OSO: Musyawarah Ini Kebangkitan MABM

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 321

OSO: Musyawarah Ini Kebangkitan MABM
SAMBUTAN - Ketua DPD RI, Oesman Sapta membuka Mubes V MABM Kalbar di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Rabu (28/2) malam. (SP/Balasa)

Musyawarah Besar V MABM


Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) merupakan organisasi yang memayungi berbagai kegiatan terkait budaya Melayu. Beragam acara dan kegiatan terkait puak Melayu, hadir dengan dimensi spiritual dan tradisi. Yang mengikat puak Melayu dalam satu kehendak: tak lekang Melayu ditelan zaman.

SP - Ketua DPD RI, Oesman Sapta membuka Musyawarah Besar V Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalbar di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Rabu (28/2) malam. Dia bangga dengan pengurus MABM dalam lima tahun terakhir. 

Oesman yang merupakan Penasehat MABM ini, memuji kesabaran organisasi yang luar biasa. "Musyawarah ini adalah kebangkitan MABM," tegasnya.

Menurutnya, pengurus MABM dapat membangun komunikasi yang baik dengan pihak lain, dan bersikap bijak ketika ada konflik. Selain itu, MABM juga dapat menjadi jembatan dengan menahan gejolak yang tidak sehat bagi Kalimantan Barat. Hal ini penting dan berkaitan dengan empat pilar kebangsaan.

"Jangan ada lagi yang pertanyakan apa itu. Itu yang bisa mempertahankan Indonesia dari negara asing. Ketika asing memecah belah, dan mereka masuk untuk merampas hak-hak bangsa," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Oesman juga memaparkan bahwa baru-baru ini DPD RI bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia(PWI), Kementerian Desa dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Di tahun ini saja, dia berujar, sudah hampir Rp60 triliun dana desa dikucurkan. Tapi tentu ada risiko, bagaimana pengawasan agar tidak ada penyelewengan.

"MABM dan semua harus mengambil peran ini, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah soal penggunaan dana desa. Agar tujuan uang dari rakyat itu betul kembali ke rakyat," katanya.

Selain itu, DPD RI juga akan bekerja sama dengan BPH Migas untuk mewujudkan adanya BBM satu harga dengan mencanangkan satu desa satu sub penyalur BBM. Tujuannya, agar minyak subsidi sampai ke tingkat pedesaan. MABM dan semua paguyuban punya tugas untuk mengawasi hal tersebut.

Di tahun politik ini, dia meminta semua pihak menjaga stabilitas keamanan. Tidak boleh ada orang yang menghasut dan menggunakan politik uang untuk memenangkan Pilkada. 

"Saya pesan, dalam politik jaga stabilitas, karena orang politik yang tidak benar, akan menghasut. Kita tidak ingin dan tidak akan diadudomba. Tapi kita juga tidak mau diganggu, maka ini hari adalah kebangkitan MABM," ujarnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Kalbar Dodi Riadmadji menyampaikan agar Musyawarah Besar V MABM, dapat bermanfaat bagi perkembangan Kalbar dan sebagai konsolidasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Ia menegaskan, Mubes MABM punya kedudukan strategis. Selain aturan AD/ART, juga sebagai upaya merumuskan program kerja, dan evaluasi untuk tujuan yang ingin dicapai.

"Adanya MABM, diharapkan meningkatkan partisipasi dan mengembangkan kehidupan yang demokratis demi kokohnya Indonesia," katanya.

Hal ini sejalan dengan undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan. Dalam UU itu telah diarahkan, agar organisasi kemasyarakatan bisa memberikan andil dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan. 

MABM maupun organisasi kemasyarakatan lain, harus meningkatkan kemampuan komunikasi yang luwes, agar bisa disinkronkan dengan kebijakan pembangunan. 

"Hendaknya bisa merumuskan program kerja yang real dan urgent, untuk kemaslahatan masyarakat," imbuhnya.

Dia ingin MABM selalu memegang fungsi utama dengan mengembangkan adat budaya, misalnya persatuan. Selain itu, dia berharap MABM tidak terjebak dengan politik praktis, karena bertentangan dengan AD/ART dan ketentuan yang berlaku.

"Perlu upaya bersama termasuk organisasi kemasyarakatan, dengan menciptakan situasi kondusif untuk menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia," pungkasnya. (bls/lis)

Komentar