DPR Dukung Syarat Sertifikat Vaksin untuk Calon Siswa SD

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 325

DPR Dukung Syarat Sertifikat Vaksin untuk Calon Siswa SD
IMUNISASI - Puluhan siswa SD mendapatkan imunisasi Measles Rubella (MR) di ruang kelas. Komisi IX DPR RI menyatakan akan merekomendasikan agar calon siswa SD di Kalbar dilengkapi dengan sertifikat vaksin yang telah diisyaratkan oleh Kementrian Kesehatan.
PONTIANAK, SP - Komisi IX DPR RI menyatakan dukungannya dan akan merekomendasikan agar calon siswa sekolah dasar (SD) di Kalbar dilengkapi dengan sertifikat vaksin yang telah diisyaratkan oleh Kementrian Kesehatan untuk ke SD.

"Ini penting untuk menjaga kesehatan putra-putri harapan bangsa," ujar Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bahri, saat tim Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, beberapa waktu lalu 

Adanya rekomendasi ini, karena beberapa bulan lalu di tahun 2017, beberapa daerah di Indonesia terjadi wabah difteri, bahkan di beberapa daerah juga terjadi kejadian luar biasa (KLB). 

"Perlu adanya sosialisasi keharusan vaksin terhadap balita," tegasnya. 

Adanya penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat masuk sekola dasar ini kata dia memang merupakan langkah-langkah seperti pemaksaan, namun hal ini sangat baik sebagai proteksi diri dan untuk menghindari kemungkinan penularan difteri di waktu yang akan datang. 

Selain itu, kata dia wabah difteri yang terjadi di Indonesia termasuk di Kalbar terjadi pada akhir tahun, sehingga seolah-olah dana kesehatan untuk penanganan difteri tidak ada, sehingga pihaknya akan berupaya mengusulkan pada rapat anggaran yang akan datang ada anggaran untuk kegiatan penanggulangan kesehetan yang bersifat darurat.

"Ini sangat penting untuk mengantisipasi keadaan-keadaan seperti ini, kami juga mengimbau pemda untuk meningkatkan kepedulian terhadap pembangunan kesehatan," ujarnya.

Ia menambahkan kesehatan merupakan hak setiap warga negara, oleh karena itu Pemerintah Daerah tidak boleh setengah-setengah dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sektor kesehatan.

"Begitu ada signal suatu wabah, Pemda perlu ada langkah-langkah mengegrakkan masyarakat untuk peduli dan sadar, agar permaslahan itu dapat disikapi secara menyeluruh tidak hanya Pemda tapi juga seluruh unsur dan komponen masyarakat," katanya. (jek/ind)