Pelaku Usaha Diminta Taat Izin Operasional

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 485

Pelaku Usaha Diminta Taat Izin Operasional
Ilustrasi. Net
PONTIANAK, SP - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Satarudin meminta pelaku usaha taat memfungsikan bangunan mereka sesuai dengan izin yang dikeluarkan. 

Jangan sampai ada yang menyalahgunakan. Terutama untuk rumah-rumah toko yang memiliki lantai lebih dari dua.

"Kita tidak ingin ada yang menyalahgunakan. Jangan nanti di bawah toko biasa, tapi di lantai duanya malah ada diskotek, atau tempat hiburan lain," ucapnya.

Hal seperti ini jamak terjadi di banyak kota besar lain. Apalagi di Pontianak, yang merupakan kota dagang dan jasa. Peruntukan bangunan harus seusai dengan izin yang diberikan. Bila dilanggar, akan banyak pihak dirugikan. Bukan hanya pemerintah, tapi juga warga sekitar.

Satar memberi contoh, misalnya ada rumah toko berlantai tiga. Izin yang diberikan merupakan toko seluler, atau restoran, atau kafe. Namun di lantai atasnya ada hiburan lain seperti karaoke bahkan diskotek. Tidak hanya melanggar aturan, bisa jadi aktivitas di sana ikut merugikan warga sekitar.

"Misalnya polusi suara, tempat hiburan macam itu pasti menimbulkan suara. Mungkin yang di dalam merasa nyaman, tapi warga sekitar bisa saja terganggu. Mereka merasa bising, apalagi kalau sampai larut malam," kata politisi PDI-Perjuangan ini.

Dia tidak ingin hal semacam ini terjadi di Pontianak. Ditambah citra smart city yang dipegang kota ini, tentu berisikan warga yang punya kesadaran akan aturan. Termasuk kepedulian dengan kepentingan bersama.

Dia meminta dinas terkait bisa rutin turun melakukan pengawasan. Memberi teguran jika ada temuan. Mereka yang tidak taat aturan, katanya lebih baik tidak berinvestasi di Pontianak. 

Sebagai kota jasa dan dagang, tanah Khatulistiwa terbuka untuk siapa saja, tapi tentu harus tetap sesuai ketentuan perundangan.

Selain itu, dia mengajak semua pihak peduli dengan lingkungan. Terutama para kepala wilayah. Aparatur mulai dari RT hingga lurah dan camat. Luas wilayah yang dimonitor tidak boleh jadi penghalang. Bagaimana agar koordinasi mudah dilakukan. Sehingga jika sewaktu-waktu ada hal yang tidak sesuai, mereka jadi pihak yang pertama kali mengetahui.

"Kita turun bersama, sebenarnya bukan soal siapa jabatannya apa, tapi koordinasi ini penting agar masing-masing tahu tugas dan wewenang. Kalau ada temuan, cepat ambil tindakan. Kan lucu juga kalau ada apa-apa di wilayahnya, yang tahu dulu malah wartawan," pungkasnya. (bls/and)

Komentar