Jumat, 06 Desember 2019


Himapol Fisip Untan akan Gelar Dialog Publik Nasional

Editor:

K Balasa

    |     Pembaca: 386
Himapol Fisip Untan akan Gelar Dialog Publik Nasional

Panitia dialog publik. (ist)

PONTIANAK, SP - Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) Universitas Tanjungpura akan segera menggelar Dialog Publik Nasional, yang direncanakan akan dilaksanaka pada Kamis (3/5), dengan mengundang sebanyak 500 orang peserta, di Ballroom Hotel Kapuas Palace, Kota Pontianak. 

Ketua Himapol Fisip Untan, Hengki Hayatullah menyampaikan bahwa dialog Publik Nasional, Pilkada Damai Untuk Indonesia ini mengangkat tema "Dengan Semangat 20 Tahun Reformasi, Kita Bangun Peradaban Demokrasi No Politik Uang dan No Politisasi SARA Dalam Pilkada".

Dilaksanakannya kegiatan ini setelah sebelumnya sukses melaksanakan dialog lublik tingkat regional Kalbar yang menghadirkan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalbar sebagai peserta, Kapolda Kalbar, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kalbar.

Pada dialog publik kali ini, panitia akan menghadirkan pembicara di antaranya: Alfirta Salam (anggota DKPP RI), Pramono Ubaid Tanthowi (Komisioner KPU RI), Efendi Gazali (Pakar Komunikasi Politik), M Agil Zulfikar (Ketua Himapol Indonesia), Jumadi (Akademisi Fisip Untan) dan Ismail Ruslan (Ketua FKUB Kalbar).

“Kami optimis dapat menyelenggarakan kegiatan ini agar dapat menjadi upaya serius dalam mengonsolidasikan pengawalan pada Pilkada serentak 2018,” ujar Hengki.

Dia mengatakan bahwa ini merupakan salah satu wujud kontribusi Himapol Untan kepada bangsa dan negara, khususnya di Kalnar yang juga turut menggelar Pilkada, yang menjadi salah satu daerah rawan berdasarkan indeks Kerawanan Pemilu (IKP) oleh Bawaslu yang turut menjadi perhatian dari Himapol Fisip Untan.

“Perlu diketahui bulan Mei nanti kita akan memasuki masa 20 tahun reformasi, hari bersejarah. Otonomi daerah adalah salah satu tuntutannya, oleh sebab itu Pilkada adalah proses kita berdemokrasi untuk mencapai kesejahteraan harus kita wujudkan,” imbuhnya.

Dia berharap agar dialog publik tersebut nantinya dapat dijadikan upaya penyatuan atas keberagaman pola pikir, pandangan serta tindakan, terhadap fenomena politik di negeri ini dalam membangun peradaban demokrasi. 

“Saya juga mengharapkan dukungan semua pihak, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh stakeholder agar dialog publik tersebut tidak eksklusif, ini kepentingan seluruh bangsa Indonesia yang lebih baik di hari depan,” harapnya. (rah)