Panwaslu Pontianak Tertibkan Baliho dan Spanduk Kampanye Paslon Pilkada

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 511

Panwaslu Pontianak Tertibkan Baliho dan Spanduk Kampanye Paslon Pilkada
Penertiban alat peraga kampanye. (SP/Anugrah)
Panwaslu Tertibkan Baliho dan Spanduk Kampanye

PONTIANAK, SP - Panwaslu Kota Pontianak, bersama Satpol PP, melakukan penertiban baliho dan spanduk kampanye para pasangan walikota-wakil walikota yang tidak sesuai aturan, di beberapa wilayah Kota Pontianak. Jumat (23/2), pagi.

Penertiban tersebut dilakukan berdasarkan surat penertiban alat peraga kampanye yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Pontianak, menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pada 20 Februari lalu, tebtang tahapan kampanye pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Pontianak tahun 2018.

Setiap baliho dan spanduk yang tidak sesuai ketentuan yang dilewati oleh petugas Panwaslu dan Satpol PP Kota Pontianak, satu persatu di turunkan.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kota Pontianak, Irwan Manik Radja, mengatakan pula bahwa penertiban tersebut dilakukan atas dasar rapat koordinasi antara Kesbangpol, Satpol PP, KPU dan Panwaslu Kota Pontianak.

“Jadi maka itulah yang menjadi dasar kita hari ini untuk melakukan penertiban,” ujarnya.

Sebab dia menyampaikan, berdasarkan jadwal, pada tanggal 22 Februari 2018 lalu, merupakan batas akhir bagi pasangan calon walikota dan wakil walikota Pontianak untuk membersihkan semua atribut kampanye yang ada.

“Hari ini (Jumat 23/2), Panwas dan Kesbangpol, serta Satpol PP, jalan untuk melihat lagi apa yang belum terealisasi untuk dibersihkan,” pungkasnya.

Irwan megatakan bahwa baliho juga merupakan sarana kampanye, namun ada persyaratan yang sudah menjadi ketentuan dari KPU, yang harus dipenuhi.

Persyaratan tersebut mulai dari ukuran baliho pada masing-masing pasangan yang boleh sudah dibatasi, beserta jumlah dan zonasi.

“Dari ukuran, setiap masing-masing itu sudah ada batasannya. Kemusdian jumlah juga sudah dibatasi,” imbuhnya.

Untuk unkuran baliho yang diperbolehkan, maksimal berukuran 4x7 meter, dengan jumlah lima buah paling banyak dalam satu kota, serta maksimal penambahan yang boleh dilakukan sejumlah 150 persen dari kuota lima buah tersebut.

Dalam pemasangannya juga telah diatur untuk zonasi dan jarak pemasangan oleh para calon. Hal itu dimaksudkan agar tidak adanya tumpang tindih antar baliho yang ada. Jarak yang telah ditentukan oleh pihak KPU dan Panwaslu dalam pemasangan baliho tambahan tersebut yaitu sejauh minimal satu meter antar baliho.

Sementara itu, ada pula daerah yang harus bersih dari alat peraga kampanye milik pasangan calon walikota dan wakil walikota Pontianak, berdasarkan Perda Kota Pontianak Nomor 45 Tahun 2014 yang diperkuat dengan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 80 Tahun 2018 berkaitan dengan pemasangan baliho, spanduk dan umbul-umbul.

Daerah tersebut dikatakan Irwan pada sepanjang Jalan Tanjungpura, Jalan Pahlawan, Jalan Veteran, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Gajah Mada.

Selain itu, lokasi-lokasi fasilitas umum, tempat ibadah, sekolah dan kuburan juga tidak boleh dipasang alat-alat peraga kampanye.

Sebelum melakukan penertiban tersebut, dia mengatakan bahwa pihak Panwaslu sebelumnya telah mengundang pihak calon yang ada untuk rapat bersama-sama membahas hal tersebut.

“Jadi keputusan hari ini adalah keputusan bersama dengan paslon dan juga LO paslon,” jelasnya.

Dalam penertiban tersebut, pada wilayah Pontianak Tenggara dan Selatan setidaknya belasan baliho telah ditertibkan oleh pihak Panwaslu Kota Pontianak.

“Jadi memang kita lihat dari paslonnya sendiri sudah bergerak untuk membersihkannya. Kita hanya tinggal membersihkan yang sisa-sisanya saja,” tambah Irwan.

Ditargetkan bahwa penertiban tersebut harus diselesaikan dalam waktu satu hari saja. Sebab telah diagendakan bahwa pada tanggal 24 Februari 2018, pihak KPU Kota Pontianak akan melakukan pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota Pontianak.

Untuk tim penertiban tersebut, sebelumnya pihak Panwaslu dan Satpol PP melakukan koordinasi untuk mempermudah melakukan pembersihan, yang dibagi dalam tiga tim. Yaitu pada wilayah Pontianak Utara dan Pontianak Timur, Pontianak Tenggara dan Selatan, serta Pontianak Barat dan Kota.

Dalam hal ini, Panwaslu Kota Pontianak hanya memburu baliho-baliho milik para calon walikota dan wakil walikota Pontianak, yang tidak sesuai aturan, serta sisa-sisa baliho para bakal calon walikota yang masih terpasang. 

Sementara untuk balihon milik para calon gubernur dan wakil gubernur merupakan wewenang dari Panwaslu Provinsi Kalbar.

Selain itu, untuk baliho-baliho berukuran besar, yang dipasang pada billboard seperti di wilayah Jalan Gajah Mada belum dapat ditertibkan dikarenakan pihak Panwaslu masih kekurangan alat dan personel. Untuk itu, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan para pasangan calon pemilik baliho untuk segera melakukan pencopotan. (rah)