Pangdam Tegaskan TNI Netral Di Pilkada

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 463

Pangdam Tegaskan TNI Netral Di Pilkada
Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI, Achmad Supriyadi
PONTIANAK, SP - Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI, Achmad Supriyadi menegaskan, pihaknya akan selalu netral pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018 mendatang.

"Kami akan menindak tegas bagi setiap anggota Kodam yang bersikap tidak netral pada Pilkada serentak 2018, baik pada pemilihan bupati/wali kota maupun pemilihan gubernur di wilayah Kalimantan Barat," kata Achmad Supriyadi di Pontianak, Senin (26/2).

Ia menjelaskan, jangan ada anggota Kodam yang tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 mendatang. Kepada anggota yang tidak netral maka akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pangdam juga menyebutkan bahwa, TNI harus benar-benar netral dan menunjukkan sikap yang baik terhadap pelaksanaan Pilkada yang ada di wilayah jajaran Kodam XII/Tanjungpura.

Tidak hanya itu, terkait penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Pangdam juga memerintahkan kepada segenap jajarannya agar wajib ikut melaksanakan pencegahan, pemadaman serta menangkap dan serahkan pelaku pembakaran ke Polda, Polres atau ke Polsek terdekat agar diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, yang juga yang tidak kalah pentingnya, dia juga memerintahkan agar prajurit Kodam ikut aktif memerangi penyeludupan dan peredaran narkotika khususnya yang masuk ke Indonesia dari wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga, Malaysia.

"Berkaitan dengan narkoba, agar selalu koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini BNN, Bea dan Cukai dan aparat kepolisian guna mencegah peredaran narkoba di wilayah perbatasan Indonesia (Kalbar) - Malaysia, karena akan berdampak pada maraknya beredar narkoba di Kalbar, bahkan bisa saja masuk ke lingkungan Kodam XII/Tanjungpura," katanya.

Dalam kesempatan itu, ia menambahkan, ketiga hal itu harus semuanya dijalankan oleh setiap prajurit Kodam Tanjungpura dalam menjalankan tugasnya.

Pangdam menegaskan, Pilkada serentak di wilayah Kalbar harus menjadi contoh dan teladan bagi daerah lainnya di Indonesia yang juga melaksanakan pada tahapan pesta demokrasi.

Ia juga berpesan, dalam pelaksanaan kampanye lakukan dalam koridor aturan yang telah ditentukan dengan dilandasi Pancasila dan UUD 1945. Tetap jaga dan tingkatkan moralitas, persatuan kesatuan bangsa, nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab. 

"Karena, ini bagian dari pendidikan politik bangsa dan menjamin  komunikasi  politik yang  sehat antar peserta Pilkada dengan masyarakat, sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat," papar Pangdam.

Sebelumnya, personel TNI disiapkan untuk membantu Polda Kalbar dalam mengamankan Pilkada serentak. Jika kepolisian berkekuatan sepuluh personel, maka TNI dua pertiga dari sepuluh itu. 

"Kekuatan kita dua pertiga dari sepuluh itu tadi untuk memberi pembantuan kepada Polri," ucapnya. 

Dikatakan Pangdam, personel TNI diturunkan dan disiagakan bersifat preventif. Bantuan pasukan ini diminta atau tidak telah disiapkan.

“Preventif itu adalah kita menyiagakan pasukan kemudian kalau perlu kita insertkan, tentunya ini sudah dikoordinasikan oleh Polri," paparnya. 

Pangdam berharap Pilkda serentak tahun ini berjalan lancar dan aman. Pesta demokrasi ini jangan sampai nanti di dalamnya ada ditunggangi agama, suku dan lainnya. Media massa juga harus membantu menggelorakan pesta demokrasi ini dengan menyajikan berita yang baik dan benar. 

"Media ini memfilter, karena media sangat startegis perannya," tutur Pangdam. (ant/bob)