Herman Hofi: Data yang Diunggah Pemkot Kadang Tak Update

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 356

Herman Hofi: Data yang Diunggah Pemkot Kadang Tak Update
Herman Hofi. (SP/Balasa)
PONTIANAK, SP - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar mengungkapkan walau Pemkot Pontianak mengklaim sudah mengunggah sekian juta data, kadang data yang dimasukkan tidak diperbaharui. Akibatnya, keakuratan data tidak relevan dengan kondisi sekarang.

"Ada data-data yang sifatnya statis dan dinamis, dan data yang dinamis ini seharunya terus dilakukan perbaruan data. Misalnya jumlah tentang warga miskin, itu harusnya minimal dua tahun sekali terdata, ini sepertinya banyak data-data yang belum akurat," katanya Rabu (28/3).

Soal keterbukaan informasi itu pun katanya belum ada kesamaan pandang. Ketidaksamaan pandangan itu terjadi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya para pegawai dan dinas terkait. Akibatnya ada orang dan pihak tertentu yang membutuhkan data, kadang pegawai dan dinas enggan menyampaikan data yang ada.

Menurut kader partai PPP ini, seharusnya semua nomenklatur ASN yang ada di pemerintahan bisa memahami tentang keterbukaan informasi publik. Mana yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan. Jadi kalau ada masyarakat umum minta data harusnya mereka mengerti.

"Kadang masyarakat umum minta data sulit, itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Ini akibat belum paham semua. Belum semua ASN di Pemkot memahami akan perlunya keterbukaan informasi publik sesuai amanah UU. Itu yang masih kurang," katanya.

Perkara keakuratan data, dia menyebut hal ini sangat penting. Termasuk di dalamnya untuk mengambil kebijakan dan analisis terhadap kebijakan pemerintah itu sendiri. Semua harus berdasar data yang ada. Ketika data tidak diperbarui, maka keputusan atau analisis bisa keliru.

"Contoh data warga miskin. Data belum diperbaharui terbukti sekarang kebijakan tidak tepat sasaran. Karena salah dalam pengambilan data," katanya.

Termasuk sebaran warga miskin yang menerima BPJS yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masih banyak yang tak tepat sasaran.

"Itu bukan karena kesengajaan tapi karena data yang tidak akurat, termasuk untuk bantuan kurang mampu banyak tidak klop datanya. Kami harap data terus diperbarui sehingga kebijakan yang diambil tidak keliru," pungkasnya. (bls)