Selasa, 17 September 2019


Umat Jangan Didramatisir Masalah Pilkada

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 348
Umat Jangan Didramatisir Masalah Pilkada

MUSDA – Sejumlah pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) foto bersama usai pembukaan Musda MUI Kalbar di Asrama Haji Pontianak, kemarin. Saat Musda juga membahas program dan rekomendasi terkait Pilkada Kalbar. (SP/Umar)

MUI: Memilih Berdasar Keyakinan Bukan SARA 


Ketua MUI Pusat, KH Muhyidin Djunaidi
"Kalau kita bilang muslim saya muslim ayo pilih (pemimpin) muslim, itu bukan politik syariah namanya. Itu politik yang dijamin oleh konstitusi 1945"

PONTIANAK, SP - Dalam pemilihan kepala daerah, sangat dimungkinkan pemilih memilih berdasarkan kesamaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
Memilih atas dasar itu khususnya karena kesamaan agama, bagi Majelis Ulama Indonesi (MUI) bukanlah suatu masalah.

"Kalau kita bilang muslim saya muslim ayo pilih (pemimpin) muslim, itu bukan politik syariah namanya. Itu politik yang dijamin oleh konstitusi 1945," ujar Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat, KH Muhyidin Djunaidi, kepada Suara Pemred, saat membuka Musda MUI Kalbar di Pontianak, kemarin.

Ia menjelaskan, mengajak pemilih untuk memilih berdasarkan keyakinan bukanlah hal negatif dalam suku agama ras dan antargolongan (SARA). Tidak hanya dalam Islam, bukan rahasia bila pemuka agama lain juga mengajak umatnya untuk memilih pemimpin seiman.

"Sebetulnya umat Islam tidak pernah membawa isu SARA, kita hanya mengajak," ucapnya.

Menurut dia, larangan dalam suatu Pilkada adalah siapapun tidak boleh mencaci maki orang, kelompok, atau agama lain.

"Kita tidak boleh menjelek-jelekkan orang di depan umum," katanya.

Ketua MUI Kalbar yang dalam Musda terpilih kembali untuk lima tahun ke depan, HM Basri Har, mengatakan bahwa Musda juga membahas program dan rekomendasi terkait Pilkada.

"Karena ini istilah orang tahun politik akan ada Pilkada, kita majelis ulama mengimbau umat kita jangan didramatisir masalah Pilkada ini. Karena Pilkada ini kan masalah kenegaraan," ujarnya.

Tidak hanya kepada umat, MUI Kalbar berharap Paslon dan timnya untuk juga tidak mengangkat isu SARA dalam Pilkada di Kalbar.

"Makanya dalam Musda ini kita mengangkat tema itu. Artinya, kita ingin meneguhkan peran majelis ulama dalam meneguhkan ukhuwah," terangnya.

"Ukhuwah itu ada tiga. Ukhuwah islamiyah internal umat Islam. Ukhuwah wathoniyah, kita sebangsa setanah air. Dan ukhuwah insaniyah, ya sesama manusia. Itu harus tetap dijaga. Kemudian Islam wasathiyah, Islam jalan tengah," jelasnya.

Ia kembali menegaskan, agar Pilkada di Kalbar tidak membawa-bawa isu SARA. Menurut dia, paslon harus lebih mengedepankan penyampaian program dan visi, misinya ke depan.

"Dia harus menawakan program yang untuk kesejahteraan umat masa depan nanti," pintanya.

Tahun lalu, sempat diadakan dialog publik terkait pemimpin daerah Kalbar di Grand Mahkota Hotel Pontianak. Pada kesempatan itu, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengatakan dalam sebuah negara, sosok pemimpin tidak hanya dituntut bisa menjaga toleransi, tapi juga mampu menjunjung keadilan.

"Karena sering sekali pemerintah itu meneriakkan toleransi, tapi keadilan tidak dijalankan. Tidak bisa," ujarnya yang saat itu dihadiri sejumlah tokoh Kalbar.

Berkenaan dengan pemimpin adil, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi(MK) ini menjelaskan, bahwa keadilan seorang pemimpin tidak didasari oleh suatu agama tertentu.

Pemimpin muslim sekalipun, diteruskannya, jika tidak berlaku adil, maka dapat menghancurkan negara yang dipimpinnya.

"Nabi Muhammad mengatakan, sebuah negara sejak dulu dan sampai kapanpun akan hancur, kalau keadilan tidak ditegakkan, apapun agamanya," ujarnya mengutip makna hadits.

Bukan Komoditi


Ketua DPW Lembaga Dakwah Indonesia (LDII) Kalbar, Susanto, meminta semua kontestan maupun tim dan Parpol pengusung dalam Pilkada serentak 2018 di Kalbar, untuk tidak menjadikan agama sebagai komoditi politik.

Karena menurutnya, apabila agama dijadikan media dalam berpolitik, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak baik.

"Agama harus ditempatkan jauh lebih tinggi. Jangan sampai agama dijadikan komoditi politik sehingga ini akan memicu terjadinya perselisihan, terjadinya konflik, itu kita tidak mau," ujarnya kepada awak media di Pontianak, Minggu (18/2).

Ia mengatakan, LDII bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar telah membangun komitmen bersama untuk menjaga kerukunan.

Dalam pesta demokrasi, politisasi SARA dan politik uang acapkali muncul. LDII mendukung penuh gerakan tolak dan lawan dua hal tersebut, sebagaimana yang telah dinyatakan penyelenggara Pemilu, Forkopimda dan pihak-pihak lainnya dalam komitmen bersama melalui wadah deklarasi.

"Gerakan-gerakan tolak politik uang, semua sebenarnya sudah menjadi keinginan bersama. Hanya saja kenapa ini dingatkan, agar tadi para kontestan on the track dalam pelaksanaan politik yang beretika," terangnya.

"Sikap kita lagi-lagi kami tegaskan bahwa LDII sangat berkomitmen untuk menjaga pelaksanaan Pilkada ini secara damai, jujur dan dan tidak ada politik uang," pungkasnya. (umr/jee)