Senin, 23 September 2019


Smart City Masih Sekedar Pemanis di Pilwako

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 388
Smart City Masih Sekedar Pemanis di Pilwako

Grafis (Suara Pemred / Koko)

Edi Rusdi Kamtono, Bakal Calon Wali Kota Pontianak 
"Sudah harus smart, tentu kuncinya ada di penggunaan teknologi informasi dalam roda pemerintahan, termasuk pelayanan publik,"

Yandi, Bakal Calon Wakil Wali Kota Pontianak
"Akan ada banyak aspek dan hal yang kita kolaborasikan, supaya yang selama ini konvensional bisa beralih seiring perkembangan zaman dan teknologi. Dalam smart city ini kan harus ada smart people,"

Satarudin, Bakal Calon Wali Kota Pontianak 
"Yang penting adalah sosialisasi. Ini yang harus tepat sasaran, kalau bisa setiap kelurahan melakukan pendekatan langsung ke masyarakat,"

PONTIANAK, SP
– Konsep smart city atau kota cerdas sudah diterapkan di berbagai kota di dunia, dan di Indonesia. Konsep itu belum begitu disentuh oleh para bakal pasangan calon (Bapaslon) pemilihan wali kota (Pilwako) Pontianak, periode 2018-2023. 

Smart city merupakan suatu konsep bagaimana sebuah tatanan kota, bisa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat, tentang apa yang terjadi di kota yang mereka tinggali. 

Lalu, bagaimana para Bapaslon memandang konsep smart city?

Bakal calon Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, dalam era digital ini, sebagai perwujudan smart city, pihaknya akan terus memberikan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi (IT). 

"Sudah harus smart, tentu kuncinya ada di penggunaan teknologi informasi dalam roda pemerintahan, termasuk pelayanan publik," ucapnya, Kamis (18/1). 

Dia menambahkan, pemanfaatan IT harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Baik itu aparat, juga masyarakat. Kalau itu tidak diimbangi, akan percuma. Kemajuan teknologi tidak bisa dimanfaatkan maksimal. 

"Secara mental sebenarnya masyarakat Kota Pontianak sudah siap, tapi secara keseluruhan baru sebagian, karena berkaitan dengan kemampuan untuk membeli peralatan, literasi, kecuali generasi millennial," katanya. 

Generasi sebelum millennial, katanya masih perlu peningkatan kapasitas literasi digital. Salah satunya, para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Mereka diwajibkan menguasai IT. 

"Minimal dasar-dasar dari mengoptimalkan fitur yang ada di media sosial, sehingga mudah untuk memanfaatkan aplikasi," katanya. 

Sementara untuk masyarakat, upaya literasi digital akan dimulai dari lingkungan sekolah, dan perguruan tinggi. Mereka yang telah dewasa, juga akan disasar. Misalnya para pelaku usaha utamanya, serta ibu rumah tangga. 

"Jadi memang harus luas untuk membiasakan, sebenarnya ini tergantung mau atau tidak. Karena berkaitan dengan pulsa, jaringan. Kita punya alat canggih kadang-kadang tidak ngerti, tahunya SMS dan telepon, kadang WhatsApp tak ngerti, malah ada yang sengaja pake HP jadul," ujarnya.  


Permudah Layanan 


Bakal calon Wakil Wali Kota Pontianak, Yandi meyakinkan semua yang bersifat pelayanan publik, akan didorong untuk berbentuk digital. Pasangan bakal calon Wali Kota, Harry Daya ini menambahkan, alasannya supaya masyarakat belajar dan makin waktu, makin bisa menggunakan aplikasi layanan publik. 

"Tapi tentu kita mulai dari aparatur sendiri, kita ajar supaya bisa mendalami. Kemudian bisa menggunakan dengan baik. Tapi semua yang berbasis pelayanan publik akan mengarah ke sana nanti," tegasnya. 

Pemerintah Kota, katanya, saat ini sudah melakukan hal tersebut. Layanan yang sudah ada akan tetap dipertahankan. Bahkan ditingkatkan agar lebih baik, nyaman, singkat dan tidak rumit. 

Anggota DPRD Kota Pontianak ini turut membahas soal smart city. Jika terpilih nanti, dia mengistilahkan itu sebagai kota modern. Di mana kota memanfaatkan teknologi untuk hal apa pun. 

"Akan ada banyak aspek dan hal yang kita kolaborasikan, supaya yang selama ini konvensional bisa beralih seiring perkembangan zaman dan teknologi. Dalam smart city ini kan harus ada smart people," ucapnya. 

Semua akan dimulai bertahap. Dari para Aparatur Sipil Negara, kemudian pelaku usaha dan lembaga lain. Dia yakin, lambat laun kota modern seperti gagasnnya akan terwujud.

Literasi Digital


Bakal calon Wali Kota Pontianak, Satarudin mengatakan, kemajuan teknologi merupakan sebuah keniscayaan. Dalam hal ini, mau tidak mau masyarakat harus ikut belajar, jika tidak nantinya akan tertinggal.

Sektor pelayanan publik jadi hal utama yang akan dikolaborasikan di era digital. Pelayanan secara digital, jauh lebih murah, murah, cepat dan efisien. Warga bisa mendapatkan pelayanan, bahkan dari rumah mereka.

"Selama ini, Pemkot Pontianak sudah menerapkan pelayanan secara online. Di DPRD, kita kerap saling tukar informasi, untuk menyempurnakan hal ini," kata Satar yang kini menjabat Ketua DPRD Kota Pontianak.

Dia menjelaskan, memang tidak semua warga siap dengan kemajuan ini. Masih ada warga, utamanya mereka kalangan tua, yang agak kesulitan. Namun, bukan berarti kebijakan atau pelayanan berbasis teknologi sulit dijalankan. 

"Yang penting adalah sosialisasi. Ini yang harus tepat sasaran, kalau bisa setiap kelurahan melakukan pendekatan langsung ke masyarakat," katanya. 

Yang tak kalah penting katanya, adalah bagaimana literasi digital bisa dioptimalkan. Dia memberi contoh, dua banyak orang tua yang tidak tahu apa itu media sosial, namun setelah jadi tren, mereka pun ingin belajar. 

"Nah, jadi bagaimana kita bikin aturan-aturan atau kebijakan yang berkenaan dengan teknologi informasi itu, jadi sebuah tren. Otomatis orang akan belajar. Orang dulu tak tahu Facebook, gimana cara pakai, sekarang dia yang paling laju," katanya sambil senyum. 

Untuk menunjang hal ini, penguatan di pendidikan formal dan aparatur di lapangan akan ditingkatkan. Misalnya, jika ada di sekolah, anak yang tahu bisa mengajarkan orang tua mereka. 

"Atau sebentar lagi kan ada panic button, di sini kita kembali kerja sama, beri pengetahuan ke masyarakat tentang fungsinya. Bisa lewat aparat kelurahan, atau Babinsa," ujarnya. 


Perbanyak Sosialiasi 


Salah satu masyarakat yang juga pengguna aktif berbagai telnologi yang ada, Feby Lestari menuturkan bahwa, adanya visi dan misi dari para calon walikota dan wakil walikota Pontianak, terkait berbagai kebijakan digital merupakan suatu yang sangat baik.

Visi dan misi tersebut merupakan visi dengan pandangan yang jauh kedepan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kota Pontianak.

Namun masih adanya kekurangan dalam pengembangan yang ada saat ini, terkait dengan masyarakat yang telah berumur, atau pada masyarakat yang kurang memahami teknologi.

“Anak muda mungkin lebih nyaman buat beradaptasi. Tapi permasalahannya di orangtua, generasi-generasi lama yang memakai gadged pun masih beraba-raba. Nah itu mungkin lebih diperhatikan, karena rata-rata orangtua itu kebiasaan dengan cara manual,” ujarnya.

Menurutnya, jika ada kebijakan-kebijakan baru yang menyangkut digital dan teknologi informasi, lebih baik diterapkan secara perlahan-lahan, karena jika langsung diterapkan sepenuhnya, maka akan membuat kalangan tertentu menjadi kesusahan.

“Misalnya manual tetap jalan, IT tetap jalan, biar masyarakat bisa tetap memilih sambil melakukan adaptasi,” tambahnya.

Feby mengatakan, saat ini masyarakat Kota Pontianak secara mental sudah cukup siap, jika harus menghadapi berbagai kebijakan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Namun yang juga harus diperhatikan yaitu, fasilitas-fasilitas penunjang dalam kebijakan tersebut, juga harus diperhatikan agar malah tidak menjadi rebutan pada fasilitas yang ada.

Selain itu, pemerintah harus lebih menggalakkan promosi dan sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan yang berbasis IT tersebut. Sebab, saat ini dia merasakan bahwa, sosialisasi pada kebijakan yang sudah ada masih dirasa kurang.

Salah satunya terkait dengan sebuah aplikasi dengan nama “Gencil”. Diakuinya, dirinya yang cukup aktif di berbagai media sosial dan perkumpulan, masih belum mengetahui aplikasi tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa, sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih belum sampai menyeluruh kepada masyarakat.

“Saya sendiri saja masih baru dengar aplikasi itu. Berarti dari situ kelihatan pemerintah sendiri belum menggalakkan sosialisasi aplikasi yang sudah ada,” imbuhnya. (bls/rah/umr/lis)

Teknologi Meningkatkan SDM Kota


Terkait dengan visi dan misi digital dari para bakal pasangan calon dalam Pilkada wali kota dan wakil wali kota Pontianak 2018, pengamat sosial yang merupakan Wakil Dekan III Fisip Untan, Sabran Ahyar mengatakan bahwa, “Konsep pembangunan masyarakat yang berbasis teknologi informasi, tentu sangat mendukung proses pembelajaran peningkatan sumber daya manusia yang ada.”

Kebijakan berbasis teknologi informasi di Kota Pontianak, sudah benar-benar siap atau tidak, untuk menghadapi kebijakan-kebijakan digital dari pemerintah kota kelak.

Untuk itu, perlu dilakukan kajian-kajian yang mendalam. Baik dari sumber daya yang ada, maupun sarana dan prasarana, yang tentu harus turut mendukung pelaksanaan era digital di Kota Pontaianak. 

Menurutnya, harus ada keseimbangan antara sarana dan prasarana IT yang akan disiapkan kelak, dengan kemampuan sumberdaya yang ada, agar pengadaam terhadap perangkat pendukung tersebut, tidak menjadi mubazir.

“Inikan ada beberapa yang sudah dicoba, tapi kesiapan dari masyarakat lebih senang membayar itu pakai uang cash, daripada pakai kartu. Inikan permasalahan perlu dikaji,” imbuhnya.

Sabran mengatakan, ada kebijakan-kebijakan, ada proses sosial yang harus dilalui dengan tahapan-tahapan tertentu oleh pemerintah kota.

Namun, jika dipandang dari kebutuhan, maka penerapan kebijakan-kebijakan digital harus dilakukan, karena hal tersebut termasuk dalam open goverment dan good goverment, untuk menghindari adanya pungutan-pungutan liar, menghindari proses pelayanan publik yang lama.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut sangat bagus untuk dilakukan. Namun juga tentu harus ditunjang dengan pendanaan yang disediakan, untuk kebijakan-kebijakan digital tersebut.

Secara umum dia memandang bahwa, saat ini Kota Pontianak sudah sangat layak menerapkan sistem kebijakan-kebijakan yang berbau digital. Baik itu pada sistem pemerintahan, pelayanan, maupun pada sistem informasi.

“Pontianak ini kan barometer ibukota provinsi, bagaimana Pontianak ini harus sejajar dengan ibukota provinsi-provinsi lain. Kalau bisa dengan melalui itu, Kota Pontianak akan dikenal oleh masyarakat di Indonesia khususnya, maupun internasional,” ujarnya.

Terkait masih perlunya kajian dan perlu dibangunnya pondasi intelektual masyarakat, dalam mendukung kebijakan digital dan mendukung Kota Pontianak sebagai kota cerdas, Sabran menyampaikan bahwa, saat ini di Kota Pontianak, khususnya generasi muda sudah sangat melek terhadap teknologi.

Untuk itu, hal yang perlu diperhatikan adalah, masyarakat terutama generasi muda harus memiliki budaya dan etika, dalam penggunaan IT untuk hal-hal yang positif.

“Saya kira ini perlu dimulai, dan anak muda sekarang di Kota Pontianak, apakah itu pelajar, ataupun mahasiswa, ini sudah siap. Tapi kadangkala ada suatu penyakit yang dinamakan penyakit sosial ketergantungan dengan teknologi itu,” ujarnya.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa, jangan sampai para generasi muda terlalu ketergantungan dalam penggunaan IT. Hal itu pula yang harus diubah dari fenomena kehidupan masyarakat saat ini. (rah/lis)