhari, Kepala UPPD Samsat Sambas 
"Kita sangat dirugikan oleh kendaraan dari luar. Sangat dirugikan. Tahun lalu, Permendagri sudah mencabut beberapa Perda yang tidak kondusif, dalam rangka pengembangan daerah. Sehingga Perda-perda dari sumbangan pihak ketiga itu dicabut,"

PONTIANAK, SP – Masih banyak kendaraan dari luar Kalbar, masih menggunakan plat nomor luar Kalbar. Hal ini tentu saja merugikan keuangan daerah, karena pemerintah Kalbar tidak bisa memungut retribusi pajak kendaraan bermotor dari kendaraan tersebut. 

Menanggapi hal tersebut, Dirlantas Polda Kalbar, Kombes Pol Nanang Masbudi, mengatakan, berdasarkan instruksi bersama, bahwa kendaraan bernomor polisi luar Kalbar, diberi batas waktu tiga bulan kedepan untuk melakukan mutasi.

"Jadi, dikasih waktu tiga bulan. Namun setelah itu, jika masih ditemukan kendaraan berplat luar dan belum melakukan mutasi, baru dilakukan penindakan," katanya kepada Suara Pemred, Kamis (2/11) kemarin. 

Menurutnya, jumlah kendaraan bernomor polisi di luar Kalbar, saat ini relatif banyak. Namun, secara rinci berapa angka pertumbuhannya, Nanang belum bisa menyampaikannya.

"Datanya ada di masing-masing Polres. Namun memang (kendaraan berplat luar Kalbar) lumayan banyak," ungkapnya.

Dia menjelaskan, kendaran yang bernomor polisi luar Kalbar yang wajib melakukan mutasi, yaitu kendaraan yang tidak dalam masa kredit. "Kalau masih kredit  memang tidak bisa dimutasi. Namun, apabila kreditnya sudah selesai, maka wajib platnya dimutasikan," jelasnya.

Dia pun meminta kepada masyarakat Kalbar yang memiliki kendaraan bernomor luar Kalbar, segera mengurus mutasi plat kendaraanya. Terlebih saat ini ada program pemutihan Biaya Balik Nama (BBN). 

"Saya harapkan program ini dapat dimanfaatkan," katanya. 

Menurutnya pula, pasca intruksi bersama itu disepakati, beberapa warga yang memiliki kendaraan berplat luar Kalbar, sudah ada sebagian yang mengurus mutasi dan BBN kendaraannya.

Dia pun berharap, masyarakat dapat berpartisipasi atas kebijakan penertiban plat kendaraan luar Kalbar tersebut untuk diikuti. Hal itu penting, demi mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pungutan pajak kendaraan. 

Sementara itu, salah seorang pemilik mobil yang menggunakan plat nomor polisi luar Kalbar, tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, lebih memilih membeli mobil dari luar Kalbar, dikarenakan perbedaan harga yang lebih murah.

"Konsumen setiap membeli mobil pasti mencari harga termurah dan terbaik. Apalagi sarana pemindahan mobil antar provinsi sekarang tidak terlalu rumit," ujarnya.

Ia mengatakan, perbedaan harga setiap unit mobil bisa mencapai Rp30 juta. 

"Disparitas harga antar provinsi itu, seperti Kalbar dengan Jakarta atau Bandung itu Rp30 jutaan. Bayangkan kalau kita sekarang membeli dengan harga kredit, Rp30 jutaan dengan empat tahun itu, nilainya bisa jadi berapa puluh juta, bisa menjadi Rp50 juta," ungkapnya.

Terkait kendaraan yang belum dilakukan mutasi atau balik nama, ia mengatakan bahwa, hal tersebut dikarenakan prosesnya yang cukup rumit. "Jadi intinya, karena bicara masih NKRI, ya mobil mau dibeli di mana saja itu hak kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat,” ujarnya. 

Kedua, mobil mau dibawa ke mana saja tidak ada larangan, bila memang tinggal di suatu provinsi yang baru dan tinggal cukup lama, sudah sepantasnya dan sepatutnya untuk membaliknamakan.

“Tetapi dalam masalah administrasi yang kadang-kadang bertele-tele dan rumit, ya yang akhirnya niat baik para konsumen itu pun akhirnya malas," tuturnya. 

Samsat Dorong


Kapolres Sambas, AKBP Cahyo Hadi Prabowo melalui Kasat Lantas Polres Sambas, AKP Aditya Octorio Putra mengatakan, pihaknya mendukung adanya upaya Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Sambas, mendorong para pemilik kendaraan berpelat nomor luar Kalbar, segera dimutasikan ke wilayah Kalbar, khususnya ke Kabupaten Sambas.

"Pada prinsipnya kami mendukung hal itu. Namun tentunya membutuhkan proses, karena terkadang antara satu kendaraan dengan kendaraan lain, dalam kondisi berbeda,” ujarnya.

Ada yang bersifat sementara digunakan di daerah, misalnya di Kabupaten Sambas. Ada pula yang permanen berdomisili ke daerah. Jadi, butuh kesadaran bersama bagi pemilik kendaraan yang sudah pasti berdomisili di Sambas, segera memutasikan kendaraannya ke Sambas.

Ia menegaskan, komitmen UPPD Samsat Sambas harus terus berlanjut hingga ke tingkat provinsi. Sehingga aturan yang diterapkan, tidak hanya berlaku di wilayah Kabupaten Sambas.
 
Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Sambas, Iswan Jauhari mengungkapkan, masih adanya kendaraan bernomor luar Kalbar yang beroperasi di wilayah Kalbar, khususnya di Kabupaten Sambas.

Hal ini sangat disayangkan, mengingat berdasarkan Imbes atau Instruksi Bersama antara BPKPD Provinsi Kalbar, Kepolisian dan Jasa Raharja, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelayanan Samsat, pemilik kendaraan harus memutasikan kendaraan miliknya sebelum 90 hari ke tempat yang dituju.

"Kita sangat dirugikan oleh kendaraan dari luar. Sangat dirugikan. Tahun lalu, Permendagri sudah mencabut beberapa Perda yang tidak kondusif, dalam rangka pengembangan daerah. Sehingga Perda-perda dari sumbangan pihak ketiga itu dicabut," katanya.

Dibeberkan Iswan, pihaknya cukup kesulitan menghadapi kendaraan-kendaraan luar, yang menggunakan fasilitas jalan yang dibangun pemerintah daerah Kalbar dan Kabupaten Sambas, namun membayar pajak di daerah luar Kalbar tersebut.

Padahal, kendaraan itu mempergunakan akses atau fasilitas jalan yang ada di tempat tujuan mereka. Kemudian, jalan menjadi rusak karena beban kendaraan berat tersebut. Selain itu, kuota bahan bakar juga tersedot. 

“Mereka beraktivitas di wilayah kita, tetapi kita tidak dapat apa-apa. Aturan sudah ada, Imbes dan Perpres itu sudah ada aturannya. Tenggang waktunya 90 hari wajib memutasikan kendaraan ke daerah tujuan," jelasnya.

Menurut Iswan, selama ini yang terjadi, perusahaan-perusahaan kontraktor dari luar Kalbar itu bersifat sementara. Sehingga khusus untuk kendaraan-kendaraan luar tersebut, mereka sulit untuk menerapkan.

"Sebenarnya kita juga dirugikan, karena kami tidak boleh menarik retribusi. Kalau kemarin, kami boleh menarik retribusi per triwulan, besarannya menggunakan Pergub. Sekarang Pergub-nya sudah dicabut oleh Kemendagri, kami tidak bisa berbuat apa-apa," katanya. 

Untuk kendaraan pribadi, Iswan menegaskan harus segera melakukan mutasi ke Kabupaten Sambas, dalam jangka waktu tempo tak lebih dari 90 hari.

“Kadang-kadang alasan klasiknya masih leasing, jadi ini memang perlu kebersamaan. Leasing juga perlu kebersamaan, agen dealer kendaraan juga sama-sama memahami," ujarnya. 

Iswan mengimbau, kendaraan milik perorangan atau pun milik badan usaha, wajib membayar pajak, karena dengan adanya tanggung jawab membayar pajak tersebut, dapat mendorong pembangunan di Kalbar, khususnya di Kabupaten Sambas.

"Bagaimana Kabupaten Sambas mau maju, ketika pemilik kendaraan di Kabupaten Sambas sendiri tidak mau berkontribusi untuk membayar pajak," ujarnya. 

Selain itu, Iswan memaparkan, sesuai amanat Undang-undang No 28 tahun 2009, kendaraan dinas yang diadakan di suatu daerah itu, wajib membayar pajak dan dianggarkan di APBD daerah tersebut.

Ia menegaskan, hal itu teknis di Pemda masing-masing. Misalnya milik suatu dinas, maka dinas tersebut yang menganggarkan itu. Masalah disetujui atau tidak di bidang anggaran, itu tergantung bidang anggaran atau tergantung komitmen kepala daerahnya. 

Tak hanya sekali saja, Iswan mengaku pernah menahan beberapa kendaraan dinas yang tak membayar pajak. Kendaraan dinas tak hanya terlambat membayar pajak satu tahun saja, beberapa di antaranya bahkan hingga tiga tahun.

Pendapatan PKB Meningkat 85 Persen


Pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menunjukkan peningkatan. Hanya butuh waktu satu hari, melalui program penghapusan denda pajak dan bebas bea balik nama dua, tercatat pajak yang masuk ke kas daerah sebesar Rp2,8 miliar.

Kepala Bidang Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kalbar, Pitter Bonis mengatakan, jumlah ini yang jauh lebih besar dibandingkan hari biasa. Pendapatan PKB hanya berkisar Rp1 miliar sampai Rp2 miliar.

"Ada peningkatan 85 persen dan itu baru di hari pertama," ujarnya di Pontianak, Kamis (2/11).

Ia menuturkan, pada bulan sebelumnya pendapatan PKB justru stagnan. Kondisi itu lebih dikarenakan, masyarakat menunggu kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama dua.

"Masyarakat menunggu kebijakan ini berjalan, makanya di Oktober stagnan dan meningkat di November. Kami juga memaklumi karena kondisis ekonomi ikut berpengaruh dengan kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor," terangnya.

Pemberlakukan kebijakan tersebut berdasarkan SK Gubernur nomor 651/BPKPD/5 Oktober 2017. Kebijakan itu berlaku sejak 1 November hingga 29 Desember 2017.

Ini merupakan tahun ke empat program diberlakukan. BPKPD berharap dengan adanya program itu, pendapatan pajak kendaraan bermotor meningkat.

Tercatat, jumlah tunggakan PKB sebanyak 30 persen dari total jumlah kendaraan di provinsi ini. Jumlah kendaraan mencapai 1,8 juta unit.

Sementara itu, kebijakan yang juga diberlakukan sejumlah daerah ini, turut mengalami peningkatan pendapatan. Di Pontianak, pada hari pertama, terjadi peningkatan hingga 10 persen.

"Ada peningkatan sekitar 10 persen," ujar Kepala UPPD Pontianak Wilayah I Markus Dalon.

Data menunjukkan, PKB tertanggal 1 November 2017 sebesar Rp1.231.869.000. Jumlah ini di antaranya PKB tahun berjalan sebesar Rp1.016.536.700 dan tunggakan PKB sebesar Rp215.332.300.

Sedangkan dari jumlah kendaraan wajib pajak tahun berjalan, terdapat sebanyak 1.749 unit dan kendaraan yang menunggak sebanyak 297 unit.

"Tahun berjalan adalah, jatuh tempo pembayaran di tahun 2017 atau masa berlaku pajaknya habis di tahun 2017," jelasnya. (aan/abd/noi/umr/lis)


  •