Senin, 14 Oktober 2019


Klarifikasi Berita, SMK N 4 Pontianak Tepis Korupsi

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 769
Klarifikasi Berita, SMK N 4 Pontianak Tepis Korupsi

KLARIFIKASI - Kepala Sekolah SMK N 4 Pontianak, bersama Ketua Komite dan Sekretaris Komite saat menyampaikan klarifikasi terkait pemberitaan salah satu media online, di Aula SMKN 4 Pontianak, Rabu (13/12). (SP/Anugrah)

PONTIANAK, SP - Pihak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Pontianak mengadakan klarifikasi terhadap pemberitaan salah satu media online yaitu media harianjayapos.com di Aula SMKN  4 Pontianak, Jalan Komyos Sudarso, Pontianak Barat, Rabu (13/12).

Berita di media online itu berjudul Kepala SMK N 4 Pontianak Diduga Korupsi Miliaran Rupiah yang dipublikasi pada Senin (11/12) pukul 07.45 WIB. 

Kepala Sekolah SMKN 4 Pontianak, Haryanto menyampaikan pemberitaan yang diberitakan oleh media online tersebut terasa sangat menyudutkan dan merugikan pihak SMKN 4 Pontianak, baik secara kelembagaan maupun pribadi.

Dia menyampaikan berdasarkan pemberitaan yang diberitakan oleh media online tersebut mengenai dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) pada SMK N 4 Pontianak yang berjumlah Rp1.400 ribu per siswa yang dikalikan 1.908 setiap tahun. Pembayarannya berdasarkan Data Peserta Didik (Dapodik) yang dilakukan secara online dan di update tiga bulan sekali. 

“Satu tahun mendapatkan Rp1.400 ribu ini benar. Kemudian yang jadi masalah di sini adalah untuk penggunaannya. Penggunaan dana Bosnas ini tidak diterima secara total Rp1.400 ribu. Diterima secara triwulan, setiap tiga bulan sekali. Bertahap selama satu tahun,” katanya.

Sementara peruntukanya berdasarkan petunjuk Permen Nomor 16 tahun 2017, yang sudah diatur dengan 12 item yang harus dipenuhi. Mulai dari pembelanjaan buku, bahan habis pakai untuk praktek, ATK, belanja barang dan jasa dan lain-lain. Seperti pembiayaan kegiatan-kegiatan.

Selain itu, Haryanto juga mengklarifikasi pemberitaan mengenai pembayaran guru honor pada pemberitaan. Dia menyampaikan bahwa guru honor pada SMK N 4 tidak dibayar menggunakan dana Bosnas tapi menggunakan dana iuran komite.

“Trus banyak penggunaan-penggunaan lain, yang di sini (berita online) dimuat hanya tiga. Jadi kan aneh, sedangkan penggunaan dari Bosnas itu banyak, dan dibelanjakan oleh tim bukan dibelanjakan oleh kepala sekolah,” pungkasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa dana komite juga bukan ditarik oleh kepala sekolah melainkan dari pihak komite sekolah yang dibentuk dari perwakilan orangtua siswa, yang dipilih berdasarkan pemilihan saat rapat orangtua murid. Mengenai biaya yang dibebankan kepada orangtua murid juga sudah disepakati bersama.

Haryanto juga menyampaikan bahwa beberapa pemberitaan yang tidak benar dari berita tersebut, di antaranya dana honor yang cukup besar tidak seperti yang diberitakan berjumlah Rp30 juta.

“Kita mengeluarkan honor disini Rp67 juta setiap bulan. Untuk honor guru dan tunjangan-tunjangan wali kelas. Itupun kadang-kadang masih ndak cukup karena tidak semua siswa membayar,” ungkapnya.

Haryanto menjabarkan berbagai pemasukan dan pengeluaran yang digunakan oleh pihak sekolah beserta pengelolanya, seperti dana pakaian yang dikelola oleh koperasi sekolah. Selain itu disampaikannya bahwa kepala sekolah hanya membuat laporan dan mengawasi.

Dari pemberitaan tersebut, foto plang sekolah yang dipakai juga dikatakan Haryanto karena sekolah tidak pernah menggunakan plang seperti pada gambar di berita.

Dia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan berita tersebut, dirinya mendapat telepon gelap yang dari seseorang yang mengaku dari Kejari. Dengan membawa-bawa nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, serta nama Kejagung, yang sudah direkam oleh pihak sekolah maupun komite.

Selain itu, Ketua Komite SMKN 4 Pontianak, Ratna Waty bersama Sekretaris Komite SMKN 4 Pontianak, Slamet juga turut menyampaikan klarifikasi terkait pemberitaan yang ada pada media online tersebut. Beserta data-data yang ada.

Sekretaris Komite SMKN 4 Pontianak, Slamet, menjelaskan bahwa pihak komite sekolah yang berdiri independen berdasarkan musyawarah orangtua murid tersebut, tidak pernah ada intervensi dari pihak sekolah.

Pihak sekolah juga telah meminta bantuan dari kepolisian untuk melakukan pelacakan terhadap pelaku penelepon gelap tersebut.

Dari pemberitaan yang ada, pihak sekolah maupun komite akan melaporkan media tersebut ke pihak  Kominfo untuk menelusuri media yang dikatakan tidak memiliki alamat dan dasar hukum yang jelas tersebut. 

Turut hadir dalam klarifikasi tersebut Ketua Komite SMKN 4 Pontianak, Ratna Waty dan Sekretaris Komite SMKN 4 Pontianak, Slamet. (rah/bah)