DPRD Kalbr Minta Kemenhut Revisi UU Konservasi

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 329

DPRD Kalbr Minta Kemenhut Revisi UU Konservasi
Anggota DPRD Kalbar, Kadri. (ist)
PONTIANAK, SP - Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi dengan cakupan areal yang cukup luas memang memiliki beberapa wilayah yang masuk dalam zona hutan lindung maupun wilayah konservasi. Salah satunya di Kabupaten Kapuas Hulu. 

Terkait hal ini, anggota DPRD Kalbar, Kadri justru berharap dan meminta agar Kementerian Kehutanan bisa merevisi undang-undang tentang wilayah konservasi ini, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu. 

Kadri menilai, masih banyak masyarakat yang tinggal di areal kawasan konservasi, menyebabkan mereka harus berbenturan dengan kebijakan tentang pengelolaan kawasan, padahal masyarakat sedari dulu memang sudah terbiasa menggantungkan penghidupan pada alam di sekitarnya. 

"Masyarakat ini sudah lebih duluan tinggal di kawasan konservasi atau hutan lindung dari pada undang-undang yang mengatur tentang kawasan konservasi tersebut," keluh Kadri

"Kalau mereka dibatasi dengan berbagai aturan lantas bagaimana mereka bisa menikmati sumber daya alam dengan baik," lanjutnya lagi.

Keadaan tersebut menurut politisi PKB ini sangat menyusahkan masyarakat di sana. Sebab aturan terhadap lingkungan sekitar mereka yang sekarang masuk dalam kawasan hutan lindung tidak berpihak pada kearifan lokal masyarakat setempat. 

"Masyarakat sejatinya tetap menjaga hutan, namun untuk kebutuhan seperti hendak membuat rumah itu kan mereka mengambil kayu di hutan, sekarang susah, karena bisa ditangkap," imbuhnya. 

Karena itu Kadri juga meminta, instansi terkait untuk memperhatikan kondisi ini serta dapat memberikan toleransi kepada masyarakat lokal untuk tetap bisa memanfaatkan hasil hutan. 

Dia berharap ada kebijakan yang bisa mengakomodir dengan memberikan ruang dan tempat di hutan untuk masyarakat mencari nafkah di wilayah tersebut. 

"Tentunya dengan tetap memperhatikan dan mejaga kawasan konservasi tersebut," terangnya. 

Kadri menilai jika ada masyarakat yang kemudian masuk kawasan hutan itu juga tidak bisa serta merta disalahkan sebab masyarakat tinggal dan hidup di sana. (nak)