Jumat, 06 Desember 2019


Saksi Meringankan Tak Hadir, Sidang Hamka Siregar Ditunda

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 436
Saksi Meringankan Tak Hadir, Sidang Hamka Siregar Ditunda

SIDANG - Suasana sidang tindak pidana korupsi pengadaan meubeler rusunawa IAIN Pontianak dengan terdakwa Hamka Siregar di Pengadilan Tipikor, Rabu (10/1). IST

Penasehat hukum terdakwa, Maskun Sofian 
“Jadi karena mungkin itu yang mereka anggap lebih penting menyangkut jabatan mereka di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, jadi makanya hari ini kita minta penundaan persidangan untuk rabu depan”

PONTIANAK, SP – Sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan meubelair rusunawa Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dengan terdakwa Hamka Siregar yang digelar di ruang sidang Pengadian Negeri Pontianak, Rabu (10/1), ditunda. Pasalnya, dua saksi meringankan yang diajukan terdakwa tak hadir.

Penasehat hukum terdakwa, Maskun Sofian mengatakan, pihaknya memang telah mengagendakan untuk menghadirkan dua saksi ahli, yakni pakar hukum pidana dan administrasi dari Universitas Tanjungpura Pontianak. Namun menjelang pelaksanaan sidang, kedua saksi mengkonfirmasi ketidakhadirannya karena mendadak dipanggil ke kementerian.

“Jadi karena mungkin itu yang mereka anggap lebih penting menyangkut jabatan mereka di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, jadi makanya hari ini kita minta penundaan persidangan untuk rabu depan,” ujarnya.

Menurut Maskun, kedua saksi ahli tersebut rencananya akan menyampaikan terkait keahlian masing-masing yaitu mengenai administrasi negara dan hukum pidana.
Jika pada persidangan selanjutnya yang dijadwalkan Rabu (17/1), pihaknya tidak juga dapat menghadirkan kedua saksi ahli, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Hakim, perkara akan dilanjutkan.

“Karena memang kita hari ini kita diberi waktu terakhir hingga minggu depan untuk menghadirkan ahli,” imbuhnya.

Sementara terkait Richard Situmorang yang merupakan komanditer CV Darisa Agrobaja yang tidak dihadirkan dalam persidangan, dia mengatakan bahwa berdasarkan BAP Kejaksaan, yang bersangkutan tidak diperiksa. Selain itu pihaknya juga merasa jika Richard tidak memiliki hubungan dengan terdakwa.

“Lagi pula rektor kan tidak ada hubungan dengan Richard sebagai komanditer dari CV Darisa Agrobaja,” tukasnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga merupakan Kasi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri Pontianak, Juliantoro SH mengatakan, apabila pada minggu depan saksi ahli yang dimaksud belum juga dapat dihadirkan, maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan terdakwa. 

Sementara terkait terdakwa Helmi, dia mengatakan berkasnya sudah sampai pada kejaksaan pada pertengahan Desember lalu, dan saat ini telah dikembalikan lagi untuk dilengkapi.

Pihaknya juga berharap kepada pihak kepolisian agar semua saksi yang terkait dengan perkara pengadaan meubelair dapat disamakan dengan saksi di perkara terkait yang lain.

“Sebagaimana kita ketahui perkara yang lain itu adalah perkara Fachri Zandi, Dulhadi, sama Hamdani dan Richard,” paparnya.

Dia menyampaikan, jika dilihat dari semua perkara tersebut, yang paling lengkap berkasnya yaitu saksi pada berkas perkara Richard Situmorang.

Hal yang aneh menurutnya yaitu pada perkara Hamka Siregar, dimana berkas saksi tidak lengkap. Saksi yang ada tidak seluruhnya, sehingga tidak dapat menggambarkan perkara secara utuh bagaimana CV Darisa Agrobaja bisa mendapatkan link atau chanel ke PT Triputra Furintraco, serta hubungannya dengan aliran keuangan yang diterima. 

Oleh karena itu, pada berkas perkara Helmi, pihaknya meminta agar berkas saksi dapat dilengkapi sehingga menggambarkan aliran uang dan peran tersangka maupun peran terpidana-terpidana terdahulu. 

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Pontianak juga menggelar persidangan terhadap terdakwa mantan rektor IAIN Pontianak ini, Rabu (3/1). Hadir sebagai saksi, Chairil Effendi, mantan Rektor Untan dengan kapasitasnya sebagai saksi yang meringankan terdakwa.

Dalam kesaksian di sidang itu, Chairil Effendi menceritakan pengalamannya sebagai pemimpin sebuah institusi pendidikan serta terkait persoalan prosedur pengadaan.

Dia menyampaikan bahwa jabatan rektor dalam pengadaan berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selain itu, dia mengatakan bahwa jabatan rektor merupakan jabatan tambahan di luar jabatan utama sebagai dosen dan mengajar. Dalam tugas tambahan tersebut tentu berkaitan dengan hal-hal administratif.

“Rektor jabatan tambahan bukan struktural,” ujarnya.

Dalam hal ini, disampaikannya prosedural pengadaan yang ada di Universitas Tanjungpura berdasarkan pengalamannya, bahwa rektor sebagai KPA bertanggung jawab terhadap proyek pengadaan yang ada.

Dia menuturkan bahwa dalam sebuah proyek, kedudukan KPA membentuk panitia pengadaan, membuat PPK, membentuk panitia penerima barang atau PPHP. Dalam pertanggung jawaban dilakukan berdasarkan tingkatan masing-masing yang tidak semua dilimpahkan kepada KPA. 

“Karena rektor sebagain tugas tambahan sering keluliru apalagi jika staf dibawah tidak mengingatkan. Karena rektor banyak memiliki tugas,” ujarnya.

Merusak Citra Kampus


Saat menjadi terdakwa dan menjalani proses persidangan, Hamka Siregar masih menjabat Rektor IAIN Pontianak. Kritik pun bermuncuan dari berbagai kalangan. Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi misalnya, menilai hal itu dapat merusak citra kampus.

Menurut dia, jangankan sudah menjadi terdakwa, ketika ditetapkan sebagai tersangka pun, seorang pejabat publik harus mengundurkan diri.

"Harusnya mundur. Ini untuk menjaga citra kampus IAIN Pontianak di mata publik," kata Uchok, belum lama ini.

Korupsi merupakan salah satu kasus luar biasa. Dan selalu menjadi atensi. Maka dari itu, untuk memperlihatkan sikap kesadaran diri tidak perlu lagi melihat Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor.

"Kesadaran diri saja. Jadi tugas-tugas kampus bisa lancar. Dan bisa fokus sama persoalan hukum," ujarnya.

Namun belakangan Hamka Siregar dikabarkan telah dicopot dari jabatannya. Informasi dicopotnya Rektor IAIN Pontianak ini tertuang dalam Surat Perintah Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/64283 tertanggal 13 November 2017. Surat ditandangani langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan ditetapkan di Jakarta.

Di surat itu tercantum keterangan Menteri Agama menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak Nomor:48/PID.SUS/TP.2017/PN Ptk tanggal 9 Oktober 2017 terhadap DR Hamka Siregar MAg, NIP:19640820 199303 1 003 Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak masa jabatan 2014-2018 sebagai terdakwa.

Sehingga yang bersangkutan berhalangan melaksanakan tugas untuk menjaga kontinuitas kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Rektor IAIN Pontianak. (rah/ang/ind)