Di Balik Indahnya Hasil Renovasi Taman Alun Kapuas

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 451

Di Balik Indahnya Hasil Renovasi Taman Alun Kapuas
INDAH - Sejumlah warga tengah bertamasya di Taman Alun Kapuas, salah satu taman di Kota Pontianak yang menjadi tujuan wisata favorit warga kota, belum lama ini. (SP/Umar)

Ada Pedagang yang Menjadi Korban Kebijakan Pemerintah


Keindahan Taman Alun Kapuas di Jalan Rahadi Usman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, seolah memiliki daya tarik tersendiri. Tiap harinya, taman yang berada di antara Kantor Wali Kota Pontianak dan Sungai Kapuas ini, tidak sepi dari pengunjung.

SP - Mungkin sebagian besar masyarakat Pontianak bangga dengan keberadaannya. Setelah beberapakali mengalami renovasi, sebagian bantaran sungai direklamasi menjadi daratan, alhasil taman yang dulunya dikenal dengan sebutan Korem itu berwujud menjadi salah satu tujuan wisata perkotaan favorit masyarakat kota.

Namun, dibalik kesuksesan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyulap taman yang dulunya pernah dicap sebagai tempat negatif lantaran dijadikan lokasi alternatif permainan ketangkasan bahkan perjudian, ada kisah pilu bagi mereka yang pernah menggantungkan hidup dengan mencari nafkah berjualan di area taman. Jumadi salah satunya.

Pria 40 tahun, warga yang tinggal di Jalan  Adisucipto ini adalah salah satu ‘korban’ dari kebijakan Pemkot yang ingin Taman Alun Kapuas setelah direnovasi, bersih dari aktifitas Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Saya diusir dari sana. Saya sudah tidak bisa berjualan lagi sejak 2015,” ujarnya kepada Suara Pemred, saat ditemui di Taman Akcaya Pontianak di sela waktu istirahatnya menjadi juru parkir, kemarin.

Jumadi terbilang salah satu pedagang senior di Taman Alun Kapuas, sebelum ia tidak lagi mendapat hak untuk berjualan.

Mulai dari R.A. Siregar menjadi Wali Kota periode 1993-1998, Buchary Abdurrachman dua periode 1998-2003 sampai 2003-2008, hingga pertengahan periode kedua Wali Kota Sutarmidji, Jumadi masih bisa membuka lapak minumannya dengan aman.

“Kalau beliau itu punya hati, penguasa ya kan, kalau memang ingin kami ini tidak lagi berdagang di situ, mbok ya bagaimana solusinya kami-kami ini pedagang, jangan ‘dibuang’ begitu saja,” kata dia.

Dari website Humas Pontianak Kota pada 2015 lalu, disebutkan PKL yang terdaftar masih bisa berdagang. Pemkot akan memberikan Surat Penunjukkan Tempat Usaha (SPTU) dan kartu pengenal sebagai tanda bahwa PKL tersebut memang mendapat izin dari Pemkot.

“Kalau perlu kerja sama dengan pihak ketiga untuk membuat rompi, siapapun yang berjualan di Taman Alun Kapuas harus pakai rompi itu. Nanti ada pengendalinya di situ. Kalau ada pedagang-pedagang yang baru jadi kelihatan. Yang jelas, ada beberapa titik tidak dibolehkan berjualan supaya ada kenyamanan orang yang berkunjung di Taman Alun Kapuas,” kata Wali Kota Sutarmidji, usai pertemuan dengan para PKL Taman Alun Kapuas di ruang rapat Wali Kota, Senin (26/1/2015).

Diungkapkan Jumadi, sebagaimana penjelasan pihak Pemkot bahwa PKL dilarang berjualan untuk sementara. Pedagang yang memiliki SPTU bisa kembali berjualan setelah renovasi taman rampung.

“Itu kalau (taman) sudah bagus, itu untuk kalian-kalian juga,” ujar Jumadi menirukan  penjelasan salah satu pejabat di instansi terkait.

Jumadi tidak lagi berjualan sejak 2015. Padahal target selesai renovasi pada 2016, pedagang akan dijanjikan untuk kembali berdagang. Bahkan, di saat PKL mengharapkan ada solusi disediakan lokasi alternatif berjualan, Jumadi dan pedagang lainnya tidak pernah mendapatkan itu.

“Selama renovasi, saya tidak berjualan. Tidak ada solusi dari Pemkot menyediakan lapak lokasi sementara buat kami,” ungkapnya.

Selama menjadi PKL di Korem, Jumadi mampu menafkahi keluarganya hingga dua anaknya bisa mencecap bangku sekolah sampai kuliah. Namun, sejak tidak lagi berjualan, Jumadi kerja serabutan. Penglihatannya yang tidak lagi normal dikarenakan kedua matanya tertutup selaput putih dan sebelah kakinya lemah untuk digerakkan, kerja yang bisa dilakoninya hanya menjadi juru parkir.

“Bagaimana mau dapat kerja yang layak dengan kondisi saya ini. Ya, saya hanya bisa bantu jaga parkir saja. Inilah untuk bertahan hidup,” ujarnya.

Akbibat itu pula, untuk membiayai anaknya bersekolah dan berkuliah, Jumadi tidak semampu dulu di mana dalam sehari, minimal Rp50 ribu ada di kantongnya. Cukup untuk kebutuhan keluarganya.

“Sejak dikeluarkan dari Alun-alun ini lah penderitaan saya dalam mencari nafkah di kaki lima. Sekarang ini, saya nunggak uang kuliah anak saya. Pernah tidak bisa ikut ujian, sampai anak saya malu,” terangnya.

“Saya berjualan kan modalnya utang di bank. Karena dibuang dari Alun-alun, terpaksa rumah saya jadi jaminan untuk melunasi utang. Sampai sekarang belum bisa lunas, saya dipanggil terus oleh pihak bank,” kata dia.

Jumadi mengharapkan, ada belas kasih dari pemerintah kepada dirinya dan pedagang lainnya yang terusir dari Taman Alun Kapuas. Dari seratus lebih pedagang, hanya sebagian yang bisa bisa kembali berdagang.

“Itupun karena inisiatif kawan-kawan, cari tempat untuk berjualan seperti di Taman Akcaya ini,” pungkasnya.

Eks PKL Taman Alun Kapuas lainnya, Eduar mengungkapkan, keluarnya pedagang dari sana pada 29 Agustus 2015.

“Dan di situ dijanjikan oleh Pemkot kami masuk kembali tanggal 1 Januari 2016. Alasan beliau kami disuruh keluar sementara itu untuk perenovasian dan pembaharuan taman,” katanya.

Namun, kata Eduar, janji itu tak pernah ditepati oleh Pemkot. Setiap kali menagih janji bahwa pedagang masih bisa berjualan setelah renovasi, pihak Pemkot hanya melempar tanggung jawab.

“Ditanya ke kepala dinas ini, kepala dinasnya menyerahkan ke Wali Kota. Malah kami mengadu dengan dewan, dewan yang sangat terbuka dengan kami,” katanya.

Mantan Wakil Ketua Organisasi PKL di Taman Alun Kapuas ini, mengungkapkan dirinya memiliki SPTU yang dikeluarkan oleh PD Pasar Kapuas. Dokumen ini sebagai bukti bahwa PKL yang berdagang di Taman Alun Kapuas adalah mereka yang terdaftar.

“Saat ketemu Pak Wali, jawabannya simpel jak. Saya tidak mau taman rusak. Begitu alasan Pak Wali, agar kami tidak lagi berdagang di Taman Alun Kapuas. Padahal, kami ikut aturan dan kami sangat senang bila ada campur tangan pemerintah mengatur kami berdagang di Taman Alun Kapuas itu,” jelasnya.

Ia berharap, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak terpilih ke depan adalah orang yang memapu memperhatikan nasib pedagang kecil.

“Kita mengharapkan wali kota nanti bisa mengayomi setiap warga termasuk kami pedagang,” pungkasnya. (umar faruq/bob)