Baleg DPR RI Sosialisasikan Prolegnas

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 299

Baleg DPR RI Sosialisasikan Prolegnas
Ilustrasi. Net
PONTIANAK, SP - Badan Legeslasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan kunjungan kerja ke Kalbar untuk menyosialisaikan Program Legislasi  Nasional (Proglegnas) RUU Prioritas tahun 2018 dan Perubahan Prolegnas  tahun 2015-2019

Dalam kunjungan kerja itu, Tim Badan Legeslasi DPR RI melakukan pertemuan dengan Pejabat Gubernur Kalbar beserta jajaran Perkopimda, Kapolda Kalbar beserta jajaran, Kanwil Kementrian Hukum dan HAM, organisasi profesi, masyarakat adat, kamar dagang dan industri daerah (Kadinda), organisasi masyarakat, petani sawit, gabungan perusahaan kelapa sawit Indonesia (GAPKI), tokoh masyarakat, dan Civitas Akademika Universitas Tanjung Pura, di Balai Petitih, kantor Gubernur Kalbar, Kamis (8/2)

Ketua Tim Badan Legeslasi DPR RI Arif Wibowo mengatakan, maksud dari dilaksanakan kegiatan sosialisasi Polegnas oleh badan legeslasi yakni untuk menyebarluaskan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2018 dan Perubahan prolegnas  tahun  2015-2019 kepada seluruh komponen masyarakat. 

Tujuannya, agar masyarakat mengetahui tentang pembentukan hukum yang akan mengatur peri kehidupan masyarakat dan dalam proses pembetukan hukum tersebut, dan masyarakat dapat memberikan masukan-masukan.

"Sehingga pada akhimya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi Undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat," kata Arif Wibowo  

Ia menerangkan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2018 sudah dimulai sejak Oktober 2017 lalu, selanjutnya Baleg selaku koordinator penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD dan pemerintah kemudian mengundang Menteri Hukum dan HAM serta panitia perancang Undang-undang DPD RI dalam rapat kerja dan membicarakan usulan RUU yang akan diprioritaskan oleh masing-masing lembaga di tahun 2018

"Dengan mengacu kepada ketentuan penyusunan Proglegnas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan," terangnya 

Selanjutnya kata dia, Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Proglegnas RUU Prioritas tahun 2017, dalam rapat kerja tersebut RUU yang dalam proses pembicaraan tingkat I, RUU yang menunggu surat Presiden dan RUU dalam proses harmonisasi di Baleg disepakatai untuk dimasukan kembali ke dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2018

"Selanjutnya  dari seluruh usulan RUU yang diterima dan Baleg sebanyak 31 RUU ususlan DPR, 16 RUU usulan pemerintah , dan 3 RUU usulan DPD," kata dia. 

Baleg dan Menteri Hukum dan HAM RI menyetujui beberapa hal,diantaranya, Prolegnas RUU Prioritas  tahun 2018 sebanyak 50 RUU dan penambahan prolegnas RUU tahun 2015-2019 sebanyak 1 RUU, yaitu tentang Penyadapan

"Selanjutnya pasca ditetapkannya Prolegnas RUU Prioritas tahun 2018 dan  Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019, Badan Legisiasi mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat, sesuai dengan amanat Pasal 88 UU No 12 Tahun 2011 jo Pass 105 ayat (1) hurufi UU No 17 Tahun 2014," pungkasnya. (jek/ind)

Komentar