Unjuk Rasa Mahasiswa di DPRD Kalbar Sempat Diwarnai Ketegangan

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 234

Unjuk Rasa Mahasiswa di DPRD Kalbar Sempat Diwarnai Ketegangan
Aksi unjuk rasa mahasiswa. (SP/Anugrah)
PONTIANAK, SP - Puluhan mahasiswa BEM SI Kalbar yang terdiri dari gabungan BEM se-Kalbar, menggelar aksi di gedung DPRD Provinsi Kalbar untuk menolak disahkannya UU MD3, Senin (26/3), pagi.

Dalam aksinya, Ketua BEM Untan yang juga koordinator BEM se-Kalbar, Muhammad Al Iqbal mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan tentang revisi UU MD3, terutama Pasal 73 ayat 4, Pasal 122 huruf k dan Pasal 245 yang menurutnya bertentangan dengan demokrasi Indonesia dan UUD 1945.


“Tiga pasal itu seharusnya merupakan tiga pasal yang tidak ada di UU MD3, tapi nyatanya ada,” ujarnya.

Terkait aksi tersebut dia mengatakan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengirimkan surat audiensi sebanyak tiga kali kepada pimpinan DPRD Provinsi Kalbar, namun tidak ada jawaban.

“Kita sayang sekali hari ini tidak menemukan mereka satupun anggota DPRD tidak ada di ruangan,” imbuhnya.

Dalam aksi tersebut, sempat terjadi ketegangan antara para mahasiswa yang dikomandoi beberapa orang orator yang masing-masing berbekalkan megafone dengan para staf DPRD Provinsi dikarenakan mahasiswa memaksa memasuki ruang sidang.

Beberapa waktu kemudian belasan orang staf DPRD Provinsi yang juga dikawal oleh pihak kepolisian tidak kuasa menahan massa untuk masuk ke depan pintu ruang sidang.

Lebih lanjut, Al Iqbal mengatakan bahwa mahasiswa untuk saat ini tidak percaya kepada wakil rakyat dan mencabut kepercayaan kepada DPRD sebagai perwakilan.

Dikatakannya, terkait tiga pasal yang seharusnya tidak ada tersebut, bahwa DPR sebagai wakil rakyat seharusnya yang menemui rakyat, bukan malah dipaksa-paksa seperti dengan aksi tersebut. Jika masyarakat memaksa maka masyarakat dikatakannya bisa saja dipidana. Selanjutnya DPR juga disampaikannya menjadi anti kritik.

Dijekaskannya lagi apabila ada anggota dewan yang terjerat kasus korupsi, maka harus melalui MD3, yang mana menurutnya MD3 merupakan lembaga yang tidak baik. DPRD juga menurutnya merupakan lembaga legislatif bukan lembaga hukum, namun faktanya hal tersebut ada percobaan untuk mengubah.

“Intinya hari ini negara kacau, baik itu presiden maupun DPR semuanya anti kritik. Padahal negara besar adalah negara yang menerima kritikan,” ucapnya. (rah)