Usulan Roadtax di PLBN Aruk Belum Bisa Direalisasikan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 481

Usulan Roadtax di PLBN Aruk Belum Bisa Direalisasikan
PLBN Aruk
PONTIANAK, SP - Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili mendorong Pemerintah Provinsi Kalbar agar menerapkan roadtax di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas. Hal ini disampaikannya saat berk berkunjung ke Pendopo Gubernur Kalbar, beberapa waktu lalu.

Menanggapai hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kalbar Munsin menyatakan pihaknya sudah mengusulkan agar Roadtax bisa segera beroperasi di Pos Lintas Batas Negara di Aruk Kabupaten Sambas, namun hingga saat penerapan Roadtax di PLBN Aruk belum dapat direalisasikan

“Kami sebagai pembantu gubernur sudah mengusulkan, hanya saja Menteri yang menjadi pembantu presiden lengah dan tidak tanggap. Memandang perbatasan kalbar dengan mata kiri,” kata Munsin di Pontianak.

Munsin mengatakan penerapan Roadtax, sudah kerap kali dibicarakan saat pertemuan Sosekmalindo. Pembicaraan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Serawak hanya menghasilkan masukan. Sedangkan keputusan perealisasian di tingkat pusat, antara Pemerintah Indonesia (kementerian) dan Malaysia.

“Keputusannya di pusat. Sayangnya yang hadir dari kementerian saat itu, hanya pejabat eselon IV dan staf yang tidak mengambil keputusan. Beda dengan Malaysia, pejabat yang hadir bisa mengambil keputusan. Artinya informasi saat Sosekmalindo tidak ada gunanya,” sesal Munsin.

Persoalan selanjutnya, ialah berkaitan dengan asuransi. Agar bisa beroperasi harus ada pihak asuransi yang bertugas.

“Pada prinsipnya Jasa Raharja siap. Dari pihak mereka (Malaysia), asuransinya berada di kuala lumpur, tidak ada cabangnya dan ini sempat dibahas juga dalam Sosekmalindo. Dan sekarang sudah siap karena delegasi dari Malaysia sudah bertemu kami di Pontianak,” kata dia.

Masalah lainnya ialah, pemerintah pusat tidak menempatkan petugas dari Kementerian Perhubungan di PLBN Aruk. Hal ini juga sudah disampaikan langsung ke Kementerian Perhubungan.

“Saat peresmian kemarin, saya langsung sampaikan ke menteri, jika pusat tak bisa menjangkau tidak ada salahnya mendelegasikan ke daerah,” kata dia.

Menurut Munsin, daerah tidak bisa mengambil alih bertugas tanpa dasar hukum. Sebab dikhawatirkan menjadi temuan, lantaran ini berkaitan dengan kebutuhan anggaran.

“Ketika ada persoalan siapa yang bertanggungjawab. Kan lucu APBD yang membiayai APBN,” kata dia. Masih dijelaskan Munsin, pasca diusulkan Kementerian Perhubungan pun siap mendelegasikan petugas, meski belum diketahui kapan waktunya. 

“Kemenhub memahami dan akhirnya membuat surat pelimpahan untuk kerjasama operasional di PLBN. Cuma kapan, dan pernyataan segera. Cuma saya tidak mau jika tidak ada hitam atas putih. Kami tidak ingin kesalahan baik dari segi penganggaran, apalagi dari segi kewenangan, karena provinsi dan kabupaten tidak bisa mengambil putusan negara, kembali lagi ke pemerintah pusat,” ungkap Munsin.

Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili menilai pengoperasian Roadtax menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Sebab pasca diresmikan, arus lintas barang dan orang dipintu batas negeri diperbolehkan melintas, namun tidak untuk kendaraan.

“Masyarakat banyak mengeluh kendaraan tidak boleh lewat dan ditahan hanya karena tidak ada pengoperasian Road Tax,” jelas Atbah.

Menurut Atbah masalah ini kerap dialami masyarakat yang ingin berobat ke Kuching, maupun sekedar berkunjung Wisata.

“Untuk mendapatkan Roadtax bisa saja menggunakan izin dari PLBN Entikong, tapi butuh waktu lagi harus memutar ke sana. Sementara PLBN di Sambas ada dan baru diresmikan, tentu kendaraan suda harus bebas keluar masuk, layaknya barang dan orang,” pungkasnya. (jek/ind)