Soal Pengentasan Stunting, PKBI Kalbar: Perlu 'Keroyokan'

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 359

Soal Pengentasan Stunting, PKBI Kalbar: Perlu 'Keroyokan'
Perwakilan PKBI Kalbar, Mulyadi. (SP/Muhlis)
PONTIANAK, SP - Perwakilan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalbar, Mulyadi mengatakan sinergisitas merupakan kunci pengentasan stunting. Selama ini program yang berjalan masih sendiri-sendiri. Adanya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) diharap bisa dijalankan dengan benar.

"RADPG adalah rancangan aksi yang melibatkan lintas sektor, karena kita tahu 70 penyebab stunting masalahnya ada di luar sektor kesehatan. Masalah infrastruktur, jalan, sanitasi, air bersih, pangan dan sebagainya," ucapnya Rabu (28/2).

Saat ini, RADPG baru ada di Kabupaten Landak, Kapuas Hulu, Kubu Raya, Sintang dan menyusul Ketapang. Untuk daerah yang sudah ada RADPG, proses pembuatan sampai ke dialog parlemen. Sebenarnya, penting untuk ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan daerah.

"Sinergisitas intinya, kebijakan sudah banyak, tapi berjalan sendiri, tidak ada sinergi antara lintas program dan lintas sektor. Oleh karena itu RADPG jadi simpul," ucapnya.

Payung hukum akan mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi dari RADPG. Setelah, kata Mulyadi, bagaimana bentuk badan atau kelembagaan untuk monitoring dan evaluasi bagi daerah yang sudah punya RADPG. Pihaknya pun mendorong perda dibuat di level pemerintah provinsi.

"Yang belum, harapan kita perda itu jadi suatu imbauan bagaimana kabupaten kota lain untuk menyusun RADPG. RADPG penting sebagai road map untuk mengatasi persoalan gizi terutama stunting," katanya.

Dia pun menjelaskan adanya RADPG tidak otomatis menyelesaikan masalah stunting. Oleh karena itu pentingnya perda inisiatif untuk penanganannya.

"Perda itu yang penting di provinsi dulu. Kalau sudah bisa, akan berimplikasi ke kabupaten kota," imbuhnya.

Persoalan anggaran, katanya yang penting efektif, bukan soal besar atau kecil.

"Komitmen kebijakan dan politik itu perlu," pungkasnya. (bls)