Rabu, 18 September 2019


Studi Banding, DPRD Provinsi Kalbar Belajar Perizinan Minerba

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 407
Studi Banding, DPRD Provinsi Kalbar Belajar Perizinan Minerba

AUDIENSI - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalbar sedang beraudensi dengan Pemprov Sumatra Utara saat melakukan studi banding, kemarin. (Ist)

PONTIANAK, SP - Sejumlah Anggota DPRD Provinsi Kalbar bersama dengan Instansi terkait sedang melakukan kunjungan ke beberapa provinsi untuk studi banding sejak Minggu (10/12) hingga Rabu (13/12).

Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Barat, misalnya, bersama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalbar sedang melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk studi banding tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan penyertaan modal.

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalbar, Hendri Makaluac mengungkapkan, Pemerintah Sumatera Utara telah melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi, sehingga dapat menjadi contoh bagi Pemprov Kalbar untuk diterapkan. 

Selain itu, pihaknya juga melakukan studi banding tentang berbagai program Pemerintahan Sumatera Utara untuk peningkatan PAD, salah satunya pengelolaan program UMKM di pemerintahan tersebut. 

"Selain membantu permodalan UMKM, mereka sudah menggunakan sistem yang terbaru yakni bekerjasama dengan beberapa OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Bank BI membuat sistem sertifikasi untuk UMKM, yang nantinya akan dijadikan jaminan di Bank BI dan lainnya untuk mendapatkan bantuan permodalan mulai dari Rp5 juta hingga Rp20 juta," tuturnya.

Pemprov Sumut juga telah memiliki BUMD di berbagai sektor guna meningkatkan PAD Provinsi itu sendiri. 

Sementara itu, Komisi I DPRD Provinsi Kalbar bersama instansi terkait melakukan studi banding ke Pemerintahan Jawa Barat terkait perizinan mineral dan batu bara (minerba). 

Ketua Komisi I DPRD Kalbar, H Subhan Noor mengungkapkan, studi banding bertujuan mencari masukan bagaimana perizinan minerba bisa cepat keluar dari pemerintan pusat. Kondisi yang ada saat ini pelayanan menjadi mandek.

"Sementara selama ini, sejak tahun 2014, pemerintah provinsi lamban mengantisipasi yang berefek pada retribusi pendapatan daerah," paparnya.

Amburadulnya perizinan batuan dan mineral untuk pembangunan di berbagai daerah di Kalbar, berefek pada besarnya inflasi di seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Barat.

Satu-satunya untuk memperbaiki persoalan perizinan itu, kata Subhan Noor, adalah meminta pada pemerintah pusat, terkait pelimpahan kewenangan penuh ke pemerintah provinsi maupun kabupaten.

"Artinya yang menjadi kendala adalah masalah keluarnya perizinan minerba. Pada waktu pelimpahan wewenang masih di tingkat kabupaten, hampir tidak pernah bermasalah," ujarnya.

Ia menilai, pemerintah pusat sengaja membuat regulasi perizinan minerba hanya untuk mengacaukan daerah. Hal tersebut banyak dikeluhkan masyarakat.

Anggota DPRD Kalbar Dapil Sambas ini menambahkan, selama ini yang menjadi masalah adalah perizinan tentang batuan dan non mineral di seluruh kabupaten di Kalbar, terutama pada bahan untuk pembangunan berupa pasir batu dan tanah.

"Otomatis, bahan galian pasir, batu dan tanah tidak bisa ditambang karena izinya tidak keluar. Oleh karena itu, kami bersama dengan instansi terkait melakukan studi banding ke Jawa Barat," pungkasnya. (jek/bah)