Temukan APK Paslon Pilwako Langgar Aturan, Siap-Siap! Panwaslu Tak Lagi Toleransi

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 324

Temukan APK Paslon Pilwako Langgar Aturan, Siap-Siap! Panwaslu Tak Lagi Toleransi
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Panwaslu Kota Pontianak, Sri Eka Kurnia Putra. (SP/Umar)
PONTIANAK, SP - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pontianak, Kamis (8/3), melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) Pilkada Kota Pontianak 2018 yang menyalahi aturan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Panwaslu Kota Pontianak, Sri Eka Kurnia Putra, mengatakan penertiban APK berupa spanduk, baliho dan umbul-umbul yang melanggar aturan ini dilakukan bersama pihak terkait.

“Kita pada hari ini Panwaslu Kota turun bersama Satpol PP, Kesbangpol menertibkan itu,” ujarnya kepada Suara Pemred di Kantor Panwaslu Kota, Jalan Johar, Pontianak, Kamis (8/3).

Penertiban yang dilakukan, baik APK yang difasilitasi oleh KPU maupun tambahan dari paslon, lantaran diketahui menyalahi aturan seperti ukuran yang tidak sesuai maupun pemasangan di wilayah yang dilarang.

Eka mengatakan, pihaknya hari ini masih memberikan toleransi kepada paslon yang memasang APK di luar aturan. Akan tetapi, mulai Jumat (9/3), toleransi itu tidak berlaku lagi.

“Setelah hari ini, besok, dan seterusnya masih ada terpasang APK misalnya tidak sesuai dengan ukuran dan sebagainya, Panwaslu tidak ada lagi toleransi. Pasti kita akan jadikan temuan,” tegasnya.

Diketahuinya masih ada APK yang masih terpasang dan melanggar aturan, ini diketahui oleh pihak Panwaslu sendiri, laporan Panwascam dan PPL, dan dari masyarakat.

“Yang tidak sesuai (aturan) itu semua ada (di tiga paslon). Baik itu yang dibuat oleh tim paslon maupun yang dibuat oleh partai, itu semua ada. Tidak sesuai zona, tidak sesuai ukuran. (Ada) di semua kecamatan,” ungkap Eka.

“Makanya, hari inilah eksekusinya. Dan hari ini terakhir, warning terakhir peringatan Panwaslu yang terakhir bagi paslon,” tegas dia.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika nantinya Panwaslu menemukan APK yang menyalahi aturan, maka akan dijadikan temuan dan selanjutnya akan dikaji.

“Kita langsung eksekusi berupa nanti temuan, kajian, kita rekomendasi ke KPU. Nah, KPU itu hanya tujuh hari waktunya untuk melaksanakan rekomendasi Panwas, dan sanksinya (dari) KPU. Dan KPU harus melaksanakan itu. Kalau tidak, KPU nanti bisa kena sanksi juga,” jelasnya. (umr)