Kamis, 24 Oktober 2019


Banjir di Supadio Dianggap Bukan Halangan Operasi Penerbangan

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 545
Banjir di Supadio Dianggap Bukan Halangan Operasi Penerbangan

Net

PONTIANAK, SP - Kepala Bidang Pengembangan Tranportasi, Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar, Evidiar menyatakan, selama ini banjir yang terjadi di kawasan bandara maupun pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) masih belum menjadi obstacles (halangan) bagi operasional penerbangan, baik saat mendarat maupun lepas landas.

Hal ini disampaikannya, dalam Rapat Koordinasi antara Pemprov Kalbar, melalui Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar bersama pihak Angkaspura II dan instansi terkait, membahas peristiwa genangan air di landasan Bandara Internasional Supadio Pontianak, beberapa waktu lalu, Rabu (22/11).  

Dia menjelaskan, Dishub Provinsi, mempunyai kewajiban mengendalikan dan mengatur Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dengan radius 15 kilometer dari bandara, hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009.

"Dalam pengendalian KKOP ini, seperti  ketinggian bangunan, permainan layang-layang, paralayang, drone, permainan laser, lighting panggung terbuka, di dalam KKOP semuanya itu harus memiliki izin," ujarnya.

Evidiar menerangkan, pengendalian KKOP tercantum dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008, sementara untuk banjir belum termasuk dalam halangan operasi penerbangan, sehingga tidak tercantum pada Perda pengendalian KKOP itu.

Ke depannya, Perda ini akan direvisi secara berkoordinasi dengan Pemkab Kubu Raya.

"Nanti kita lihat apakah parit-parit di kawasan bandara ini masih tetap existing atau perlu pelebaran, karena jika kondisi hujan yang cukup ekstrem perlu juga dihitung buangannya kemana," ujarnya.

Menurutnya, kawasan di luar bandara mulai dari titik nol hingga dua kilometer sudah dipenuhi dengan pemukiman warga. Selain itu, ada pula bangunan-bangunan yang juga memicu terjadinya banjir. (jek)

Pihaknya pun sudah melakukan kordinasi dengan Pemkab Kubu Raya dan Pemkot Pontianak, agar setiap izin mendirikan bangunan (IMB) dilengkapi rekomendasi dari dinas perbungan terkait ketinggian bangunan.

"Namun yang menjadi persolan sejak 2015, izin itu harus dikeluarkan menteri perhubungan, kalau sebelumnya cukup Gubernur, sehingga menjadi persoalan karena harus menunggu lama, akhirnya rumah dibangun tanpa ada izin," katanya.

Pada rapat kordinasi itu pihak Angkasapura II juga memberikan penjelasan mengenai terjadinya genangan air di kawasan Bandara Internasional Supadio Pontianak pada 12 November 2017 lalu. Penjelasan pihak  angkasapura mulai dari kronologis sebelum terjadinya genangan air hingga upaya penanganan oleh Angkasapura II.

"Untuk upaya selanjutnya kami meminta BPBD Provinsi Kalbar untuk melakukan rapat kordinasi pada hari ini, mudah-mudahan ini menjadi salah satu upaya penanganan genangan air yang terjadi di landasan Bandara Supadio," kata General Manager Angkasapura II Pontianak, Bayuh Iswantoro 

Penanganan drainase yang berada di luar kawasan Bandara Supadio Pontianak kata Bayuh, perlu adanya pembenahan secara serius dari pihak terkait, khususnya Pemkab Kubu Raya dan Pemprov Kalbar.

"Kami akan berupaya maksimal agar hal ini tidak terulang lagi, dan kami minta peran serta pihak terkait pula, karena Angkasapura II tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya peran serta dari pihak lain," ujar Bayuh. (jek/ind)