Adu Sigap Danai Partai Politik

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 427

Adu Sigap Danai Partai Politik
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Suyanto Tanjung, Ketua DPD Partai Hanura Kalbar 
"Membangun sinergitas antara calon. Kemudian para calon ini bersama-sama turun. Jadi, biaya yang mahal dulunya kita pangkas, menjadi biaya yang murah,"

Subhan Noviar, Ketua KAHMI Kalbar
“Harus bisa diukur semuanya. Jangan sampai dana itu hanya digunakan untuk hal-hal seremonial yang tidak bisa diukur manfaatnya kepada masyarakat,”

PONTIANAK, SP – Partai politik masih kesulitan mendapatkan dana-dana segar bagi operasional dan kampanye partai. Tak heran bila beragam cara dilakukan demi mendapatkan dana operasional tersebut. 

Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kalbar, Suyanto Tanjung mengakui bahwa, untuk melaksanakan kampanye pada saat pemilihan legislatif (Pileg), memerlukan biaya yang tidak sedikit bagi partai politik (Parpol).

Namun di Partai Hanura, kata dia, biaya itu semaksimal mungkin diminimalisir. Caranya, dengan menyinergikan antara Parpol bersama mereka yang akan maju, baik di tingkat kabupaten/kita, provinsi, maupun pusat.

"Membangun sinergitas antara calon. Kemudian para calon ini bersama-sama turun. Jadi, biaya yang mahal dulunya kita pangkas, menjadi biaya yang murah," ujarnya kepada Suara Pemred, Selasa (12/12).

Pada Pileg mendatang, ia memastikan kader Hanura yang akan maju menjadi legislatif, tidak perlu mengeluarkan biaya besar. Kalaupun misalkan calon dulunya harus keluar biaya hingga ratusan juta karena memang politik butuh biaya, di Hanura akan jauh biayanya di bawah itu.

"Turunnya drastis. Kalau dulu mungkin satu anggota dewan membutuhkan biaya Rp500 juta, nah sekarang mungkin sekitar Rp50 juta saja," ucapnya.

Ia mengungkapkan, Partai Hanura dalam mengumpulkan biaya (fundraising) politik untuk kampanye, murni dari internal partai. "Tidak ada (dari pihak luar) lah," katanya.

Berkenaan dengan wacana pemerintah bisa membiayai kampanye Parpol, menurut Suyanto, itu suatu langkah yang bagus. "Supaya tidak ada cost politik yang dikeluarkan oleh calon. Dengan demikian, berarti ketika dia terpilih, dia tahu bahwa dia betul-betul harus mengabdi kepada negara ini. Mestinya begitu, dan kita pengennya seperti itu," ujarnya.

Dengan biaya politik yang tinggi, tidak jarang setelah terpilih ada yang berpikir modalnya mesti kembali. 

"Nah, ketika ingin balik modal, segala hal dihalalkan. Kalau ditanya saya (pribadi), lebih condong Pemilu itu dibiayai oleh pemerintah. Tapi sistemnya harus diperbaiki semua. Kalau masih korupsi, ya proses hukum, dinyatakan bersalah, gantung," tegasnya.

Sementara, Sekretaris DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Kalbar, Imam Muttaqin mengatakan, biaya politik seperti kampanye, di PBB sebagian besar dibiayai oleh pengurus pusat.

"Urusan kampanye Pileg atau Pilpres, memang dana itu datangnya dari DPP, itu 75 persen. 25 persennya, sumbangan dari kita semua anggota yang ada DPRD-nya," ujarnya.

Selain dari kader, PBB juga mendapatkan himpunan dana politik dari simpatisan partai. Sementara dari pihak luar? "Tidak ada. Siapa yang mau nyumbang," kata dia.

Ia mengungkapkan, berdasarkan Pileg sebelumnya, maka dibutuhkan biaya yang lumayan besar. "Untuk kampanye, ya sekitaran Rp1-2 miliar gitu lah," sebutnya.

Ia menilai baik, apabila wacana negara akan membiayai Parpol dalam melakukan aktivitas politik saat Pemilu. Namun, sebelum wacana itu wujudkan, yang menjadi pertimbangan adalah, bagaimana kondisi keuangan negara saat ini.

"Paling tidak kita melihat kebutuhan negara itu seperti apa. Kalau negara sangat membutuhkan anggaran yang besar untuk Pilpres atau Pileg, itu kan bisa nggak pas, sementara negara kita sedang morat-marit masalah dana," katanya.


Saling Lempar


Terkait aturan dana kampanye partai politik, Suara Pemred mencoba mengonfirmasi hal tersebut pada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat, Umi Rifdiyawati. Namun, Umi menyarankan agar menanyakan persoalan itu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalbar. Dia mengatakan kewenangan ada pada lembaga tersebut. 

"Konfirmasi ke Bawaslu saja ya. Karena dana kampanye Parpol jadi kewenangan Bawaslu," ujarnya. 

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Kristantus Heru Siswanto menerangkan, dana kampanye partai politik tersebut dilaporkan ke KPU. 

"PKPU tentang dana kampanye jelas-jelas oleh KPU, kok dilemparkan ke Bawaslu," ucapnya. 

Meskipun demikian, Kristantus menjelaskan Bawaslu tetap mengawasi. Namun, konten dana kampanye yang menilai adalah, kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU. 

"Kita lebih fokus pengawasan kegiatan kampanyenya. Yang jelas terhadap dana kampanye, Bawaslu RI sudah MoU dengan PPATK untuk mengawasi sumber dana kampanye dari luar," jelasnya. 

Ia menegaskan, bila ditemukan dana yang melewati batas, sanksi tegas siap diberikan pada partai politik tersebut. "Pasti pembatalan (kepesertaan pemilu). Kalau dana kampanye di Kalbar insya allah aman," ujarnya. 


Dana Kampanye


Salah satu warga, Markus (45) mengatakan bahwa, dirinya tidak setuju jika kampanye didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), karena baik kepala daerah maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dipilih rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan membangun masyarakat. Bukan malah pemerintah menggelontorkan dana kepada partai, agar para wakil rakyat dapat menggunakan dana rakyat untuk memilih mereka kembali.

“Menurut saya itu salah. Tapi ndak tahulah mengapa bisa ada ide seperti itu. Cuma menurut saya lebih baik, dana yang mau digelontorkan pemerintah untuk membiayai Parpol untuk para calon dewan itu, bagus untuk pembangunan jak,” ujarnya. 

Dia menilai, jika dana yang digelontorkan kepada partai rawan dan sulit dipertanggungjawabkan. Sebab, selama mengikuti Pemilu di Indonesia, dia tidak pernah melihat bentuk laporan pertanggungjawaban partai.

“Misalnya, kalau pemilihan legislatif, kan dari partai itu memang ada bantuan juga dari pemerintah. Memang ndak terlalu banyak, tapi pertanggungjawabannya kan ndak ada,” ujarnya.

Harus Terukur


Ketua KAHMI Kalbar, Subhan Noviar mengatakan bahwa, secara aturan, jika seandainya dibiayai melalui APBN, maka harus bisa diperiksa. Baik itu melalui BPK maupun BPKP, serta tidak hanya membuat laporan saja, namun juga harus dicek kebenaran penggunaannya.

Selain itu, penggunaan dana tersebut juga harus dapat diukur. Yang penggunaannya untuk meningkatkan partisipasi di politik, meningkatkan pengetahuan politik masyarakat, dan melakukan pengkaderan terhadap kepemimpinan, baik itu pada tingkat eksekutif maupun legislatif.

“Harus bisa diukur semuanya. Jangan sampai dana itu hanya digunakan untuk hal-hal seremonial yang tidak bisa diukur manfaatnya kepada masyarakat,” tuturnya.

Subhan menilai bahwa, pembangunan menggunakan dana APBN tidak hanya terkungkung pada pembangunan fisik belaka. Namun, peruntukan dana bagi Parpol dalam hal kampanye, juga dapat meningkatkan pembangunan terhadap pengetahuan masyarakat di bidang politik.

“Sebenarnya saya melihat, pembangunan dalam hal peningkatan partisipasi politik, pengetahuan masyarakat mengenai politik dan orang yang baru bergabung di partai politik untuk kempuan-kemampuan dalam hal nantinya jika terpilih sebagai eksekutif maupun legislatif dengan baik, itu juga sebenarnya juga berdampak pada  masyarakat,” katanya.

Namun hal itu juga menurutnya harus kembali dapat diukur. Dengan ukuran yang berdasarkan aturan yang jelas. Selain itu penggunaan dana tersebut juga harus transparan. Seperti halnya dengan APBD pada pemerintahan.

Dia mengatakan, partai juga memiliki peran dalam pembangunan masyarakat. Untuk itu, dirinya tidak memandang besar atau kecilnya suatu partai politik. (bls/rah/umr/lis)

Parpol Bertanggung Jawab Sosialisasikan Pilkada

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar), Amnasmen mengatakan partai politik (Parpol) turut bertanggung jawab dalam menyosialisasikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 yang diikuti empat daerah di provinsi itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

"Untuk meningkatkan partisipasi pemilih memang salah satu tugas KPU, namun parpol sebagai peserta pesta demokrasi juga harus mengambil bagian," katanya di Padang, Selasa.

Menurutnya tercapainya target partisipasi pemilih ditentukan oleh tiga hal, yakni sosialisasi KPU, parpol, dan masyarakat. Jika KPU dan parpol sudah gencar maka penentuan terakhir adalah masyarakat.

Untuk itu, KPU dan parpol harus terus melakukan sosialisasi terutama dengan cara bertatap muka langsung dengan masyarakat.

Selain KPU, parpol juga mesti memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka paham dan percaya kepada partai sehingga tidak enggan untuk pergi ke tempat pemungutan suara.

"Partai wajib memperkenalkan dirinya dan juga melakukan pendidikan politik," ujarnya.

Selain itu ia juga meminta partai memberikan pendidikan politik kepada para pemilih pemula, karena mereka akan antusias untuk terlibat dalam pesta demokrasi.

Apalagi, anak-anak muda zaman sekarang sudah kritis dan bijak sehingga juga dapat menjadi pelajaran dan pengalaman bagi mereka untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan.

Kemudian, tahap pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada 8 sampai 10 Januari 2018 dan penetapan calon 12 Februari sekaligus menyerahkan surat cuti ke KPU setempat, dan 27 Juni 2018 adalah hari pemungutan suara.

Pilkada serentak 2018 daerah Sumbar diikuti oleh empat kota, yakni Kota Padang, Kota Sawahlunto, Pariaman dan Padang Panjang.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, berharap pilkada tahap ketiga 2018 dapat berlangsung lancar, mengingat pelaksanaan pilkada tahap ketiga itu sangat berdekatan dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden. (ant/lis)