Selasa, 17 September 2019


Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Kota Baru Jadi Prioritas

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 343
Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Kota Baru Jadi Prioritas

RAPAT - Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Pontianak, Mahmudah membuka Rapat Gabungan Forum Perangkat Daerah Kota Pontianak di Grand Mahkota Hotel, Senin (26/2) pagi. Agenda rapat membahas perencanaan pembangunan Kota Pontianak tahun 2019. (SP/Balasa)

Kepala Bappeda Kota Pontianak, Amirullah
"Perlu ada sinkronisasi program kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbang kecamatan maupun kelurahan. Supaya sinkron dengan program kegiatan yang direncanakan oleh masing-masing OPD."

PONTIANAK, SP - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak, Amirullah menjelaskan salah satu program yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah pembangunan Kota Baru. Pemerintah Kota Pontianak pun tetap menjadikan ini sebagai prioritas.

Program Kota Baru ini meliputi penataan kawasan tepian sungai atau waterfront, termasuk pembangunan Jembatan Landak, Jembatan Kapuas, promenade di Benua Melayu Laut, pembangunan turap di sepanjang sisi sungai. Semua itu merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan di Kota Pontianak.

Sejumlah kegiatan-kegiatan pembangunan nasional juga didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak. Contohnya dalam bentuk dana pendampingan, pembebasan lahan dan sebagainya. Hal itu sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Amirullah menjelaskan dalam hal ini, pemerintah daerah diwajibkan mendukung program-program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang ada di daerahnya masing-masing. Makanya dari itu, sejumlah program ke depan juga dibahas dalam forum-forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya Gabungan Forum OPD.

"Perlu ada sinkronisasi program kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbang kecamatan maupun kelurahan. Supaya sinkron dengan program kegiatan yang direncanakan oleh masing-masing OPD," tuturnya.

Lewat forum ini prioritas pembangunan Kota Pontianak dibahas dan disesuaikan dengan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun 2019 sebagai acuan dalam operasional dan penyusunan APBD mendatang. 

Sementara itu, Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Pontianak, Mahmudah menyampaikan sembilan prioritas pembangunan sesuai Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun anggaran 2019. Prioritas itu dipakai guna meraih sejumlah target yang telah ditetapkan di tahun 2018 ini.

Target-target itu di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 6,10-6,50 persen di tahun ini, dengan target tahun 2019 yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 7,24 persen; angka kemiskinan pada tahun 2018 ditargetkan menjadi 4,63 persen, sedangkan tahun 2019 ditargetkan menjadi 4,54 persen, atau turun sekitar 0,09 persen.

Selanjutnya, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2018 ditargetkan sebesar 78,89 persen dan tahun 2019 ditargetkan jadi 79,34 persen. Atau naik sekitar 0,45 persen.

Maka untuk mencapai hal itu, digagaslah sembilan prioritas pembangunan Kota Pontianak ke depan. Di antaranya mendayagunakan dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing; kemiskinan berkurang dengan signifikan; penyerapan angkatan kerja tinggi; pertumbuhan ekonomi mantap; pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan; memperkuat sistem sanitasi perkotaan; melanjutkan upaya peningkatan akses wilayah; memajukan sistem transportasi, dan; memperindah tampilan kota untuk memantapkan citra kota.

"Agenda itu agar ditindaklanjuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan disesuaikan pendanaannya dengan kemampuan anggaran," kata Mahmudah usai membuka Gabungan Forum Perangkat Daerah Kota Pontianak di Grand Mahkota Hotel, Senin (26/2) pagi.

Mahmudah pun mengintruksikan agar semua diutamakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak, dan berdampak luas ke masyarakat. 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar mengungkapkan sembilan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2019 memang betul. Namun dirasa akan sulit tercapai.

"Sembilan hal utama itu memang betul tapi untuk selesai di tahun 2019 agar sulit," ucapnya Senin (26/2).

Menurutnya ada beberapa hal yang harus segera dituntaskan. Misalnya berkaitan dengan wilayah kumuh, mencakup pengentasan rumah tidak layak huni. Dari hasil survei pihaknya di beberapa kecamatan, ternyata rumah tidak layak huni masih dominan.

"Walau kesulitan mereka ke hak kepemilikan lahan, sehingga pemerintah daerah kesulitan untuk memberikan bantuan," ucapnya.

Dia berharap ada solusi dari Pemkot guna mempercepat pengentasan wilayah kumuh dan rumah tidak layak huni. Kawasan kumuh ini juga lekat dengan sanitasi. Jika rumah tak layak huni, sanitasi pun tak baik. Pemerintah lewat sanitasi komunal mereka masih memiliki sejumlah masalah. Pengelolaannya buruk.

"Untuk 2019 sangat tidak mungkin untuk bisa menyelesaikan itu, karena Pemkot tidak punya data akurat berkaitan dengan itu. Kelemahan kita dalam perencanaan pembangunan, data kita lemah," katanya.

Kelemahan itu akan menyulitkan pembangunan yang tepat sesuai tingkat kebutuhan masyarakat. Kemudian juga berkaitan dengan sumber daya manusia, sepertinya Pontianak masih tertatih. Masih perlu upaya yang lebih konsen terkait sumber daya manusia berkaitan dengan pendidikan.

Apalagi sekarang SMA/SMK diambilalih ke Pemerintah Provinsi dan tidak ada lagi subsidi yang diberikan Pemerintah Kota terhadap anak kota di jenjang itu. Dia berujar jumlah mereka yang terancam putus sekolah itu semakin banyak.

"Oleh sebab itu kita berharap subsidi dalam bentuk dana bosda untuk SMA/SMK dihidupkan kembali. Agar mereka yang kurang mampu tidak ada kendala dana dalam sekolah," pungkasnya.

Target Ekonomi Perlu Dikaji Ulang 


Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof Edi Suratman menyebut target pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kota Pontianak terlalu tinggi jika ingin di angka 6,1-6,5 persen. Angka ideal menurutnya adalah 5,3 persen. 

"Target 6,1-6,5 persen, saya rasa itu perlu dipikirkan ulang, karena itu tinggi betul. Yang moderat menurut saya itu 5,3 persen," ucapnya, Senin (26/2).

Alasannya, saat ini perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara maju tengah terjadi. Target pemerintah Indonesia saja hanya di angka 5,4 persen. Sementara Kalbar ada di kisaran 5,3 persen. 

Pemerintah Kota Pontianak memang menargetkan sejumlah target di tahun ini dan tahun depan. Target itu di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 6,10-6,50 persen di tahun ini, dengan target tahun 2019 yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 7,24 persen; angka kemiskinan pada tahun 2018 ditargetkan menjadi 4,63 persen, sedangkan tahun 2019 ditargetkan menjadi 4,54 persen, atau turun sekitar 0,09 persen.

Selanjutnya, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2018 ditargetkan sebesar 78,89 persen dan tahun 2019 ditargetkan jadi 79,34 persen. Atau naik sekitar 0,45 persen.

"Kalau dilihat secara keseluruhan sudah realistis dan cuma targetnya saja yang ketinggian," pungkasnya. (bls/bob)