Selasa, 17 September 2019


Warga Tujuh Desa di KKR Gelar Aksi di DPRD Kalbar

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 375
Warga Tujuh Desa di KKR Gelar Aksi di DPRD Kalbar

AKSI DAMAI - Masyarakat dan beberapa aliansi dari beberapa desa di Kabupaten Kubu Raya mendatangi DPRD Provinsi Kalbar, Rabu (24/1). Mereka melakukan aksi damai dan menyampaikan aspirasi serta sejumlah tuntutan. (SP/Anugrah)

PONTIANAK, SP - Puluhan orang dari kelompok masyarakat yang terdiri dari beberapa desa dari Kabupaten Kubu Raya mendatangi DPRD Provinsi Kalbar, Rabu (24/1). Mereka melakukan aksi damai dan menyampaikan aspirasi serta sejumlah tuntutan.

Kelompok masyarakat tersebut terdiri dari perwakilan tujuh desa di antaranya Arang Limbung, Limbung, Punggur Kecil, Seruat Dua, Olak-olak, Mangkalang Jambu dan Mangkalang Guntung.

Dalam pernyataan sikapnya, masyarakat menyampaikan delapan poin tuntutannya, yaitu hentikan segala bentuk kriminalisasi, intimidasi terhadap kaum tani yang berjuang hak atas tanahnya yang dirampas oleh perusahaan.

Alat militer negara seperti kepolisian dan Brimob harus netral dalam menghadapi persoalan-persoalan konflik tenurial (agraria) akibat dari tata kelola lahan yang buruk dan tumpang tindih perizinan perusahaan skala besar di Kalbar.

Selanjunya meminta bebaskan tossa masyarakat Olak-olak Kubu yang disita tanpa dasar oleh pihak Polsek Kubu, Kecamatan Kubu Raya. Hentikan upaya kriminalisasi, intimidasi terhadap kaum tani atas persoalan tumpang tindih perizinan PT Sintang Raya dan PT CTB di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya.

Cabut izin dan tindak tegas perusahaan yang jelas-jelas melakukan pelanggaran HAM di Kalbar. Kembalikan seluruh tanah-tanah kaum tani yang dirampas oleh pihak pihak perusahaan PR CTB dan PT Sintang Raya. Tangkap, penjarakan mafia-mafia tanah dan koruptor sumber daya alam di Kalbar.

Cabut adjudifikasi tanah yang jelas-jelas cacat hukum secara yuridis dan fisik serta administrasi di Punggur Kecil, Arang Limbung dan Limbung.

Sebelumnya massa juga berorasi di Bundaran Tugu Digulis Untan. Didampingi Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra) dan FMN, mereka melanjutkan aksi ke gedung DPRD Provinsi Kalbar dengan beriringan menggunakan kendaraan bermotor dan dikawal ketat oleh pihak kepolisian.

Anggota Komisi D DPRD Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno menuturkan bahwa para perwakilan masyarakat telah menyampaikan persoalan tentang lahan-lahan masyarakat yang dirampas oleh perusahaan.

Hal yang disampaikan masyarakat yaitu meminta adanya penyelesaian dari tanah-tanah yang saat ini dikuasai oleh perusahaan. 

“Kemudian mereka juga mengeluhkan tindakan aparat kepolisian dan kadang-kadang juga melibatkan TNI yang seakan-akan mem-backup perusahaan. Padahal apa yang mereka lakukan ini adalah mereka hanya memperjuangkan apa yang jadi haknya,” tuturnya.

Dikatakannya bahwa kesimpulan dari diskusi yaitu pihaknya akan menindaklanjuti dengan mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang Badan Pertamahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, pihak kepolisian, perwakilan masyarakat dan dari pihak perusahaan.

“Mudah-mudahan dari pertemuan ini ada solusi yang bisa kita ambil sehingga persoalan yang sudah berlarut-larut ini bisa diselesaikan dengan baik, tanpa ada pihak yang dirugikan,” imbuhnya.

Terkait dengan tanah-tanah milik masyarakat yang masuk ke dalam HGU perusahaan, pihaknya meminta agar dilakukan enclave, dengan dikeluarkan dari HGU perusahaan dan dikembalikan kepada masyarakat. Apalagi menurutnya tanah-tanah tersebut sudah memiliki bukti-bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah.

Dengan itu, dia juga mengatakan bahwa tindakan BPN Kabupaten Kubu Raya dinilai agak lalai, karena beberapa hal yang telah dimenangkan oleh masyarakat tentang kepemilikan lahan dan sebagainya, tidak ditindaklanjuti oleh BPN Kabupaten Kubu Raya.

“Kita ingin tau apa persoalannya, sehingga ini tidak ditindaklanjuti. Kesan yang kita tangkap dari pengaduan dari masyarakat ini, ada keberpihakan dari aparat kita, baik dari BPN, Kepolisian, TNI kepada perusahaan. Sehingga masyarakat merasa sebagai korban,” pungkasnya.

Aksi tersebut berjalan dengan aman dan tertib dibawah pengawalan dan pengamanan oleh pihak kepolisian sampai akhirnya massa membubarkan diri setelah beberapa perwakilan massa melanjutkan audiensi ke Mapolda Kalbar. (rah/ind)