Tiga dari Lima Parpol di Pontianak Belum Penuhi Syarat

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 462

Tiga dari Lima Parpol di Pontianak Belum Penuhi Syarat
PENYAMPAIAN - Penyampaian hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual kegandaan keanggotaan partai, di Kantor KPU Kota Pontianak, Jalan Johar Nomor 1, Pontianak, Kamis (30/11) lalu. (SP/Umar)
PONTIANAK, SP - Setelah dilakukannya tahapan verifikasi administrasi oleh KPU RI, sembilan Partai Politik (Parpol) yakni PKPI, Partai Idaman, Partai Bhinneka Indonesia, PPPI, Partai Republik, Partai Rakyat, Parsindo, PBB dan PIKA dinyatakan belum memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu 2019.

Namun, kesembilan parpol tersebut masih diberikan waktu oleh Bawaslu RI untuk melakukan perbaikan syarat administrasi.

Untuk di Kota Pontianak, ada lima parpol yang diterima KPU setempat untuk dilakukan verifikasi ulang.

"Untuk Kota Pontianak ada lima partai, yaitu PBB, PKPI, Partai Idaman, PIKA, dan Partai Republik," sebut Ketua KPU Kota Pontianak, Sujadi, kepada awak media, belum lama ini.

Pada Kamis (30/11) lalu, KPU Kota Pontianak menggelar penyampaian hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual kegandaan keanggotaan partai.

"Ternyata dari lima partai tersebut, dua (partai) memenuhi syarat, tiga belum memenuhi syarat," terangnya.

Saat dikonfirmasi parpol mana saja yang memenuhi dan belum memenuhi persyaratan, Sujadi enggan menyebutkan. "Kami belum bisa sampaikan," ucapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bagi parpol yang belum memenuhi syarat, masih diberikan waktu untuk melakukan perbaikan.

"Sejumlah kekurangan yang disampaikan kepada mereka. Sementara yang sudah memenuhi syarat, boleh memperbaiki, boleh tidak," katanya.

"Nanti penyampaian perbaikan administrasi berkas partai politik ini, baik keanggotaannya maupun lampirannya berupa KTP dan KTA, itu disampaikan kepada kami antara tanggal 2 Desember sampai 15 Desember 2017," jelasnya.

Masalah Keanggotaan


Sujadi mengungkapkan, belum terpenuhinya persyaratan lantaran masih terdapat kegandaan keanggotaan partai.

"Jadi pertama, data itu kebanyakan ganda. Ganda internal maupun ganda antar partai," katanya.

Selain masalah kegandaan, hasil penelitian KPU ditemukan pula pihak yang seharusnya tidak masuk dalam keanggotaan partai.

"TNI, Polri, PNS. Kan tidak boleh menjadi tidak boleh menjadi anggota partai," ungkapnya.

Di samping itu, hasil verifikasi faktual, ditemukan anggota di bawah umur dan pernyataan anggota yang sesungguhnya tidak mendukung partai yang memasukkan namanya dalam keanggotaan.

"Yang ketiga, ada di bawah umur. Yang keempat, tidak mendukung," ujarnya.

Apabila pada waktu yang telah ditetapkan parpol bersangkutan belum memperbaiki administrasi, maka akan gugur dengan sendirinya.

"Gugur hanya di tingkat kota. Kalau pertanyaan, apakah bisa ikut Pemilu atau tidak, ini tergantung dari lolos atau tidaknya mereka verifikasi di 34 provinsi," terangnya.

Untuk bisa lolos menjadi peserta Pemilu, jelasnya, parpol wajib memenuhi persyaratan kepartaian di 75 kabupaten/kota.

"Jadi kalau di Kalimantan Barat, harus lolos di 11 (kabupaten/kota) kurang lebih," katanya.

"Kalau dia tidak lolos di Kota Pontianak tapi lolos di 11 kabupaten/kota yang lain di Kalbar, otomatis dia lolos di Kalbar. Dan itu pun sangat tergantung pada 33 provinsi yang lain. Dia harus lolos di 34 provinsi, lolos di 75 kabupaten/kota," pungkasnya. (umr/bob)