TNI-Polri hingga Bawah Umur Jadi Anggota Partai, KPU Minta Perbaikan Berkas

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 451

TNI-Polri hingga Bawah Umur Jadi Anggota Partai, KPU Minta Perbaikan Berkas
Ketua KPU Pontianak, Sujadi. (SP/Umar)
PONTIANAK, SP - Ketua KPU Kota Pontianak, Sujadi mengatakan setelah dilakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual keanggotaan pada Kamis (30/11) lalu, dari lima partai yaitu PBB, PKPI, Partai Idaman, PIKA, dan Partai Republik, ada tiga parpol belum memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu 2019.

Ketiga parpol yang tak disebutkan oleh KPU itu, masih diberikan batas waktu untuk melakukan perbaikan, mulai dari 2-15 Desember 2017.

Sujadi mengungkapkan, belum terpenuhinya persyaratan lantaran masih terdapat kegandaan keanggotaan partai.

Selain masalah kegandaan, hasil penelitian KPU ditemukan pula pihak yang seharusnya tidak masuk dalam keanggotaan partai.

"TNI, Polri, PNS. Kan tidak boleh menjadi anggota partai," ungkapnya.

Di samping itu, hasil verifikasi faktual, ditemukan anggota di bawah umur dan pernyataan anggota yang sesungguhnya tidak mendukung partai yang memasukkan namanya dalam keanggotaan.

Apabila pada waktu yang telah ditetapkan parpol bersangkutan belum memperbaiki administrasi, maka akan gugur dengan sendirinya.

"Gugur hanya di tingkat kota. Kalau pertanyaan, apakah bisa ikut Pemilu atau tidak, ini tergantung dari lolos atau tidaknya mereka verifikasi di 34 provinsi," terangnya.

Untuk bisa lolos menjadi peserta Pemilu, jelasnya, parpol wajib memenuhi persyaratan kepartaian di 75 kabupaten/kota.

"Jadi kalau di Kalimantan Barat, harus lolos di 11 (kabupaten/kota) kurang lebih," katanya.

"Kalau dia tidak lolos di Kota Pontianak tapi lolos di 11 kabupaten/kota yang lain di Kalbar, otomatis dia lolos di Kalbar. Dan itu pun sangat tergantung pada 33 provinsi yang lain. Dia harus lolos di 34 provinsi, lolos di 75 kabupaten/kota," pungkasnya. (umr)